Kembali Salurkan FLPP, BTN Tunggu MoU Resmi Kementerian PUPR

BTN masih menunggu realisasi penandatangan MoU dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) terkait bakal dilibatkannya kembali dalam penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini.
Puput Ady Sukarno | 20 Februari 2018 01:30 WIB
Layanan nasabah di kantor PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) di Jakarta. - JIBI/Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA—PT Bank Tabungan Negara Tbk. menyatakan bahwa hingga saat ini perseroan masih menunggu realisasi penandatangan memorandum of understanding (MoU) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) terkait bakal dilibatkannya kembali dalam penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini.

Pasalnya, dengan adanya realisasi penandatanganan nota kesepahaman antara BTN dengan Kementerian PUPR tersebut bakal menjadi landasan hukum terkait kepastian perusahaan bersandi emiten BBTN itu untuk kembali menyalurkan KPR FLPP tahun ini.

Mengingat, keterangan bahwa BTN tahun ini bakal kembali menyalurkan KPR FLPP tersebut masih sebatas pernyataan lisan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan meskipun juga telah dipertegas oleh Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti belum lama ini.

Hal tersebut seperti disampaikan Direktur Bank BTN Budi Satria kepada Bisnis Senin (19/2/2018).

"Ya memang dalam pembicaraan yang sudah dilakukan, Pak Menteri PUPR menyambut baik usulan BTN untuk diikutsertakan kembali dalam program FPLP. Begitu pula penegasan dari Dirjen Pembiayaan Perumahan Bu Lana. Akan tetapi tentu proses administratifnya sedang berjalan," ujarnya.

Budi menegaskan bahwa dalam waktu dekat sudah direncanakan bakal segera dilakukan penandatanganan MoU terkait kepastian BTN bakal salurkan KPR FLPP tersebut.

"Rencananya akan ada penandatanganan MoU antara BTN dan Kementrian PUPR, yang sedang kita tunggu waktunya. Ya posisi kami menunggu proses yang sedang berjalan di kementerian," tuturnya.

Pihaknya berharap hal tersebut dapat segera terealisasi secepatnya. Pasalnya, pasca MoU, perseroan juga dipastikan bakal merevisi target penyaluran KPR tahun ini, mengingat target yang ada saat ini disiapkan dengan asumsi belum memasukkan skema FLPP.

"Nanti pasca MoU tentu ada penyesuaian target, karena target yang ada kini, disiapkan dengan asumsi belum diikutkan skema FPLP. Kami harapkan dapat terealisasi secepatnya MoU tersebut," harapnya.

Sebelumnya diketahui bahwa BTN sempat absen menyalurkan KPR berskema FLPP tahun lalu, namun BTN telah menyampaikan keinginannya untuk kembali menyalurkannya.

Kendati demikian, Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti menyatakan bahwa meskipun Bank BTN akan menyalurkan kembali, akan tetapi waktu penyalurannya masih akan mengalami penyesuaian.

Kementerian PUPR akan memprioritaskan perbankan yang telah lebih dulu menadatangani nota kesepahaman dengan Kementerian PUPR.

Pada tahun ini, sebanyak 40 bank pelaksana akan menyalurkan KPR FLPP, yakni terdiri dari 6 bank nasional dan 34 bank pembangunan daerah (BPD). Jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu sebanyak 33 bank.

"Waktunya yang kami sesuaikan, Kami harus kasih kesempatan perbankan sebelumnya menyalurkan, jadi BTN mungkin di akhir semester," katanya pekan lalu.

Adapun dampak dari BTN yang tidak mengambil porsi FLPP tahun lalu mengakibatkan pemotongan anggaran yang cukup tinggi yakni dari Rp9,7 triliun menjadi Rp3,1 triliun saja.

BTN lebih memilih fokus menyalurkan skema Subsidi Selisih Bunga atau SSB yang 2017 lalu ditargetkan mencapai 239.000 unit.

Adapun untuk 2018 ini, porsi FLPP akan ditambah menjadi 42.000 unit dengan anggaran sekitar Rp4 triliun, SSB Rp2,6 trilun untuk 225.000 unit, dan SBUM Rp1,3 triliun untuk 334.500 unit.

Sebelumnya Direktur Utama BTN Maryono mengapresiasi langkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR yang kembali memberikan tanggungjawab kepada perseroan untuk kembali menyalurkan KPR bersubsidi melalui skema FLPP tahun ini.

Menurutnya dengan masuknya BTN ke dalam skema KPR FLPP bisa mendukung perceoatan pencapaian program Satu Juta Rumah yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo.

Saat ini pengajuan menjadi penyalur KPR FLPP itu sedang dalam proses oleh kementerian terkait dan diharapkan pada semester II/2018 sudah bisa ikut menjadi penyalur KPR FLPP.

Tag : btn
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top