Bisnis.com, JAKARTA--Di antara sekian insentif fiskal yang dirilis Pemerintah Indonesia, terselip ruang bagi kelompok perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha pelatihan vokasi dan research and development (R&D).
"Ini yang sudah sering disampaikan Menteri Perindustrian, dimana kegiatan R&D maupun pelatihan tenaga kerja diperbolehkan untuk melakukan tax deduction dari apa yang telah mereka keluarkan, bisa 200%," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kepresidenan, Selasa (20/2).
Saat ini, pihaknya sedang meneliti dari peraturan perundang-undangan untuk memastikan kebijakan ini bisa berjalan.
Menurutnya, pemerintah akan menggunakan undang-undang (UU) dari BKPM yakni UU 25/2007 supaya dapat memberikan insentif sesuai kebutuhan.
"Tadi Presiden sampaikan, untuk institusi yang melaksanakan kegiatan pelatihan harus diberikan berbagai macam kemungkinan untuk bisa menarik keahlian dan modal dari luar sehingga mereka mau bergerak dan berlokasi di indonesia," tambahnya.
Pemberian insentif fiskal, termasuk bagi perusahaan yang melakukan kegiatan vokasi dan R&D, diakuinya merupakan paket untuk bisa secara kongkrit meningkatkan investasi di Indonesia.
Baca Juga
Bahkan, Presiden menekankan perubahan tidak hanya dari sisi kontennya, tetapi juga proses dan kemudahan yang harus secara radikal diperbaiki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
