Bisnis.com, -JAKARTA - Pemerintah terus mendorong kemandirian daerah dalam pengelolaan anggaran. Selain pengelolaan dana transfer ke daerah, penguatan kewenangan dalam mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) juga perlu dipacu.
Dikutip dari laporan kinerja APBN awal 2018, kemandirian daerah dalam meningkatkan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu melalui optimalisasi PDRD bisa juga meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas belanja daerah.
"[Namun] pemungutan PDRD harus dilakukan secara lebih optimal, efisien dan transparan. Tidak boleh menimbulkan distorsi bagi perekonomian," tulis laporan tersebut yang dikutip Bisnis, Rabu (28/2/2018).
Baca Juga
Adapun sejak berlakunya Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang salah satu poinnya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, realisasi PDRD tercatat naik cukup signifikan.
Sebagai contoh pada 2010 realisasi PDRD meningkat dari Rp63,9 triliun menjadi Rp167,3 triliun dan pada 2017 diperkirakan realisasinya sudah tembus ke angka Rp177,8 triliun.
Peningkatan PDRD, tulis laporan tersebut, telah berhasil meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendanaan APBD secara nasional dari 18,1% pada 2010 menjadi 23,1% tahun 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
