Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut ada tiga faktor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni investasi, ekspor, dan vokasi.
“Selain itu, ada juga faktor pendukung investasi yaitu insentif perpajakan dan penyederhanaan perizinan,” katanya melalui siaran pers, Selasa (13/3/2018).
Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan terobosan besar dalam hal penyederhanaan perizinan dengan mempercepat implementasi Peraturan Presiden Nomor 91/2017.
Darmin menekankan, perubahan paradigma birokrasi dari yang tadinya penguasa dan birokrat menjadi pelayan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Poin pertama yakni pengawalan proses perizinan oleh Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
Kedua, perizinan hanya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai front line. Ketiga, adanya standar perizinan. Keempat, pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik.
Adapun mengenai perkembangan pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha per 8 Maret 2018 adalah sebagai berikut:
a. Provinsi mencapai 88% (30 dari 34 provinsi),
b. Kabupaten/Kota mencapai 43% (220 dari 514 kabupaten/kota)
c. Provinsi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah lengkap membentuk Satgas, yaitu: DI Yogyakarta, Riau, Jambi, Babel, Bengkulu, Gorontalo, Sumatra Selatan, dan Sumatra Barat.
Darmin juga menggarisbawahi sebetulnya perekonomian Indonesia tumbuh positif. Pada periode 2014-2016, di tengah perlambatan ekonomi global, pelemahan harga komoditas, dan kondisi geopolitik yang belum kondusif, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,0% per tahun dan berlanjut pada tahun 2017 tumbuh 5,07%.
“Kualitas pertumbuhannya pun baik karena diiringi dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang turun, serta distribusi pendapatan yang naik. Itu adalah kombinasi yang sulit untuk diwujudkan,” katanya.
Sementara untuk 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,4% seiring dengan pertumbuhan investasi dan volume perdagangan global yang meningkat.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menambahkan, salah satu tolak ukur dari daya saing suatu negara adalah ekspor. Untuk menggenjot ekspor, berarti harus menggenjot investasi.
“Hulu dari ekspor adalah investasi. Kuncinya ada di tangan kita, para pejabat yang bertanggung jawab untuk membenahi iklim investasi,” ujarnya.
Menurutnya, untuk membenahi iklim investasi, Indonesia harus melayani investor dengan baik. Di era globalisasi dan teknologi seperti saat ini. Indonesia yang harus proaktif mencari investor dan sederhanakan proses perizinannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
