Golkar Dorong Penyelesaian Revisi UU PNBP

Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Golkar mendukung pemerintah dalam penyelesaian revisi Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
M. Richard | 13 Maret 2018 17:06 WIB
M. Misbakhun. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Golkar mendukung pemerintah dalam penyelesaian revisi Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh dalam penyelesaian revisi UU PNBP.

"Golkar memberikan penguatan yang serius kepada pemerintah [dalam mendorong penyelesaian revisi UU PNBP], dan kita 1 garis dengan pemerintah," katanya di Jakarta, Selasa (13/3/2018)

Menurutnya, jika revisi UU tersebut dapat difinalisasi, pemerintah memiliki ruang yang cukup besar dalam menentukan regulasi dan optimalisasi di sektor PNBP.

"Nantinya pemerintah menjadi punya bantalan yang kuat untuk menopang penerimaan secara total di APBN untuk pembiayaan pembangunan nasional," imbuhnya.

Hanya saja, kata Misbakhun, partainya mempunyai pandangan yang sedikit berbeda dengan pemerintah, dan dia berharap pemerintah dapat melakukan riset yang kuat terkait dengan objek PNBP.

Pandangan yang dimaksud adalah, pemungutan PNBP dari sumber daya alam (SDA), pelayanan publik, dan pengelolaan aset negara.

Terkait pemungutan PNBP dari sumber daya alam (SDA), dia mengatakan, penelitian tentang SDA harus dilakukan semaksimal mungkin, sehingga pada akhirnya kemakmuran dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. "Nah ini bagaimana SDA itu dikelola, terus di tingkat mana saja negara memungut PNBP, Ini sangat penting," imbuhnya.

Selain itu, pemungutan PNBP dari hasil pelayanan publik, dia mengatakan, pihaknya menginginkan segala bentuk pelayanan publik tidak dipungut PNBP.

Dengan demikian, kata Misbakhun, masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan dengan sangat baik. "Dan juga kehadiran negara itu bisa dirasakan oleh rakyat."

Terakhir, terkait dengan pengelolaan kekayaan negara, pemerintah juga harus dapat melakukan penelitian yang kuat.

"Itu harus bisa dilakukan optimalisasi oleh negara, penerimaannya itu baik dalam bentuk dividen maupun pungutan lainnya," tuturnya.

Adapun, kinerja PNBP pada 2017 menunjukkan capaian yang cukup fantastis. Dari target sebesar Rp260,2 triliun realisasinya berhasil menembus Rp308,3 triliun atau naik 118,5%.

Kinerja PNBP didominasi oleh PNBP Sumber Daya Alam yang realisasinya mencapai Rp110,9 triliun. Kinerja positif PNBP SDA itu dipicu oleh realisasi rata-rata ICP 2017 yang mencapai US$51,2 per barel dan khusus SDA non-Migas dipicu lonjakan harga batu bara acuan (HBA) yang mencapai US$85,9 per ton.

Selain PNBP SDA, kinerja PNBP tahun lalu juga ditopang oleh bagi laba BUMN sebesar Rp43,9 triliun, PNBP lainnya Rp108,7 triliun, serta pendapatan dari BLU sebesar Rp44,7 triliun.

Tag : pnbp
Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top