Presiden Jokowi dan Menteri yang Kesepian

Politisi itu memiliki dua kerongkongan, satu menyuarakan kebenaran dan satu lagi menyuarakan kebohongan. Masalahnya, ketika para politisi bicara, publik tidak pernah tahu dari kerongkongan bagian mana suara itu berasal.
Hery Trianto | 16 Maret 2018 10:46 WIB
Petani memanen garam di desa Tanjakan, Karangampel, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (21/9). - ANTARA/Dedhez Anggara

Ada sebuah satir yang cukup populer di Jerman. Politisi itu memiliki dua kerongkongan, satu menyuarakan kebenaran dan satu lagi menyuarakan kebohongan. Masalahnya, ketika para politisi bicara, publik tidak pernah tahu dari kerongkongan bagian mana suara itu berasal.

Seperti sekarang, kita memiliki Presiden Joko Widodo, sangat populer, bertindak praktis dan pragmatis. Hasil kerjanya mulai tampak setelah hampir empat tahun memimpin. Jalan tol banyak dibangun, pelabuhan diperbaiki, bandar udara ditambah.

Pembangunan Baru atau The New Developmentalism, demikian ahli mulai membuat analisa tentang gaya pembangunan ala Presiden Jokowi, panggilan akrabnya. Karena tak memiliki birokrasi efektif—yang mampu membangun berdasarkan perencanaan yang teknokratis—mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu seperti menciptakan ‘aliran’ tersendiri, tapi praktis dan masuk akal.

Saat ini, Jokowi dikelilingi banyak pembantunya, para menteri. Sebagian besar adalah politisi dari partai-partai koalisi, tapi ada juga menteri yang berasal dari kalangan profesional apakah itu pengusaha, akademisi, pejabat karier kementerian, juga ekonom.

Sejauh ini, Presiden sepertinya tidak salah memilih para pembantu di luar kalangan politisi. Rata-rata, mereka terlihat memiliki kinerja memadai, mampu merefleksikan Nawa Cita yang merupakan janji kampanye Jokowi, dan tentu saja pupuler di mata publik. Menteri itu bisa bekerja dengan tidak bergantung rutinitas, tidak monoton, dan tidak linier.

Sebagai bukti, mari kita simak hasil survei Populi Center pada November 2017. Dari sepuluh menteri yang dianggap paling berprestasi, mayoritas berasal dari kalangan nonpolitisi.

Sebanyak 37,9% responden menilai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti paling berprestasi, diikuti oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sebesar 8,2%, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 7,1%, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin 2,8%.

Selanjutnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebesar 2,1%, Menkopolhukam Wiranto 1,8%. Adapun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masing-masing 0,8% dan Mendikbud Muhadjir Effendi 0,5%.

Indikasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar profesional memiliki prestasi membanggakan. Sebut saja Susi--seorang pengusaha--yang populer berkat upaya memerangi illegal fishing melalui penenggelaman kapal asing, Sri Mulyani tercatat mati-matian menjadi kredibilitas APBN, dan Basuki yang siang malam bergelut dengan pembangunan infrastruktur.

Kinerja Susi dan Sri Mulyani, bahkan diakui oleh dunia internasional. Sri Mulyani mendapatkan Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia di World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada 11 Februari 2018.

Adapun Susi Pudjiastuti menerima penghargaan Peter Benchley Ocean Awards kategori kepemimpinan atas visi dan kebijakan pembangunan ekonomi dan konservasi laut di Indonesia. Ini merupakan penghargaan bidang maritim tertinggi dunia dan diserahkan di Smithsonian, Washington DC, AS pada 11 Mei 2017.

Menteri dari profesional yang kurang terdengar prestasinya juga ada, tapi tidak sebanyak dari politisi. Prestasi para menteri ini, bisa dikatakan menjadi modal utama penopang kinerja Presiden Jokowi sehingga mendapatkan kepuasan publik cukup tinggi dalam--paling tidak--tiga tahun memimpin hingga akhir 2017.

Pada September 2017, survei Saiful Mujani Research & Consulting menemukan 69% responden puas dengan kinerja Presiden. Sebulan sesudahnya, survei Kompas juga menemukan hal serupa yakni 70% publik merasa puas.

Tentu saja itu menjadi modal besar Jokowi melewati 2018 dan secara resmi akan mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan kedua sebagai presiden pada Agustus 2018. Dia berburu dengan waktu dalam mengkonsolidasikan kekuatan politik, dengan menggandeng partai-partai politik.

Konsolidasi ini perlu begitu banyak sumber daya dan tak jarang Jokowi menemui para ketua partai politik di Istana Negara, hal yang menimbulkan kritik baginya. Jokowi juga harus pintar-pintar menjaga keseimbangan politik hingga hajatan Pilpres digelar tahun depan.

Salah sedikit saja saja, bisa-bisa mitra politik pergi. Bukankah sangat jelas dalam politik; tidak ada lawan atau kawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Bukan tidak mungkin, partai politik menarik dukungan hanya karena ketua partainya tidak diakomodasi sebagai calon wakil presiden.

***

Masalahnya, menteri yang populer di masyarakat, belum tentu populer di dalam kabinet. Ini bisa jadi dua hal yang sama sekali berbeda. Sebuah rapat kabinet terbatas, bisik seorang menteri, kini kebanyakan telah menyerupai rapat umum pemegang saham.

Masing-masing menteri punya motivasi berbeda, tidak sekadar ekonomi, tapi bisa juga politik untuk pijakan jabatan kedua jika Jokowi terpilih kembali sebagai presiden. Kebiasaan eksis di media sosial seorang menteri, bisa saja dipandang negatif oleh menteri lain.

Pada akhirnya, seperti rapat umum pemegang saham, para menteri mewakili pemangku kepentingan masing-masing. Apalagi debat-debat yang terjadi adalah representasi dari banyak kepentingan, termasuk pelaku bisnis.

Tarikan kepentingan bisnis ini pada ujungnya sangat berpengaruh pada soliditas kabinet. Menjadi menteri, pada satu titik, tidak cukup hanya berbekal pada idealisme mengabdi kepada publik. Diperlukan kemampuan kompromi politik dalam hal ini.

Masalahnya, kompromi politik tak jarang justru berbenturan dengan idealisme yang diagungkan. Urusan impor komoditas adalah salah sumber pertarungan politik pada satu sisi dan mempertahankan idealisme di sisi lainnya.

Anda pasti ingat bagaimana daging harus didatangkan dari luar negeri, ketika para peternak lokal tak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Impor daging sudah lazim menjadi ajang perebutan kuota bagi pengusaha, mengingat margin bisnis sangat menggiurkan.

Harga daging di Australia atau Selandia baru misanya, hanya berkisar Rp50.000 per kilogram dan di Indonesia harga komoditas yang sama setidaknya Rp100.000 per kilogram. Sejarah mencatat, banyak politisi menjadi terpidana korupsi karena urusan impor daging ini.

Beras, setali tiga uang, kita bisa mendatangkan dari Vietnam atau Thailand dengan harga sangat murah. Belakangan, kita termangu-mangu dengan berita impor garam yang menjadi pertarungan kepentingan di kabinet.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berkepentingan dalam memfasilitasi industri yang kesulitan mendapatkan garam, sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ingin melindungi petani garam sehingga menahan rekomendasi impor.

Presiden Jokowi bukan tidak tahu kondisi ini. Namun, dia memilih menugaskan Menteri Sekretaris Negara Pratikno agar segera mewujudkan impor garam untuk industri. Masalahnya, bagaimana jika impor tersebut sampai bocor menjadi garam konsumsi masyarakat sehingga memukul industri garam dalam negeri?

Masalah lain yang sudah menjadi rahasia publik, impor komoditas susah dilepaskan dengan kabar permainan kartel. Hanya ada sedikit pelaku bisnis yang menguasai hajatan ini dari tahun ke tahun. Di komoditas gula, kita sering mendengar adanya komplotan Sembilan Naga dan di garam ada sebutan Tujuh Samurai.

Hal yang selalu menjadi pertanyaan berikutnya, mengapa kebijakan impor selalu muncul menjelang gelaran politik seperti Pilkada dan Pemilu? Ini terlihat dari keputusan impor beras dan terakhir rencana garam. Adakah hubungan dengan kebutuhan dana politik yang begitu besar sehingga rente harus dikejar? Semoga tidak.

Layaknya sebuah pertarungan, selalu ada pihak yang menang dan kalah. Kita pernah menyaksikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman bekerja keras mengusahakan swasembada beras, mengklaim Indonesia sudah melakukannya, lalu seperti sia-sia begitu keran impor 500.000 ton beras dibuka.

Sebentar lagi, mungkin kita akan segera menyaksikan hal serupa menimpa Susi Pudjiastuti, begitu otoritasnya sebagai menteri yang berhak merekomendasikan impor garam, dilucuti. Di saat seperti ini, akankah Jokowi membiarkan dua menterinya itu sebagai pejuang yang kesepian?

Terus terang, saya tidak tahu di mana kebenaran sejati itu. Seperti soal beras, juga garam. Kelak, mungkin jagung, gula, kedelai dan seterusnya.

Saya telah begitu banyak mendengar retorika politisi untuk ini, hanya saja tidak pernah tahu berasal dari kerongkongan mana.

Tag : impor
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top