Upaya G20 Dorong Perdagangan Bebas Dibayangi Kebijakan Impor AS

Negara-negara anggota G20 mendorong pelaksanaan perdagangan bebas di tengah penerapan kebijakan AS yang cenderung proteksionis.
Annisa Margrit | 20 Maret 2018 11:48 WIB
Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 berfoto bersama di Buenos Aires, Argentina, Senin (19/3). - Reuters/Marcos Brindicci

Bisnis.com, JAKARTA -- Negara-negara anggota G20 mendorong pelaksanaan perdagangan bebas di tengah penerapan kebijakan AS yang cenderung proteksionis.

Dalam pertemuan antara para menteri keuangan dan gubernur 20 negara dengan ekonomi terbesar ini, beberapa hal yang dijadwalkan dibahas di antaranya proyeksi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja di masa depan, cryptocurrency, serta penghindaran pajak oleh korporasi.

Namun, seperti dilansir dari Reuters, Selasa (20/3/2018), isu perdagangan justru menjadi bahasan utama. Perdagangan bebas menjadi sorotan setelah Presiden AS Donald Trump menerapkan kebijakan tarif impor untuk produk baja dan aluminium, masing-masing sebesar 25% dan 10%.

Trump juga diperkirakan akan mengeluarkan tarif impor baru untuk produk teknologi dan barang konsumer, yang nilainya mencapai US$60 miliar per tahun, pada Jumat (23/3).

Anggota G20 mengkhawatirkan langkah itu dapat memicu perang dagang dan menghambat pertumbuhan ekonomi global.

"Risiko yang pertama adalah risiko dari kebijakan yang cenderung ke dalam dan proteksionis," ungkap Komisioner Eropa untuk Ekonomi dan Keuangan Pierre Moscovici dalam pembicaraan hari pertama.

Dia melanjutkan proteksiniosme dapat merusak pertumbuhan.

Gubernur Bank of Japan (BOJ) Haruhiko Kuroda mengatakan hal yang sama. Menurutnya, ada pemahaman bersama di masyarakat global bahwa perdagangan bebas sangat penting.

Moscovici juga mengungkapkan Uni Eropa (UE) akan melakukan perlawanan balik terhadap kebijakan AS.

Sementara itu, Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin menegaskan AS tidak akan mengorbankan kepentingan pribadinya hanya agar sistem dapat bekerja.

Dalam draf awal kesepakatan G20 yang diperoleh Reuters, dicantumkan pernyataan bahwa para menteri negara G20 akan melanjutkan perjanjian yang telah dicapai oleh para pemimpin masing-masing negara pada Juli 2017 di Hamburg, Jerman.

"Kami memahami pentingnya perjanjian bilateral, regional, dan plurilateral yang terbuka, transparan, dan konsisten dengan WTO, dan berkomitmen untuk menjalankannya demi memastikan perjanjian-perjanjian itu sejalan dengan perjanjian dagang multilateral," demikian bunyi perjanjian itu.

Perjanjian Hamburg yang disepakati oleh semua pemimpin G20, termasuk Presiden Trump, menyebutkan negara-negara G20 akan melawan proteksionisme, termasuk praktik dagang yang tidak adil. Namun, disebutkan juga adanya pengakuan terhadap instrumen pertahanan dagang yang dapat dibenarkan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ekonomi global, g20

Sumber : Reuters

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top