Daerah Tidak Siap Jadi Kendala Perluasan Bansos

Bisnis.com, JAKARTA Pemerintah mengklaim perluasan penerima bantuan sosial akan menimbang persiapan dari daerah.
Ipak Ayu H Nurcaya | 20 Maret 2018 18:23 WIB
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memimpin rapat koordinasi tingkat menteri di Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (2/11). - ANTARA/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengklaim perluasan penerima bantuan sosial akan menimbang persiapan dari daerah.

Pasalnya, tahun ini melalui program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) pemerintah menggunakan fasilitas rekening perbankan untuk pencairan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan tahun ini pemerintah masih akan mengejar target penambahan keluarga penerima manfaat atau KPM hingga 10 juta dari saat ini 1,2 juta.

Namun, upaya tersebut harus didukung berbagai pihak utamanya kesiapan daerah akan perangkat perbankan yang baik.

"Kita sudah lakukan koordinasi dengan Himbara [Himpunan Bank Milik Negara] untuk melihat kesiapan bank di daerah, jadi dalam waktu dekat akan kami tambah untuk 2,6 juta dulu dan selanjutnya sampai akhir tahun 10 juta," katanya, Selasa (20/3/2018).

Selain perluasan KPM, tahun ini pemerintah juga masih melakukan pengkajian dan perencanaan untuk memperluas bantuan tersebut pada 24 kabupaten/kota. Puan mengemukakan kajian akan berlanjut pada rapat kabinet bersama presiden untuk meminta persetujuan.

Dengan demikian, jika presiden menyetujui, Kementerian PMK sudah memastikan kesiapan data agar program ini dapat dijalankan paling tidak pada April 2018. Hal ini sebagai upaya mengejar target penambahan 10 juta KPM dapat dimulai pada Agustus 2018.

Puan menambahkan dalam program ini pemerintah juga melibatkan i-warong yang akan menampung distribusi dana untuk KPM. I-warong merupakan toko skala kecil milik masyarakat yang sudah menjalankan peran sebagai agen satu perbankan.

Menurut Puan, satu i-warong akan menampung distribusi bantuan untuk 250 KPM. Adapun, dalam program BPNT masyarakat akan diberi uang sejumlah Rp110.000 setiap tanggal 25 dan hanya dapat dibelanjakan beras dan telur.

Sementara itu, Puan mengklaim penyerapan BPNT hingga 19 Maret 2018 sebesar 86% dari 1,2 juta KPM dan beras sejahtera sebesar 97% dari 14,3 juta KPM di 44 kota.

Adapun, pemerintah tahun ini akan menggelontorkan dana sekitar Rp30,8 triliun khusus untuk dua jenis program bantuan bagi masyarakat miskin yakni PKH dan BPNT.

Tag : bansos
Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top