Pengurangan Disparitas Ekonomi Menjadi Topik Bahasan IDF 2018

Bisnis.com, JAKARTA Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI) akan menggelar Indonesia Development Forum (IDF) 2018 pada 10-11 Juli 2018 di Jakarta.
Ipak Ayu H Nurcaya | 22 Maret 2018 11:58 WIB
Warga beraktivitas di rumah semi permanen yang berada di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta, Minggu (11/6). - Antara/Aprillio Akbar
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI) akan menggelar Indonesia Development Forum (IDF) 2018 pada 10-11 Juli 2018 di Jakarta. 

IDF 2018 akan mengusung tema 'Pathways to Tackle Regional Disparities Across the Archipelago', dan merupakan kelanjutan dari IDF 2017 yang bertema 'Fighting Inequality for Better Growth'.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S Brojonegoro mengatakan, melanjutkan tema tahun lalu, pada tahun ini forum akan membahas bagaimana mengatasi disparitas di berbagai daerah di nusantara, mengingat banyak hal yang telah dicapai oleh pemerintah Indonesia dalam setahun terakhir ini.

Menurutnya, IDF merupakan wadah bagi para pihak untuk bertemu dan memberikan solusi langsung bagi pemerintah Indonesia untuk menurunkan disparitas antardaerah, yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo saat ini. Dalam 2 tahun terakhir, rasio disparitas cenderung mengalami penurunan. 

Pada 2017, rasio gini Indonesia berada pada level 0,393, dan pada 2018 ditargetkan turun menjadi 0,380. Dalam RPJMN 2015-2019, rasio ketimpangan ditargetkan mencapai 0,36 pada 2019. 

"Melalui IDF 2018, pemerintah Indonesia berharap mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan fakta yang sesuai dari seluruh pemangku kepentingan sebagai masukan bagi penyusunan RPJMN 2020-2024 ," katanya, Kamis (22/3/2018).

Tidak hanya menampilkan paparan dari para ahli dan akademisi, IDF 2018 juga membuka peluang bagi pemangku kepentingan untuk menonjolkan cerita sukses di tingkat lokal yang dapat diadopsi di skala nasional. 

“Kami ingin mencari terobosan baru dari para ahli dan akademisi, baik dari dalam maupun luar negeri, mengenai kemiskinan dan disparitas yang telah diuji di komunitas, sehingga menjadi pembelajaran dan insipirasi bagi daerah lain,” ujar Bambang.

Menghadapi tantangan perekonomian global, pemerintah Indonesia selalu terbuka menerima masukan dari berbagai pihak. Perencanaan dan pengawasan yang ketat terhadap program prioritas serta pelibatan pemangku kepentingan yang lebih luas diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan inklusif, daya saing, dan SDM berkualitas.

Presiden Jokowi pun terus mendorong pembangunan infrastruktur sebagai salah satu langkah pemerataan ekonomi, khususnya di timur Indonesia. 

"Kita harus mulai menyesuaikan struktur ekonomi regional yang dapat menjawab masalah disparitas. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Australia yang melalui KSI telah berkontribusi dalam penyelenggaraan forum yang menyediakan informasi, masukan, dan solusi inovatif dari para pemangku kepentingan,” ujar Bambang.

Kedutaan Australia untuk Indonesia Allaster Cox  menilai disparitas adalah tantangan bersama dan merupakan prioritas utama bagi pemerintah Australia dan Indonesia. 

"Kami mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi disparitas regional, karena pertumbuhan yang kuat dan merata adalah tujuan inti dari kemitraan ekonomi kedua negara. Kami berharap IDF kedua ini akan menghasilkan gagasan baru untuk mengatasi disparitas di Indonesia,” kata Cox.
Tag : ketimpangan ekonomi
Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top