80% Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Masih dari Pulau Jawa & Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA Pemerintah masih menyoroti tingginya ketimpangan antarindividu dalam pembangunan Indonesia. Utamanya, ketimpangan antarwilayah yakni Kawasan Barat Indonesia atau KBI dan Kawasan Timur Indonesia atau KTI.
Ipak Ayu H Nurcaya | 22 Maret 2018 18:04 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memberikan kuliah umum dengan tema Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/8). - JIBI/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah masih menyoroti tingginya ketimpangan antarindividu dalam pembangunan Indonesia. Utamanya, ketimpangan antarwilayah yakni Kawasan Barat Indonesia atau KBI dan Kawasan Timur Indonesia atau KTI.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S Brojonegoro mengatakan, apabila dilihat dari kondisi kesenjangan wilayah yang ada, sekitar 80% kontribusi wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari KBI khususnya Pulau Jawa dan Sumatra.

Sementara itu, KTI masih belum berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. "Untuk itu pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo saat ini telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur, serta membangun Indonesia dari timur," katanya, Kamis (22/3/2018).

Bambang mengemukakan beberapa pembangunan yang dilakukan di antaranya pembangunan jalan Trans Papua, jalan paralel perbatasan Kalimantan-Nusa Tenggara Timur, dan Papua, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan untuk menarik investasi utamanya di luar Jawa. Tak hanya itu, percepatan pembangunan di wilayah-wilayah terdepan, terluar dan tertinggal yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah di Indonesia.

Menurutnya, Indonesia masih akan fokus dalam 7 isu besar pembangunan.

Pertama, pengembangan pusat pertumbuhan. Sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan antara KBI dan KTI, telah banyak pusat-pusat pertumbuhan yang telah dibangun khususnya di luar Jawa. 

Kedua, upaya mengurangi kesenjangan daerah tertinggal dan perbatasan. Indonesia masih memiliki 122 kabupaten tertinggal yang sebagian besar tersebar di wilayah timur Indonesia. Dengan demikian dalam upaya mengentaskan daerah tertinggal tersebut dibutuhkan pendekatan yang baik dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik budaya, adat masyarakat lokal dalam rangka pemerataan pembangunan.

Ketiga, perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah. Pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, sanitasi, menjadi layanan dasar yang sifatnya krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa Indonesia dan berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kualitas SDM yang baik tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah.

Keempat, memanfaatkan potensi ekonomi digital untuk mendorong pembangunan daerah. Peran TIK sangat krusial sebagai penghubung masyarakat, meningkatkan inovasi dan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan daya saing serta modernisasi ekonomi, dan menjembatani ketimpangan ekonomi dan sosial serta mampu mengurangi kemiskinan. Berbagai peluang tersebut menjadikan ekonomi digital sebagai salah satu cara dalam mengatasi kesenjangan wilayah yang terjadi di Indonesia.

Kelima, penguatan konektivitas Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Dari sudut pandang ekonomi, jaringan transportasi yang terhubung dengan simpul-simpul produksi dan konsumsi akan membangkitkan pertumbuhan volume pergerakan yang disertai penurunan biaya pergerakannya, sehingga berdampak pada perbaikan ekonomi nasional.

Untuk itu, penguatan konektivitas antar dan intra pulau perlu dilakukan dengan memperhatikan sebaran simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang spesifik disertai keterkaitan dengan daerah-daerah di sekitarnya (termasuk daerah terluar, tertinggal, dan terdepan) guna menciptakan pemerataan ekonomi antarwilayah.

Keenam, inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dengan perbedaan karakteristik geografis, topografis, demografis, sosiologis wilayah di Indonesia, permasalahan pembangunan wilayah pun berbeda-beda. Oleh karena itu, peranan tata kelola dan inovasi pembangunan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah menjadi krusial dalam pembangunan wilayah.

"Ketujuh, pengoptimalan sumber pendanaan pembangunan. Saat ini telah banyak skema pendanaan pembangunan, baik bersumber dari APBN, PINA, maupun KPBU. Namun, banyak hasil pembangunan daerah belum berdayaguna secara optimal karena pengalokasian pendanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber lain yang belum optimal serta belum sepenuhnya menyasar untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah," katanya.

Pemerintah, menurutnya, akan terus berupaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah yang berkelanjutan di seluruh wilayah di Indonesia, melalui sinergi pembangunan di seluruh sektor yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan inovatif.

Pada gilirannya pembangunan yang berkelanjutan ini akan mengantarkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi baru dunia pada 2025.

Tag : pertumbuhan ekonomi indonesia
Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top