Ini Alasan Obligasi Korporasi Domestik Butuh Lebih Banyak Insentif

Selain mengupayakan insentif bagi emisi obligasi korporasi di luar negeri, pemerintah sebaiknya juga memberi lebih banyak insentif bagi emisi obligasi korporasi dalam negeri dan menjamin perlakuan yang sama seperti obligasi negara.
Emanuel B. Caesario | 23 Maret 2018 08:26 WIB
Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo (tengah), memberikan paparan didampingi Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara (kiri), dan Deputi Gubernur Perry Warjiyo, saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (16/11). - JIBI/Dwi Prasetya

 

Bisnis.com, JAKARTA—Selain mengupayakan insentif bagi emisi obligasi korporasi di luar negeri, pemerintah sebaiknya juga memberi lebih banyak insentif bagi emisi obligasi korporasi dalam negeri dan menjamin perlakuan yang sama seperti obligasi negara.

Penerbitan obligasi atau surat utang selama ini belum menjadi opsi utama bagi kalangan korporasi dalam menggalang dana untuk kebutuhan ekspansi, meskipun dalam 2 tahun terakhir trennya mulai meningkat.

Berdasarkan data PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo, total outstanding surat utang korporasi per November 2017 baru Rp397,8 triliun, atau hanya 18,8% dibandingkan total outstanding surat berharga negara (SBN) tradable saat itu, Rp2.115,07 triliun.

Ada banyak alasan di balik minimnya emisi surat utang korporasi. Selain proses penerbitannya yang cukup rumit dan berbiaya tinggi, pasarnya pun belum cukup dalam.

Persepsi risiko terhadap instrumen surat utang korporasi masih relatif tinggi, sedangkan di saat yang sama ada instrumen SBN yang menawarkan lebih banyak insentif dengan jaminan risiko yang minim.

Mirza Adityaswara, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, mengatakan bahwa selama ini antara obligasi korporasi dan SBN belum diperlakukan dengan sama. Pemerintah memberi lebih banyak insentif pada penerbitan SBN sehingga tidak mengherankan bila minat investor lebih banyak ke SBN.

“Sudah saatnya ‘level playing field’ antara SBN dan corporate bond [sama] di pasar domestik. Level playing field-nya adalah dengan memberikan tax insentif yang sama kepada obligasi korporasi sama seperti membeli SBN,” katanya kepada Bisnis.com, Kamis (22/3/2018).

Sementara itu, pemerintah saat ini tengah mewacanakan pemangkasan pajak bunga obligasi korporasi yang diterbitkan di luar negeri, dari semula 20% menjadi sekitar 5%-10%. Hal ini ditujukan untuk mendorong lebih banyak korporasi menerbitkan utang di luar negeri, mengingat likuiditas di dalam negeri relatif terbatas.

Meski tidak menyangkal perlunya trobosan tersebut, Mirza berpandangan bahwa upaya untuk menarik lebih banyak investor asing ke obligasi korporasi yang diterbitkan di dalam negeri adalah jauh lebih penting.

Berdasarkan data Pefindo, persentase kepemilikan asing terhadap total outstanding obligasi korporasi di Indonesia baru 7,6% per November 2017. Di saat yang sama, persentase kepemilikan asing pada instrumen SBN tradable mencapai 39,3% dan saham 51,7%.

Isu likuiditas menjadi ancaman bagi emisi obligasi korporasi di dalam negeri sebab baik investor asing maupun investor lokal memiliki minat yang terbatas atas instrumen ini. Perlakuan pajak yang berbeda menjadi alasan minimnya minat investor dan sulitnya obligasi korporasi dalam negeri untuk berkembang.

Mirza mengatakan, kebutuhan pembiayaan dari luar negeri adalah kenyataan bagi Indonesia saat ini. Namun, alih-alih menyasar investor asing dengan menerbitkan surat utang di luar negeri, menurutnya akan jauh lebih besar dampaknya bagi pendalaman pasar domestik bila mampu mengundang lebih banyak investor asing membeli obligasi yang diterbitkan di dalam negeri.

Oleh karena itu, menurutnya yang lebih mendesak saat ini adalah untuk memberikan insentif kepada korporasi yang menerbitkan surat utang di dalam negeri.

“Jika insentif pajaknya sudah sama antara SBN dan obligasi korporasi, maka kita tidak perlu repot menerbitkan komodo bond di luar negeri karena investor asing akan langsung masuk ke dalam negeri,” katanya.

Sementara itu, dalam perkembangan lain, hingga Kamis (22/3/2018) pemerintah sudah menerbitkan SBN baik di pasar lokal maupun global mencapai Rp297,4 triliun, atau 40,9% dari target penerbitan SBN tahun ini Rp727,3 triliun.

Target lelang kuartal pertama senilai Rp194,5 triliun pun sudah tercapai 97,8% atau Rp190,3 triliun, padahal masih ada satu lelang lagi pekan depan dengan target Rp17 triliun. Hampir pasti target penerbitan SBN kuartal pertama akan terlampaui.

Anup Kumar, Senior Fixed Income Analyst Bank Maybank Indonesia, mengatakan bahwa bahwa pihaknya masih cukup optimistis lelang terakhir kuartal pertama pada pekan depan akan mendapatkan permintaan pasar yang cukup baik.

Tren permintaan investor dalam lelang-lelang SBN, baik SUN maupun sukuk, sudah mulai meningkat lagi akhir-akhir ini. Investor asing pun sudah mulai kembali masuk ke pasar surat utang pemerintah.

“Pada kuartal pertama tahun ini pemerintah akan dapat membukukan antara 40% - 50% dari target penerbitan SBN. Ini merupakan laju penerbitan tertinggi dalam 5 tahun terakhir,” katanya.

Anup mengatakan, hal tersebut merupakan langkah yang positif, baik bagi pemerintah maupun bagi pasar obligasi secara umum.

Dengan langkah ini, pemerintah dapat menghidari peningkatan biaya dana yang kemungkinan akan terjadi di bulan-bulan mendatang seiring naiknya suku bunga global yang dipimpin Fed Fund Rate. Di sisi lain, risiko pengetatan likuiditas pun mengecil bagi pasar obligasi secara umum.

“Karena resiko supply pemerintah menurun, maka itu akan menjadi katalis positif bagi pasar obligasi tiga kuartal berikutnya,” katanya.

Hans Kwee, Direktur Investa Saran Mandiri, mengatakan bahwa meskipun cukup positif bagi pemerintah, tetapi hal tersebut menyebabkan terjadinya perebutan likuiditas yang cukup ketat di pasar di awal tahun ini antara pemerintah dan korporasi.

Padahal, penerbitan yang dilakukan pemerintah belum tentu segera tersalurkan kembali ke pasar melalui belanja negara. Per akhir Februari, realisasi belanja negara adalah sebesar Rp249,03 triliun, atau 11,2% dari target belanja APBN 2018 Rp2.220,66 triliun.

Sementara itu, pemerintah sudah menggalang dana jauh lebih tinggi, yakni dari SBN Rp297,4 triliun dan dari pendapatan negara mencapai Rp200,08 triliun.

“Ini memang jadi masalah juga karena pemerintah sedot dana dulu, tidak dibelanjakan, sehingga likuiditas di pasar jadi agak mengetat. Pertumbuhan belanja pemerintah juga masih kecil, itu yang mengontribusi pertumbuhan ekonomi kita agak rendah juga,” katanya.

Adapun, berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia, hingga Rabu (21/3/2018) total emisi obligasi, sukuk dan medium term notes korporasi yang sudah didaftarkan di KSEI dan diterbitkan di dalam negeri mencapai hampir Rp40 triliun dan USD44 juta.

Tag : Obligasi
Editor : Riendy Astria

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top