Darmin Minta Utang BUMN Tidak Dikhawatirkan

Bisnis.com, JAKARTA Pemerintah meyakini utang yang ditanggung oleh perusahaan BUMN saat ini merupakan konsekuensi wajar dari ekspansi kinerja yang dilakukan untuk mendukung program pemerintah.
Ipak Ayu H Nurcaya | 23 Maret 2018 22:33 WIB
Menko Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan paparan dalam acara Digital Economic Briefing, di Jakarta, Kamis (16/11). - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meyakini utang yang ditanggung oleh perusahaan BUMN saat ini merupakan konsekuensi wajar dari ekspansi kinerja yang dilakukan untuk mendukung program pemerintah. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, utang yang diambil oleh BUMN, terutama yang bergerak dalam sektor konstruksi, masih dalam koridor yang normal, karena utang tersebut bersifat produktif.

"Ini problem yang muncul karena banyak kerjaan atau problem of growth, yang seharusnya dikhawatirkan itu kalau problem muncul karena tidak ada kerjaan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Jumat (23/3/2018).

Pandangan Darmin tersebut sekaligus membantah sorotan Lembaga pemeringkat international, S&P Ratings yang menilai kondisi neraca keuangan 20 perusahaan BUMN cenderung melemah akibat gencarnya ekspansi dan investasi dengan rasio utang terhadap EBITDA yang naik ke level 4,5 kali dalam periode 2011-2017.

Lembaga pemeringkat international S&P Ratings sebelumnya menilai kondisi neraca keuangan 20 perusahaan BUMN, 5 di antaranya merupakan perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi, cenderung melemah akibat gencarnya ekspansi.

Dalam laporan yang dipublikasikan medio Maret 2018, analis S&P Global Xavier Jean menuturkan ambisi pemerintah Indonesia untuk membangun infrastruktur secara ambisius menguji kemampuan BUMN untuk mengeksekusi banyak proyek yang rumit.

Kondisi itu menuntut pengawasan yang cukup dari pemerintah terhadap kinerja finansial dan operasional perusahaan pelat merah. Di sisi lain, pemerintah dinilai kerap mewacanakan perubahan struktur BUMN.

"Pertumbuhan arus kas telah melambat dan defisit antara arus kas masuk, investasi, dan dividen secara konsisten telah melebar. Dalam 6 tahun terakhir, rerata utang bersih meningkat dua kali lipat," tuturnya dalam laporan.

Berdasarkan kajian S&P, 16 dari 20 BUMN mengalami kenaikan leverage dan pelemahan rasio kecukupan arus kas (cash-flow adequacy ratio). Utamanya, perusahaan yang bergerak di sektor komoditas, infrastruktur, dan konstruksi.

Median rasio debt-to-EBITDA pun naik tajam dari 1 kali menjadi 4,5 kali pada periode 2011-2017.

S&P memproyeksikan kenaikan tingkat leverage akan berlanjut hingga 2019 karena BUMN terus menggulirkan belanja yang besar pada 2018 dan 2019. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
utang, darmin nasution

Editor : Farodlilah Muqoddam

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top