Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia menilai 16 Paket Kebijakan Ekonomi yang dirilis sejak 2015 belum mempan mendongkrak kinerja investasi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah perlu merilis kebijakan sambal.
Ekonom Utama untuk Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander mengatakan sambal sangat populer dalam menu makanan di Indonesia. Sambal juga diciptakan untuk merusak rasa datar dalam makanan.
"Sambal terbuat dari banyak cabai pedas sehingga menjadikan rasa yang kuat dalam makanan. Begitu juga yang kami harapkan ada di Indonesia, utamanya mendorong banyak investor masuk," paparnya, Rabu (28/3/2018).
Sander menilai selain kebijakan ekstrim itu, pemerintah juga harus lebih fokus menambah anggaran pada investasi kesehatan. Sebab, dengan investasi kesehatan maka dapat memaksimalkan potensi masyarakat.
Adapun menurut laporan Indonesia Economic Quarterly Bank Dunia edisi Maret 2018, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kuat pada 2017 dengan prospek yang terus positif. Pertumbuhan PDB riil Indonesia naik menjadi 5,2% pada kuartal IV/2017 dari 5,1% pada kuartal sebelumnya.
Pada 2017, pertumbuhan PDB negara naik menjadi 5,1% dari 5% pada 2016 yang merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi dalam empat tahun terakhir.
Menurut Bank Dunia, pertumbuhan yang lebih cepat pada 2017 disebabkan oleh investasi dan ekspor neto yang lebih kuat, yang terangkat oleh perdagangan global yang lebih baik, dan berlanjutnya pemulihan harga komoditas. Investasi publik juga mendukung pertumbuhan, dengan total belanja pemerintah tumbuh paling cepat dalam tiga tahun terakhir.
Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Rodrigo A. Chaves menambahkan kebijakan ekonomi makro yang baik telah berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang mencapai tingkat tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Namun, untuk mempercepat investasi secara berarti di luar sektor pertambangan, Indonesia harus mempertimbangkan menggabungkan kombinasi kebijakan yang berani dan akan berdampak yang akan membuka perekonomian.
Pertumbuhan PDB riil Indonesia pun diproyeksikan mencapai 5,3% pada 2018. Namun, ada beberapa risiko terhadap proyeksi tersebut termasuk perdagangan global yang lebih lambat, sedangkan di tingkat domestik semakin melambatnya pertumbuhan konsumsi sektor swasta yang menj adi sumber lebih dari separuh PDB negara.
Laporan perekonomian kali ini memberi fokus pada pentingnya negara untuk mengumpulkan lebih banyak pendapatan dan membelanjakannya dengan lebih baik guna mendukung pertumbuhan inklusif.
Selama 15 tahun terakhir, kebijakan fiskal telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menjaga stabilitas makro ekonomi. Namun, kebijakan fiskal bisa memainkan peran lebih besar untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.
Indonesia bisa mengurangi ketimpangan dengan meningkatkan jumlah dan efisiensi pengeluaran yang bermanfaat bagi 60% bagian terbawah keluarga Indonesia. Sebagian besar pengeluaran ini, seperti untuk sektor kesehatan dan pendidikan, juga mengatasi ketimpangan kesempatan dan membangun fondasi untuk pertumbuhan yang kuat di masa depan.
“Untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif, Indonesia perlu melakukan belanja lebih efektif untuk pendidikan, membelanjakan lebih banyak di bidang prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, bantuan sosial, serta mengumpulkan lebih banyak pendapatan dengan cara yang efisien dan mendukung pertumbuhan agar belanja juga meningkat, ” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
