Ini Kata Sri Mulyani Soal Penaikan Rating Indonesia oleh Moody's

Moody's Investor Service baru saja menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi Baa2 dengan outlook stabil dari Baa3 dengan outlook positif. Hal ini mendapat sambutan dari pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan.
Annisa Margrit | 13 April 2018 15:29 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan pada Indonesia Economic Quarterly March 2018 The World Bank di Jakarta, Selasa (27/3/2018). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA -- Moody's Investor Service baru saja menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi Baa2 dengan outlook stabil dari Baa3 dengan outlook positif. Hal ini mendapat sambutan dari pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan.

Dalam video yang ditayangkan di akun Facebook resminya, Jumat (13/4/2018), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan dengan kenaikan tersebut maka Indonesia sudah mendapat peringkat Baa2/BBB dari empat lembaga pemeringkat.

Selain Moody's, lembaga-lembaga itu adalah Fitch (Desember 2017), JCRA (12 Februari 2018), dan R&I (7 Maret 2018).

Dia menyatakan naiknya peringkat utang merupakan capaian yang perlu disyukuri tapi tetap diperlukan kerja keras agar perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi.

"Apa yang disampaikan oleh Moody's bahwa kerangka kebijakan perekonomian pemerintah kredibel dan efektif merupakan konfirmasi bahwa pemerintah selama ini berupaya terus untuk memperbaiki kebijakan agar kredibel dan efektif, untuk membangun ekonomi Indonesia, menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan," paparnya seperti dikutip Bisnis.

Menkeu menyinggung pernyataan Moody's yang menyampaikan kebijakan fiskal Indonesia cukup disiplin, termasuk jika dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki peringkat investment grade yang sama. Negara-negara tersebut adalah Spanyol, Uruguay, Kolombia, Filipina, Bulgaria, India, Italia, dan Panama.

Menurutnya, ini merupakan pengakuan bahwa APBN telah dikelola secara hati-hati dan dijaga agar penggunaannya dapat bermanfaat bagi rakyat. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi merupakan kunci pengelolaan APBN.

"Kami akan terus menjaga agar APBN merupakan instrumen yang bisa melindungi ekonomi Indonesia dan rakyat Indonesia dari setiap guncangan, tapi kami juga akan jaga agar dia tetap sustainable," lanjut Sri Mulyani.

Namun, diakui masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Pemerintah mengklaim telah dan akan terus melakukan langkah-langkah proaktif untuk mewujudkannya melalui pengelolaan APBN dan kebijakan fiskal yang kredibel serta efektif.

Terakhir, dia berterima kasih atas dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang sudah diterapkan selama ini, yang bertujuan untuk membangun Indonesia menjadi lebih kuat.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
sri mulyani, peringkat utang

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top