Saatnya Memperbaiki Pengelolaan Fiskal

Bisnis.com, JAKARTA - Tahun ini dianggap menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan pengelolaan fiskal. Kinerja positif baik di sektor penerimaan pajak maupun bea dan cukai menjadi indikator dari perbaikan tersebut.
Edi Suwiknyo | 16 April 2018 19:05 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan paparan saat konferensi pers realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) triwulan pertama 2018, di Jakarta, Senin (16/4/2018). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA - Tahun ini dianggap menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan pengelolaan fiskal. Kinerja positif baik di sektor penerimaan pajak maupun bea dan cukai menjadi indikator dari perbaikan tersebut.

Dari sisi pajak, pertumbuhan pada kuartal I/2018 ditopang oleh jenis-jenis penerimaan pajak yang berasal dari aktivitas impor dan produksi. Kinerja positif beberapa jenis pajak utama misalnya PPh pasal 21, PPh badan, dan PPN dalam negeri memberikan sinyal positif adanya aktivitas ekonomi.

Sementara itu, untuk penerimaan dari Bea dan Cukai, peningkatan aktivitas ekonomi ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan bea masuk yang mencapai Rp8,4 triliun. Realisasi bea masuk ini terutama dipengaruhi tiga aspek. Pertama, peningkatan devisa impor yang tumbuh 13,27% sepanjang kuartal I/2018.

Pertumbuhan devisa impor tersebut terutama didominasi oleh meningkatnya impor bahan baku yang terus tumbuh 16,28% dan 15,68% mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi produktif terus berkembang.

Kedua, impor komoditas beras, daging dan gula yang diatur dengan kuota oleh pemerintah sebagai bagian dari kebijakan pengendalian harga atas komoditas tertentu yang dibutuhkan masyarakat. Ketiga, penerimaan dari extra effort yang meningkat 14,41%.

Meski demikian, dari sisi belanja, dari total realisasi belanja pada Maret 2018 sebesar Rp233,9 triliun, pengeluaran terbesar masih digunakan untuk membayar bunga utang sebesar Rp68,4 triliun, kemudian belanja pegawai Rp40,39 triliun, dan belanja barang sebesar Rp35,16 triliun.

Sementara itu, belanja modal, realisasinya justru melambat dibandingkan dengan tahun lalu. Total belanja modal kuartal I/2018 hanya Rp9,7 triliun atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yang realisasinya mencapai Rp11,78 triliun.

Pelambatan belanja modal ini dipicu oleh proses penyelesaian administrasi lelang dan kontrak, khususnya 15 kementerian dan lembaga terbesar. Adapun kegiatan kementerian dan lembaga yang sudah dikontrakkan sampai dengan 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp94,4 triliun dari pagu belanja modal sebesar Rp203,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggap bahwa meski belanja modal melambat, akan tetapi perkembangan penyerapan anggaran tidak selalu sama dengan perkembangan fisiknya.

"Kalau belanja modal agak turun sedikit itu bukan kita kedodoran tetapi karena proyeknya sudah selesai," kata Sri Mulyani, Senin (16/4/2018).

Adapun kondisi belanja modal yang masih seret sebenarnya sudah terjadi sejak Februari 2018, berdasarkan catatan otoritas fiskal, realisasi belanja modal sebesar Rp4,5 triliun atau mengalami penurunan sebesar 10,3% dibandingkan dengan tahun lalu yang realisasinya sebesar Rp5,1 triliun.

 

Tag : kebijakan fiskal
Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top