LAPORAN DARI WASHINGTON: IMF Beri Masukan Terkait Ketahanan Fiskal Indonesia

Dana Moneter Internasional (IMF) meyakini Indonesia masih memilih ruang untuk meningkatkan rasio perpajakan serta mendongkrak pengeluaran sektor swasta untuk meningkatkan ketahanan fiskal nasional.
David Eka Issetiabudi | 19 April 2018 12:31 WIB
Director Fiscal Affairs Departement IMF Vitor Gaspar dan panel lainnya memberikan paparan dalam rangkaian Spring Meeting World Bank 2018, Rabu (18/4). - Bisnis/David Eka Issetiabudi

Bisnis.com, WASHINGTON — Dana Moneter Internasional (IMF) meyakini Indonesia masih memilih ruang untuk meningkatkan rasio perpajakan serta mendongkrak pengeluaran sektor swasta untuk meningkatkan ketahanan fiskal nasional.

Director Fiscal Affairs Departement IMF Vitor Gaspar mengakui saat ini Indonesia sudah dalam jalur yang tepat karena telah melakukan aneka reformasi dalam kebijakan fiskalnya. Saat ini merupakan masa beban utang global menembus rekor tertinggi senilai US$164 triliun, atau membengkak 225% dibandingkan dengan yang tercatat pada 2016.

Sama seperti negara lain, IMF menyarankan negara-negara untuk menghindari kebijakan fiskal pro cyclical yang memperburuk fluktuasi ekonomi dan meningkatkan utang publik.

“Yang harus dilakukan saat ini adalah meningkatkan pendapatan, salah satunya dari pajak. Masih ada ruang bagi Indonesia untuk meningkatkan, rasio perpajakannya,” tuturnya seusai memaparkan Fiscal Monitor dalam rangkaian Spring Meeting IMF – World Bank 2018, Rabu (18/4/2018) waktu setempat.

Selain itu, Indonesia juga diminta mendongkrak pengeluaran sektor swasta yang masih dirasa kurang. Menanggapi saran tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku haluan untuk mengatur keuangan negara sudah hadir dan secara tidak langsung telah bicara soal postur kebijakan fiskal.

Saat ini, menurutnya, yang diperlukan Indonesia adalah bagaimana untuk menggunakan instrumen untuk lebih mengembangkan pendalaman sektor keuangan.

“Jangan lupa, salah satu yang penting dalam fiskal adalah transfer Pemerintah Daerah (Pemda). Transfer Pemda masih cukup besar atau sepertiga pengeluaran kita,” terang Sri Mulyani.

Terkait pendapatan dari sektor pajak, dia mengakui rasio pajak terhadap DPB masih relatif kecil. Di tengah upaya menjaga landasan fiskal, pemerintah juga berupaya menekan defisit di tengah bertumbuhnya ekonomi dunia.

“Jadi, meski masyarakat menjadikan utang sebagai topik utama, Indonesia belum menghadapi situasi yang mengkhawatirkan,” tegas Sri Mulyani.

Menkeu sepakat jika negara-negara dituntut menerapkan kebijakan jangka panjang dan tidak berubah-ubah. Dia menyatakan Indonesia telah memiliki perencanaan jangka menengah untuk memastikan kualitas daya beli masyarakat.

“Kalau masyarakat masih rentan, ya kita harus mampu melindungi mereka. Itu yang disebut defisit. Walaupun harus diakui, semakin lama defisit semakin kecil,” ujarnya.

Pada 2019, Indonesia menargetkan defisit tidak melebihi 2,19% terhadap GDP. Khusus untuk dua tahun mendatang, pemerintah menargetkan defisit tidak menyentuh level 2%, sehingga memberikan keseimbangan primer.  

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
fiskal

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top
Tutup