AS Pertimbangkan Terapkan Larangan Investasi dari China

Departemen Keuangan AS tengah mempertimbangkan cara untuk melarang investasi sensitif dari China untuk AS.
Dwi Nicken Tari | 20 April 2018 14:49 WIB
Presiden AS Donald Trump berinteraksi dengan Presiden China Xi Jinping di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, AS, 6 April 2017. - .Reuters/Carlos Barria TPX

Bisnis.com, JAKARTA -- Departemen Keuangan AS tengah mempertimbangkan cara untuk melarang investasi sensitif dari China untuk AS.

Pejabat senior Departemen Keuangan (Depkeu) AS menyampaikan langkah yang diambil adalah dengan menggunakan kekuatan hukum darurat dan membawa beberapa reformasi keamanan ke dalam peninjauan akuisisi korporasi.

Asisten Sekretaris untuk Pasar Internasional dan Investasi Depkeu AS Heath Tarbert mengungkapkan usaha di atas tengah ditinjau menggunakan salah satu bagian dari ‘Section 301’ milik pemerintahan Trump tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Di dalam regulasi tersebut, terdapat batasan untuk investasi spesifik dari China.

Mengenai Depkeu yang dapat menggunakan bagian dari UU untuk memodernisasi peninjauan keamanan Komite Investasi Asing di AS (CFIUS) dengan menggunakan UU Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional, Tarbert menyatakan pihaknya memiliki kantor terpisah yang membahas dua isu berbeda. Nantinya, kantor yang mengelola CFIUS akan terpisah dengan divisi yang mengurus batasan investasi dari China. 

Batasan investasi ini sebagian bertujuan untuk menekan China. Mereka ingin China menghilangkan persyaratan yang diberikan untuk perusahaan asing yang ingin membentuk usaha patungan dengan perusahaan lokal Negeri Panda, khususnya di sektor teknologi.

Pemerintahan AS memandang kebijakan yang dimiliki China tidak adil karena AS tidak memiliki batasan seperti itu.

Pada awal pekan ini, China telah mengumumkan akan mengurangi batas 50% kepemilikan asing dalam industri otomotif hingga 2022.

Kendati demikian, Taber menambahkan pihaknya telah berkomitmen untuk bekerja sama dengan Kongres AS supaya dapat meluluskan UU yang akan dikeluarkan CFIUS untuk batasan investasi China ini, yang dikenal dengan Foreign Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA).

“Menurut kami, modernisasi CFIUS merupakan sesuatu yang harus diselesaikan dengan UU dan harus dipikirkan dengan matang,” ujarnya, seperti dilansir dari Reuters, Jumat (20/4/2018).

Pejabat asisten Kongres AS yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan reformasi CFIUS mungkin akan dipercepat oleh para eksekutif untuk mengisi kekosongan hingga UU disahkan oleh Kongres AS tahun ini.

Dengan mengacu kepada kekuatan hukum ekonomi darurat 1977, Presiden AS Donald Trump dapat memberikan otoritasnya untuk mengenakan batasan ketat terhadap investasi China di dalam sektor-sektor yang sensitif, yaitu dengan mendeklarasikan masalah keamanan nasional terhadap investasi terkait.

Hukum yang sama pernah digunakan secara luas setelah peristiwa 11 September 2001 untuk menolak aset yang berkaitan dengan organisasi militan dan jaringan keuangan gelap lainnya.

Sementara itu, pengerjaan UU reformasi CFIUS masih belum rampung. Tarbert menuturkan salah satu tujuannya adalah untuk memperdalam peninjauan terhadap transaksi sensitif yang tidak melibatkan pengendalian penuh dalam tahap pemindahan (transfer), seperti usaha patungan offshore yang dapat membahayakan keamanan nasional lewat pertukaran teknologi.

Beberapa para pembuat kebijakan juga telah menyuarakan perhatian mereka yang dapat mengarah kepada ketentuan yang lebih luas untuk transaksi investasi dan mengetatkan praktik investasi bisnis dari biasanya,

Namun, Penasihat Perdagangan Gedung Putih Clete Willems mengklaim UU ini akan memberikan keseimbangan yang dapat menutupi lubang yang diakibatkan oleh hukum CFIUS dan di sisi lain tetap mempertahankan iklim investasi terbuka di Negeri Paman Sam.

“UU ini tidak akan tumpang tindih dengan pengendalian ekspor AS yang berusaha melarang ekspor teknologi. Tetapi, kami melihat pengendalian ekspor merupakan tindakan yang benar untuk berhadapan dengan transfer teknologi," sebutnya.

Pada awal pekan ini, Departemen Perdagangan AS juga telah mengeluarkan moratorium yang melarang perusahaan teknologi AS menjual komponen untuk produk telekomunikasi kepada perusahaan asal China, ZTE Corp., selama tujuh tahun. 

Tag : china, amerika serikat
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top