Peta Jalan Vokasi Harus Sudah Berjalan Tahun Depan

Pemerintah menargetkan percepetan peta jalan vokasi sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar pada 2019 mendatang sudah dapat berjalan penuh.
Ipak Ayu H Nurcaya | 20 April 2018 23:48 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (kiri), dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, seusai menghadiri pembukaan Industrial Summit 2018, di Jakarta, Rabu (4/4/2018). - JIBI/M. Richard

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan percepetan peta jalan vokasi sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar pada 2019 mendatang sudah dapat berjalan penuh.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan tahun ini pemerintah akan menggenjot penyelesaian. Sehingga, pada tahun depan pemerintah sudah dapat penuh bekerja.

"Sekarang kita tidak ada target waktu, 2019 sesuai keinginan Presiden kita mau full spead bekerja penuh. Hal ini juga untuk menunjang persiapan anggaran 2019 yang sedang dipersiapkan," katanya, Jumat (20/4/2018).

Darmin mengemukakan urgensi kegiatan vokasi itu disiapkan sekarang karena memang sudah dituntut oleh kebutuhan. Sebab, saat ini banyak proyek baru yang berjalan.

Untuk itu, dalam peta jalan vokasi ini yang dilakukan pemerintah adalah mengidentifikasi industri yang paling banyak membutuhkan keahlian.

Tak hanya industri saja, pemerintah juga akan melihat kebutuhan dari kawasan ekonomi khusus atau KEK, kawasan pariwisata, dan kawasan industri baru yang akan dibentuk.

Menurut Darmin, lebih detail pemerintah akan melihat apa saja kemampuan yang harus dimiliki untuk masuk industri tersebut. Kemudian, pemerintah akan mendesain pendidikan yang pantas untuk kegiatan vokasi ini.

Adapun, enam sektor sebagai motor penggerak ekonomi, yaitu manufaktur, agribisnis, pariwisata, tenaga kesehatan, ekonomi digital, dan pekerja migran.

Menurut Darmin, keenam sektor tersebut dapat banyak menyerap tenaga kerja setiap tahunnya. Rinciannya, manufaktur sebesar 575.000 pekerja, agribisnis 195.843 pekerja, pariwisata 3.333 pekerja, kemudian tenaga kesehatan 6.018 pekerja, ekonomi digital 5.172 pekerja, dan pekerja migran sebesar 243.265.

Oleh karena itu, kata Darmin, pemerintah harus mendorong kompetensi baru secara massif, direvitalisasi, serta menyusun payung hukum pengembangan vokasi.

Sementara itu, peta jalan ini juga telah didukung dengan keluarnya payung hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Menurut Darmin saat ini pemerintah telah mengidentifikasi dua kelompok pekerja yang sedang sangat dicari. Yakni untuk kebutuhan industri elektronik dagang atau e-commerce dan instruktur atau guru bidang vokasi.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan enam sektor itu juga akan menjadi prioritas dalam penyusunan roadmap. Sementara itu, terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu kualitas, kuantitas, serta persebaran yang harus merata di berbagai daerah.

“Maka peran pemerintah daerah menjadi penting untuk mendukung pelatihan vokasi ini. China itu dahsyat karena ketiga hal tersebut,” tuturnya.

Di samping itu, Hanif menyarankan adanya sertifikasi keahlian di bidang tertentu. Menurutnya, hal ini akan membawa manfaat bagi tenaga kerja.

Dengan adanya sertifikat keahlian ini, selain meningkatkan kompetensi, nantinya tenaga kerja bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Taraf hidupnya pun akan jauh lebih baik.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
darmin nasution

Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top