Dana BPJS TK Diusulkan untuk Bangun Rumah Murah

Dana Badan Penyelengara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS-TK) diusulkan agar dapat menjadi sumber pendanaan perbankan untuk membangun rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) demi menekan backlog perumahan di Tanah Air yang setiap tahunnya rusak bertambah.
Puput Ady Sukarno | 24 April 2018 06:30 WIB
Petugas BPJS Ketenagakerjaan melayani warga di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta, DI Yogyakarta, Kamis (22/6). - Antara/Andreas Fitri Atmoko

Bisnis.com, JAKARTA -- Dana Badan Penyelengara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS-TK) diusulkan agar dapat menjadi sumber pendanaan perbankan untuk membangun rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) demi menekan backlog perumahan di Tanah Air yang setiap tahunnya rusak bertambah.

Usulan tersebut mengemuka saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XI DPR RI dengan PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (23/4).

Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo mengatakan bahwa dengan melihat backlog perumahan di Indonesia saat ini yang mencapai kisaran 11,3 juta unit, maka diperlukan dana yang tidak sedikit untuk menyelesaikannya.

"Nah ini kan backlognya sangat tinggi, hingga 11,3 juta unit, nah butuh dana seberapa besar dan berapa lama untuk menyelesaiakannya? Sumber pendanaanya dari mana? Apakah APBN atau dari mana nih agar bisa segera selesai, karena kebutuhan rumah ini menyangkut kesejahteraan rakyat," tuturnya.

Menurut Andreas, apabila mengandalkan dana perbankan semata, dipastikan penyelesaian backlog perumahan tersebut tidak akan segera selesai, sementara setiap tahun kebutuhan rumah juga terus bertambah.

"Kalau mau menggunakan dana Tapera juga ini masih baru, mau sampai dimana belum tahu, belum bisa digantungkan. Maka perlu ada pemanfaatan dana jangka panjang lainnya, misalnya BPJS TK," tegasnya.

Menurutnya apabila hal itu bisa dilakukan maka penyelesaian backlog di Tanah Air dapat segera ditekan selain saat ini telah dilakukan Program Satu Juta Rumah. "Apalagi salah satu tugas BTN adalah memenuhi program sejuta rumah ini. Jadi apa kira-kira terobosan dari BTN untuk dapat menekan backlog ini," ujarnya.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Maryono mengatakan bahwa untuk mengatasi backlog secara industri, diperlukan waktu perkiraan 11 tahun lagi.

"Dengan asumsi per tahun penyediaan rumah subsidi sebesar 1 juta rumah. Sementara, setiap tahun, backlog perumahan terus mengalami penambahan sekitar 400.000 unit," ujarnya.

Sementara kebutuhan dana untuk selesaikan 11,3 juta unit itu sangat besar sekali, mencapai sekitar Rp1100 triliun, dengan asumsi satu rumah seharga Rp100 juta.

Pihaknya menilai untuk memenuhi sumber dana sebesar itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pertama dari APBN melalui FLPP dan subsidi selisih bunga (SSB). Kedua dana Tapera. Ketiga dana BPJS TK.

"Kenapa kami tertarik untuk gunakan dana BPJS TK, karena selama ini kami membiayai para pekerja ini dengan dana FLPP. Nah kalau ini bisa dipindahkan menggunakan dana BPJS TK maka dana FLPP bisa digunakan untuk membiayai KPR pihak yang lainnya lagi," ujarnya.

Kemudian, kata Maryono, terkait pembentukan holding perbankan juga dinilai akan sangat membantu BTN. "Kita akan lebih mudah mendapatkan pinjaman dari pihak lain, baik jangka panjang maupun menengah. Kedua, kita juga akan bisa mendapatkan tambahan modal dari masing masing member holding dan tidak perlu menggunakan dana APBN," ujarnya.

Namun demikian, pada sisi lain, BTN berkomitmen untuk terus terus menggenjot pemenuhan rumah subsidi agar bisa memenuhi kebutuhan backlog perumahan.

Pada akhir 2017 lalu, realisasi rumah subsidi BTN melalui program sejuta rumah, sebesar 666.800 rumah dengan nominal Rp71 triliun. Realisasi ini lebih tinggi dari 2016 sebanyak 495.000 dan 2015 sebanyak 474.000. Dalam tiga tahun terakhir realisasinya mencapai sebesar 1,7 juta unit.

"Untuk mengakselerasi program satu juta rumah ini BTN telah melakukan beberapa terobosan diantaranya mempercepat proses pembiayaan baik pembiayaan untuk KPR-nya maupun pembiayaan bagi developer," ujarnya.

Maryono menerangkan terobosan juga dilakukan dari sisi internal BTN. Pasalnya untuk mengejar demand sebanyak 11,3 juta, dari sisi suplai developer yang ada sekarang tidak mampu memenuhinya, sehingga perlu ditambah developer developer baru.

"Oleh karena itu kita menciptakan terobosan dengan mencetak developer developer baru, kita setiap tahun bisa cetak 500 developer," ujarnya.

Terobosan kedua, BTN juga menyiapkan kredit pemilikan lahan bagi developer yang akan membangun rumah bersubsidi, karena penyediaan lahan juga menjadi kendala developer.

Tag : bpjs ketenagakerjaan
Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top