BPKH Masih Kaji Nilai Investasi di Arab Saudi

Meski Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sudah memutuskan untuk berinvestasi di Arab Saudi, masih belum angka detail terkait dengan besaran dana haji yang akan diinvestasikan di Arab Saudi dan juga di Indonesia.
Amanda Kusumawardhani | 26 April 2018 17:50 WIB
Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu (kedua kiri) bersiap menandatangani berita acara pelantikan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7). - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, BOGOR — Meski Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sudah memutuskan untuk berinvestasi di Arab Saudi, masih belum angka detail terkait dengan besaran dana haji yang akan diinvestasikan di Arab Saudi dan juga di Indonesia.

Hal itu terungkap dari pernyataan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu seusai melakukan rapat terbatas di Istana Bogor, Kamis (26/4/2018). Menurutnya, besaran porsi investasi tersebut belum bisa ditetapkan karena prosesnya masih berjalan.

“Tentu kami prinsipnya mendukung program-program Kementerian Agama dalam rangka peningkatan pelyanan ibadah haji. Nah program investasi itu ada dua, satu investasi di Arab dan dua investasi di Indonesia,” katanya.

Investasi di Arab Saudi diharapkannya mampu menekan anggaran haji sehingga dapat memberikan manfaat langsung bagi jemaah Indonesia. Dia menjelaskan investasi di Arab Saudi akan diutamakan untuk meningkatkan pelayanan ibadah haji misalnya penginapan, katering, dan transportasi.

Khusus investasi di dalam negeri, Anggito menyebut pihaknya akan mengalokasikan anggaran dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

“Kami tidak meng-single out pada satu sektor tapi proyek-proyek yg memang diberikan untuk PINA. Tergantung pada PINA itu memberikan apa karena itu sudah disaring dan itu optimal dan berisiko rendah,” tambahnya.

Saat ini, setidaknya terdapat 34 proyek infrastruktur senilai total Rp348,20 triliun yang terdaftar dalam pipeline proyek PINA dan siap ditawarkan kepada investor potensial selama 2 tahun mendatang.

Anggito mengemukakan jumlah dana haji yang dikelola mencapai Rp102,5 triliun per tahun lalu. Untuk jumlah terbaru, dia belum bisa menyebutkan karena masih dalam proses audit oleh Badan Pengawasan dan Keuangan dan Pembangunan.

Sebelumnya, pada 13 Februari lalu pengelolaan dana tersebut dilimpahkan kepada BPKH dari Kementerian Agama setelah ditekennya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Tag : dana haji
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top