RKP 2019 Optimalkan Seluruh Sumber Daya, Pemerintah, Swasta, & Bank

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2019 dititikberatkan pada pemanfaatan seluruh sumber daya, baik pemerintah, swasta, dan perbankan untuk mengejar sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Stefanus Arief Setiaji | 27 April 2018 16:49 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S Brojonegoro menyampaikan sambutan pada Economic & Investment Outlook 2018 bertajuk Optimisme di Tahun Politik di Jakarta, Rabu (17/1/2018). - JIBI/Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2019 dititikberatkan pada pemanfaatan seluruh sumber daya, baik pemerintah, swasta, dan perbankan untuk mengejar sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan bahwa dalam RKP 2019, pemerintah mencanangkan lima prioritas nasional dan 24 program prioritas yang direncanakan hingga tingkat proyek provinsi, kabupaten, dan kota.

Dalam keterangan resminya, Jumat (17/4/2018), Kementerian PPN menegaskan bahwa setiap perubahan atau revisi proyek prioritas harus mendapat persetujuan Kementerian PPN.

"Sehingga lebih mudah untuk dikendalikan. Revisi terhadap proyek prioritas harus mendapat persetujuan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan," ujar Bambang.

Bambang menuturkan upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah sejauh ini menunjukkan perkembangan yang positif.

Hal ini ditandai dengan semakin menurunnya ketimpangan yang tecermin dari pencapaian koefisien gini yang semakin membaik.

Pada 2012—2014 koefisien gini berada di angka 0,413 tetapi sejak tahun 2015—2017 trennya menurun.

Data pada 2017 menunjukkan sudah lebih dekat ke angka 0,391 atau menjauh dari 0,4.

Adapun tingkat kemiskinan menurun menjadi 10,12% dan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 26,58 juta jiwa.

“Tingkat pengangguran menurun menjadi 5,5% dan jumlah penganggur berkurang
menjadi 7,04 juta orang. Begitu juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) membaik menjadi 70,18 pada tahun 2016, padahal pada tahun 2015 hanya 69,55,” ujar Bambang.

Dengan landasan seperti itu, pemerintah menetapkan sasaran makro pembangunan pada 2019 antara lain menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%—5,8%; tingkat kemiskinan 8,5%—9,5%; rasio gini 0,38-0,39; Indeks Pembangunan Manusia 71,89; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8%—5,2%.

Menurut Bambang, pada 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019.

Untuk kebijakan lima prioritas nasional terdiri dari: (1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; (2) Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman; (3) Penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya; (4) Pemantapan
ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air; dan (5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bappenas

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top