Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Banyak Tantangan dan Masalah di Bidang Perpajakan

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mencatat banyak tantangan dan problem yang dihadapi pemerintah dalam bidang perpajakan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) memberikan paparan didampingi Dirjen Pajak Robert Pakpahan saat konferensi pers realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) triwulan pertama 2018, di Jakarta, Senin (16/4/2018)./JIBI-Dwi Prasetya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) memberikan paparan didampingi Dirjen Pajak Robert Pakpahan saat konferensi pers realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) triwulan pertama 2018, di Jakarta, Senin (16/4/2018)./JIBI-Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mencatat banyak tantangan dan problem yang dihadapi pemerintah dalam bidang perpajakan.

Tiga masalah utama di sektor perpajakan di antaranya clarity atau kejelasan kebijakan, certainty atau kepastian pengaturan, dan consistensy atau konsistensi penerapan kebijakan.

Dia pun memberikan catatan kritis terkait problem yang terjadi dalam proses reformasi perpajakan tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu membuat kebijakan perpajakan yang berkelanjutan, jangka panjang dan berkepastian.

Dalam paparannya saat ini ada sekitar 14 kebijakan yang menjadi sorotan dan sempat memancing perdebatan publik. Paling anyar barangkali mengenai pembatalan penerapan kewajiban mencantumkan Nomor Induk Kependudukan atau NIK bagi pembeli yang tak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Regulasi lain yang juga memiliki kecenderungan yang sama adalah rencana implementasi belied bagi e-commerce yang salah satunya ingin mewajibkan marketplace memungut PPh dan PPN. Kebijakan ini dinilai akan memberatkan pelaku usaha karena sebagian bergantung pada modal ventura dalam menjaga keberlangsungan usahanya.

Selain itu, aturan ini juga berpotensi menimbulkan consumption shifting ke jual beli melalui media sosial yang didominasi oleh platform asing. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi distorsi, dalam menerapkan kebijakan perpajakan pemerintah perlu menyusun roadmap yang lebih jelas, pasti, mengikat, dan disusun multipihak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Edi Suwiknyo
Editor : Achmad Aris

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper