Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten BUMN sektor infrastruktur dan konstruksi akan mengatur ulang strategi penggalangan dana di tengah tren kenaikan suku bunga acuan yang berpotensi mengerek cost of fund perseroan.
Direktur Keuangan PT PP (Persero) Tbk. Agus Purbianto mengungkapkan pihaknya telah mengemisi surat berharga perpetual (SBP) Tahap I 2018 dengan jumlah pokok Rp150 miliar pada pekan lalu. Jumlah itu lebih kecil dibandingkan dengan rencana awal Rp250 miliar.
Agus menjelaskan bahwa perseroan masih mencermati arah kebijakan suku bunga acuan sebelum megemisi SBP tahap selanjutnya. Apabila suku bunga cenderung naik maka emiten berkode saham PTPP itu akan lebih memilih penggunaan pinjaman perbankan.
“Semuanya masih tahap evaluasi [termasuk penerbitan obligasi] dan kemungkinan alternatif pendanaan lainnya menjadi kajian kami,” ujarnya saat dihubungi akhir pekan lalu.
Sebagai catatan, PTPP juga tengah memroses penerbitan penawaran umum berkelanjutan (PUB) II Obligasi 2018 senilai Rp1,5 triliun pada semester I/2018. Kontraktor pelat merah itu telah mengantongi izin dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengemisi obligasi hingga Rp3 triliun.
Di sisi lain, Direktur PT Mandiri Manajemen Investasi Endang Astharanti mengungkapkan rencana penerbitan reksa dana penyertaan terbatas (RDPT untuk PT Jasa Marga (Persero) Tbk. saat ini masih dalam proses penawaran terbatas. Meski tetap mengincar target serapan Rp3 triliun, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan dengan emisi secara bertahap.
Endang menjelaskan bahwa RDPT Transjawa milik Jasa Marga tidak berinvestasi di marketable securities. Dengan demikian, net asset value (NAV) tidak terpengaruh signifikan dengan volatility market.
“Namun, dengan kondisi saat ini ekspektasi calon investor terhadap return memang menjadi lebih tinggi dari sebelumnya,” paparnya.
Seperti diketahui, Jasa Marga akan melakukan divestasi saham di tiga entitas anak yakni PT Jasamarga Semarang Batang (JSB), PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN), dan PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ). Perseroan akan melepas kepemilikan 20% saham dengan target dana serapan Rp3 triliun.
Sebelumnya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. telah mendapatkan dana segar Rp5 triliun melalui instrumen RDPT Danareksa Infrastruktur Trans Jawa. Perseroan enjadikan kepemilikan saham di cucu usaha, PT Waskita Transjawa Toll Road (WTTR), sebagai underlying asset.
//BIAYA NAIK//
Ramdhan Ario Maruto, Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia menyebut kenaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (7DRRR) sebesar 25 basis poin menjadi 4,5% akan mengerek cost of fund perseroan. Apalagi, kenaikan tersebut telah didahului dengan kenaikan yield obligasi di pasar.
“Kenaikan cost of fund di kisaran 1%-1,5% dibandingkan dengan awal 2018,” ujarnya.
Analis Kresna Sekuritas Andreas Kristo Saragih memproyeksikan kenaikan suku bunga acuan akan berdampak langsung terhadap cost of fund emiten kontraktor pelat merah. Pasalnya, sebagian telah memiliki leverage yang terbilang tinggi.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, sambungnya, emiten BUMN perlu mencari alternatif di tengah masih tingginya kebutuhan pendanaan. Adapun, langkah yang dapat ditempuh antara lain dengan melakukan sekuritisasi aset dan penawaran umum perdana saham entitas anak usaha.
Menurut catatan Bisnis, sejumlah BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dan konstruksi memang tengah meracik alternatif pendanaan lewat penerbitan instrumen RDPT, obligasi, hingga, surat utang jangka menengah atau medium term notes (MTN). Upaya tersebut dilakukan untuk menggarap proyek-proyek yang tengah dikerjakan perseroan.
Selain PP, tiga BUMN lainnya, PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), juga berencana menerbitkan obligasi dengan target serapan dana lebih dari Rp1 triliun. Sementara, beberapa entitas anak seperti PT Wijaya Karya Beton Precast Tbk. dan PT Waskita Beton Precast Tbk. juga menyatakan minatnya untuk mengemisi MTN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
