20 TAHUN REFORMASI: Saatnya Melunasi Utang Sejarah

Ini adalah Laporan Khusus memperingati 20 tahun reformasi, yang dimuat di koran Bisnis Indonesia edisi Senin 21 Mei 2018. Berikut laporan selengkapnya.
Tim Bisnis Indonesia | 21 Mei 2018 12:38 WIB

Bisnis.com, JAKARTA – Ini adalah Laporan Khusus memperingati 20 tahun reformasi, yang dimuat di koran Bisnis Indonesia edisi Senin 21 Mei 2018. Berikut laporan selengkapnya.

“Waktu itu [krisis 1998] sudah kiamatlah. Saya lihat satpam, eh masih bisa ketawa. Dia lebih kaya dari saya soalnya enggak punya utang. Saya lihat burung bisa bernyanyi. Aduh burung kamu bisa bernyanyi, saya hanya menangis terus. Saya punya bantal sampai basah karena air mata saya. Rasanya sudah [selesai]. Tapi ya dengan doa, satu per satu, tiba-tiba bisa selesai semua,” ujar Ciputra kepada Bisnis, belum lama ini.

Pengusaha properti nasional itu mengakui bahwa peristiwa krisis 1998 menjadi satu periode paling berat selama menjalankan bisnis di Tanah Air.

Pasalnya, dengan utang yang menumpuk, sedangkan nilai tukar melemah, Ciputra harus menggadai banyak proyek dan merestrukturisasi bisnis.

“Ada prinsip yang saya pegang sehingga saya survive. Saya tidak dibawa di pengadilan. Semua selesai dengan baik. Saya punya utang, saya pakai untuk project A, ya project A, tidak pernah pindah ke project B. Itu yang bisa menolong saya,” tambahnya.

Tak dipungkiri bahwa krisis 1998 merupakan bagian dari krisis fi nansial Asia. Krisis 20 tahun lalu itu dimulai dengan ketidakseimbangan (mismatch) neraca pembayaran, ketika utang luar negeri Indonesia mencapai US$130 miliar.

Ini jauh di atas cadangan devisa nasional ketika itu yang hanya sekitar US$21 miliar. Tambah lagi, sebagian utang luar negeri swasta yang jangka waktunya pendek dan jatuh tempo secara bersamaan.

Ada banyak cerita pilu di bidang ekonomi pada saat dimulainya krisis ekonomi 1997. Sebut saja masalah nilai tukar rupiah yang terus melemah, memburuknya NPL (nonperforming loan) perbankan, hingga gelombang penutupan 16 bank pada 1 November 1997. Hantaman krisis keuangan itu kemudian menjalar ke berbagai bidang dan menyebabkan krisis multidimensi. Kepercayaan kepada pemerintah merosot tajam yang kemudian menghasilkan reformasi pemerintahan setelah terjadi kekacauan yang meluas. Bisa dikatakan, reformasi 1998 suka tidak suka sangat dipengaruhi oleh krisis yang melanda Indonesia saat itu.

Namun, jika mengacu pada enam agenda reformasi yaitu amendemen UUD 1945, reposisi TNI dan Polri, penegakan supremasi hukum, pembangunan good governance dan clean government, perluasan otonomi daerah, dan dorongan untuk berbagai macam kebebasan, isu ekonomi sepertinya bukan menjadi tema sentral.

Kesejahteraan dan perkembangan ekonomi dianggap suatu yang niscaya jika enam agenda reformasi terlaksana.

BELUM TERPENUHI

Setelah 20 tahun berjalan, masih banyak pekerjaan rumah yang belum teratasi seperti isu kesenjangan sosial, penegakan hukum, intoleransi keberagaman, dan berbagai isu lainnya. Hasil survey yang dilakukan Indo Barometer tentang Evaluasi 20 Tahun Reformasi yang dirilis pada Minggu (20/5) menunjukkan bahwa penilaian publik terhadap pemenuhan atas tuntutan amanat reformasi secara umum atau 30,3% responden menyatakan belum terpenuhi. Adapun, yang menyatakan tuntutan telah terpenuhi hanya sebesar 25,7%.

Budiman Sujatmiko, aktivis sekaligus politikus PDI Perjuangan mengakui bahwa memang masih ada banyak pekerjaan rumah yang menjadi bagian dari tuntutan pada awal era reformasi yang harus segera diatasi pemerintah agar tidak menjadi beban utang sejarah.

Berbagai tuntutan yang dimaksud ialah berkaitan dengan penegakan hukum yang adil, dan upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial.

“Pekerjaan rumah dari masa lalu seperti kesenjangan sosial, ekonomi biaya tinggi, dan perizinan investasi yang berbelit-belit itu saja belum selesai, dan masih dikerjakan. Namun, sudah muncul lagi berbagai pekerjaan rumah yang baru,” ujarnya.

Dia menilai berbagai tuntutan yang diajukan pada awal era reformasi itu memang tidak mudah untuk diselesaikan, karena munculnya tantangan-tantangan yang baru. Dengan demikian, pemimpin saat ini ditantang untuk memiliki gagasan dan terobosan dalam menyelesaikan berbagai persoalan tersebut dengan cepat.

Menurutnya, upaya pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menurunkan kesenjangan sosial sudah cukup bagus seperti penyelenggaraan program jaminan sosial, distribusi dana desa, dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Budiman, yang pernah menjadi bagian dari gerakan reformasi pada Mei 1998 itu, mengatakan bahwa era digitalisasi menjadi tantangan baru yang harus diwaspadai. Hal ini karena era digital dapat menjadi ancaman bagi penyerapan tenaga kerja.

“Diperkirakan sekitar 58% jenis pekerjaan akan hilang karena digantikan oleh mesin atau robot. Jadi, langkah yang harus dilakukan ialah penerapan kebijakan UBI [Universal Basic Income]. Artinya, warga negara harus digaji meski menganggur,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa kebebasan berpendapat yang menjadi unsur dari demokrasi merupakan salah satu pencapaian terbesar yang diraih setelah adanya era Reformasi.

“Sekarang kita bisa kritik pemerintah kalau kinerjanya memang tidak baik. Namun, mengkritik pun ada waktunya, tidak bisa kita turunkan di tengah jalan kecuali melanggar pasal-pasal impeachment, seperti korupsi atau berkhianat,” ujarnya.

Meskipun penerapan demokrasi di Indonesia cukup stabil, Syamsudin Haris Peneliti Senior LIPI mengatakan bahwa tata kelola pemerintah dan penyelesaian kasus hak asasi manusia (HAM) dinilai masih jeblok.

“Jadi demokrasinya baik, tetapi tata kelola pemerintahannya belum cukup baik. Fenomena korupsi masih merajalela, OTT [operasi tangkap tangan] koruptor oleh KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi] hampir setiap minggu menunjukkan tata kelola pemerintah belum cukup baik. Penegakan hukum juga masih inkosisten,” ujarnya.

Terkait dengan upaya pemerintah untuk menangani isu HAM juga dinilai tidak mengalami kemajuan sejak rezim pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur hingga rezim Jokowi. Menurutnya, penyelesaian kasus HAM akan menjadi tantangan bagi calon pemimpin yang akan terpilih pada Pemilu 2019.

Selain isu politik dan sosial, Syamsuddin mengatakan pemerintah masih perlu bekerja keras untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyakarat.

“Yang utama adalah terkait dengan pemberantasan korupsi, sebab dana publik yang dikorupsi oleh elite itu berdampak pada kemiskinan, berdampak pada kesejahteraan, dan lainnya,” paparnya.

Putu Supadma Rudana, politikus Partai Demokrat sekaligus Anggota Komisi X DPR ini, mengatakan bahwa setelah 20 tahun reformasi sudah saatnya Indonesia memasuki era transformasi dengan lebih melibatkan generasi muda dalam menciptakan perubahan.

“Kita punya generasi milenial yang cukup banyak, sekitar 22% adalah generasi milenial. Semangatnya ke depan adalah eranya transformasi dan momentumnya pada 2019 untuk membawa Indonesia menuju ke era emas,” ujarnya.

Adapun, potensi yang bisa dioptimalkan ialah dengan lebih menggali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang tengah berkembang. Dengan demikian, ke depannya, Indonesia diharapkan tidak hanya menjual komoditas, tetapi lebih mengedepankan kualitas.

TEMA SENTRAL

Survei yang dirilis Indo Barometer berjudul Evaluasi 20 Tahun Reformasi itu juga menempatkan isu ekonomi sebagai tema sentral perihal permasalahan yang paling urgen saat ini. Terdapat empat tema perekonomian dan satu permasalahan hukum yang menempati lima teratas dari survei tersebut.

Keempat permasalahan itu ialah perekonomian rakyat, sulitnya lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang mahal, dan tingkat kemiskinan.

Permasalahan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) berada pada posisi ketiga untuk melengkapi empat isu ekonomi yang masuk dalam lima besar masalah nasional saat ini.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mengatakan isu ekonomi akan tetap menjadi topik sentral siapapun presidennya ke depan.

Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas kelas menengah yang dari sisi pendapatan masih sangat rentan.

“Jadi, kelas menengah ini masih rawan, bisa naik jadi negara maju, atau justru turun jadi negara terbelakang. Jadi saya perkirakan sampai dengan 10 hingga 20 tahun ke depan, ini masih jadi isu yang paling penting,” paparnya.

Qodari menjelaskan bahwa survei yang dilakukan Indo Barometer menunjukkan tren kepuasan yang positif jika dibandingkan dengan 2011 yang pada saat itu hasil survei menyebutkan masyarakat lebih puas dengan Orde Baru.

Saat ini, ucapnya, masyarakat lebih puas terhadap kinerja pemerintahan sekarang sejalan dengan kepuasan terhadap perjalanan reformasi sejauh ini.

“Evaluasi terhadap tuntutan juga bervariasi, ada yang puas soal pergantian presiden dua periode, dan dwifungsi TNI. Adapun, isu-isu ekonomi masih dianggap belum [puas]. Dukungan publik terhadap demokrasi juga bagus. Itu angka yang cukup tinggi jika dibandingkan negara-negara demokrasi yang sudah mapan,” tambahnya.

Secara terpisah, Andreas Lako, Ekonom Universitas Katolik Soegijapranata, mengatakan bahwa beberapa indikator ekonomi 2018 agak mirip dengan kondisi 1998 misalnya dari sisi perlemahan rupiah.

Namun, tata kelola birokrasi pemerintahan dan korporasi saat ini telah berkembang ke arah yang lebih baik sehingga tidak sepenuhnya mirip dengan 1998. Menurutnya, fundamental ekonomi nasional saat ini sangat berbeda jauh dibandingkan dengan kondisi 1998 ketika hampir semua indikator makroekonomi sekarang cukup baik.

Selama 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, paparnya, pembangunan infrastruktur dilakukan di seluruh nusantara sehingga mendorong berkembangnya ekonomi daerah dan ekonomi digital.

Dia pun mengakui bahwa isu politik dalam negeri memang masih besar terutama ketika muncul tagar alias tanda pagar #GantiPresiden dan kasus terorisme yang membuat pasar ragu, rupiah melemah, IHSG juga turun.

“Orang mulai berpikir bagaimana dengan risiko investasi di Indonesia? Orang menunggu ketegasan pemerintah, kalau itu dilakukan terkait dengan tata kelola keamanan, sosial, dipastikan kestabilan ekonomi menyertai,” ujarnya kepada Bisnis.

Andreas melanjutkan bahwa sentimen ganti presiden serta peristiwa pengeboman oleh kelompok teroris membuat kabur defi nisi ganti presiden atau mengganti sistem pemerintahan. Padahal ekonomi Indonesia sejatinya sedang bergerak cepat karena biaya ekonomi makin rendah berkat kehadiran infrastruktur dan transportasi daring yang merupakan bagian dari ekonomi digital (4,0).

“Industri 4,0 mulai berkembang tetapi valuasi aktivitas ekonominya berapa, pajak itu berapa belum banyak model ke arah sana karena model akuntansi, keuangan juga harus berubah,” tambahnya.

Tentu perjalanan masih panjang untuk mewujudkan cita-cita reformasi dan pendiri bangsa. Dengan memeringati 20 tahun reformasi, berarti semua anak bangsa dituntut berkata “ya” untuk Indonesia yang lebih baik.

Namun, pekerjaan rumah juga tidak sedikit karena dinamika dalam negeri yang tidak pernah usai yang seakan menggenapi perkataan Soekarno, ‘Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.’

Akhirnya, pembenahan di segala bidang yang multidimensional menjadi mutlak bagi terwujudnya citacita keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia.  

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
reformasi

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top