Sinyal Revisi APBN makin Menguat

Pemerintah memberikan sinyal mengubah sejumlah asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018, terutama nilai tukar rupiah dan acuan harga minyak.
Tim Bisnis Indonesia | 23 Mei 2018 12:25 WIB
Loading the player ...
Pemerintah memberi sinyal untuk mengubah asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Kenapa? Simak info berikut.

Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah memberikan sinyal mengubah sejumlah asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018, terutama nilai tukar rupiah dan acuan harga minyak.

Ini adalah headline koran Bisnis Indonesia edisi Rabu 23 Mei 2018.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah menargetkan harga minyak mentah dunia US$48 per barel dan nilai tukar rupiah Rp13.400 per dolar AS. (Lihat infografis)

Bila melihat tren saat ini, harga minyak West Texas Intermediate untuk kontrak Juni 2018, pada perdagangan Selasa (22/5), ditutup di level US$72,24 per barel atau naik 32% dibandingkan dengan asumsi dalam APBN 2018, sedangkan rupiah ditutup Rp14.142 per dolar AS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan akan memberikan ruang terhadap perubahan asumsi makro pada APBN 2018.

“Perubahan dilakukan agar tetap bisa mendukung perekonomian. Nanti kami laporkan dulu semester I/2018 ,” katanya, Selasa (22/5).

Tarik ulur rencana revisi APBN 2018 memang terus bergulir. Puncaknya setelah Kementerian ESDM mengusulkan penambahan subsidi BBM penugasan dalam rapat koordinator di tingkat Kementerian Koordinator bidang Perekonomian belum lama ini.

Adapun, sejak awal tahun, Menkeu selalu mengatakan tidak akan merevisi asumsi makro hanya karena fluktuasi harga minyak dan nilai tukar rupiah.

Namun, seiring dengan perbedaan antara asumsi harga minyak dan realisasinya yang makin jauh, pemerintah mulai menghitung asumsi yang lebih realistis. “Pergerakan harga minyak memang mengalami peningkatan yang sangat tajam dan masih berlangsung sampai sekarang yang dalam asumsi APBN sangat besar,” kata Menkeu.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko bidang Perekonomian Iskandar Simo­rangkir mengatakan pembahasan perubahan APBN 2018 setelah semester I/2018 sudah dijadwalkan di DPR.

Namun, Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syam­suddin menyatakan belum menerima permintaan dari pemerintah terkait dengan kemungkinan pengajuan APBN Perubahan 2018. “Sejauh ini, kami masih menerima untuk APBN 2019.”

Anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun mengatakan langkah pengajuan APBN Perubahan 2018 merupakan langkah yang sangat rasional. “Rupiah dan ICP sudah melebihi ekspektasi dari asumsi awal.”

Direktur Center of Reform on Economics Mohammad Faisal pun menilai asumsi nilai tukar rupiah di APBN 2018 yang terlalu jauh mengancam kredibilitas APBN.

Dia mengkhawatirkan target defisit anggaran juga akan terganggu karena banyak anggaran belanja yang akan membengkak serta utang dalam bentuk valuta asing yang harus dibayar.

Di sisi lain, Faisal mengatakan kondisi itu juga bisa berdampak pada sulitnya menjual surat utang negara (SUN). “Nanti yang paling terpukul itu adalah SUN, makin sulit dijualnya jika tidak menaik­kan yield,” imbuhnya.

Adapun, yield SBN tenor 10 tahun meningkat dari kisaran 6% pada awal 2018 menjadi 7,5%.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Fithra Faisal mengatakan apabila pemerintah tidak merevisi asumsi APBN, hal itu dapat menghilangkan kepercayaan pelaku usaha. “Idealnya tidak revisi, cuma dengan tekanan dari luar seperti ini, saya rasa revisi hal yang tepat.”

Wakil Direktur Indef Eko Listianto berharap pemerintah tidak hanya terfokus pada penjagaan defisit anggaran, tetapi juga memperhatikan asumsi makro, yang menjadi patokan pelaku usaha dalam membuat proyeksi.  

Tag : apbn
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top