PUSAT LOGISTIK BERIKAT E-COMMERCE: Pemerintah Berikan Kuota 2,5% untuk Pemain Lokal

Bisnis.com, JAKARTA Pembahasan mengenai Pusat Logistik Berikat (PLB) bagi e-commerce atau dagang elektronik masih belum menemukan titik temu. Pemerintah dikabarkan hanya memberikan kuota 2,5% bagi pemain lokal.
Edi Suwiknyo | 27 Mei 2018 20:42 WIB
Belanja online - Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA —  Pembahasan mengenai Pusat Logistik Berikat (PLB) bagi e-commerce atau dagang elektronik masih belum menemukan titik temu. Pemerintah dikabarkan hanya memberikan kuota 2,5% bagi pemain lokal.

Informasi yang dihimpun Bisnis mengungkapkan, persoalan mengenai berapa porsi bagi pelaku lokal masih menjadi bahan diskusi di kalangan pemegang kebijakan. Konsep semula pemerintah ingin memberikan kuota pada kisaran 10% bagi barang domestik. Namun angka ini turun menjadi 2,5% dalam pembahasan terakhir di otoritas fiskal.

Padahal, konsep PLB e-commerce atau dagang-el, sebelumnya disediakan guna mendorong pemain lokal khususnya usaha kecil dan menengah (UKM) yang berorientasi ekspor untuk berekspansi. Pemberdayaan UKM itu juga diharapkan bisa mendorong perbaikan neraca dagang yang dalam beberapa bulan terakhir mengalami defisit.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan bahwa pemerintah sangat berharap dengan konsep ini para pelaku domestik bisa lebih ekspansif. Dengan masuknya barang dari para pemain lokal ke PLB, pemerintah ingin mengambil peran dalam dinamika industri digital.

"Tetapi soal penentuan kuota itu, kami juga memperhitungkan kemampuan industri lokal kita," kata Heru saat ditemui Bisnis di kompleks parlemen, pekan lalu.

Heru menjelaskan, saat ini pemerintah masih meramu besaran porsi yang akan diberikan kepada industri dalam negeri. Dalam penentuan porsi barang tersebut, otoritas fiskal akan melihat kapasitas para pemain domestik. Mereka tak mau asal-asalan memberikan porsi di PLB dagang-el, jika para pelaku lokal tak bisa memenuhi jumlah yang sudah ditetapkan pemerintah.

Sebagai ilustrasi, jika pemain domestik hanya bisa memenuhi 5% porsi, pemerintah menurutnya, tak perlu repot-repot untuk memberikan porsi misalnya sampai dengan 20%. Aturan akan dibuat fleksibel supaya implementasinya bisa lebih efisien.

"Kalau mereka butuh banyak tetap bisa diserap, tetapi kalau para pelaku domestik saat ini hanya mampu 2,5%-5%, tentunya kami tidak perlu membuat aturan sampai 10%-20%. Karena nanti tidak efisien, kosong," imbuhnya.

Tag : ecommerce
Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top