Pemerintah Tingkatkan Kewaspadaan demi Jaga Stabilitas Ekonomi

Pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global, termasuk pengaruh dari kebijakan ekonomi AS.
Annisa Margrit, Hadijah Alaydrus, Ipak Ayu Nurcaya & Ropesta Sitorus | 28 Mei 2018 10:44 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers mengenai kinerja APBN 2018 di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (17/5). - ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global, termasuk pengaruh dari kebijakan ekonomi AS.

Dalam konferensi pers Penguatan Koordinasi Untuk Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Jakarta, Senin (28/5/2018), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tetap waspada serta berkoordinasi mengambil kebijakan yang perlu.

Dalam jangka pendek, fokus koordinasi kebijakan diprioritaskan pada penguatan stabilitas dan ketahanan perekonomian nasional terhadap tekanan global. Hal ini ditunjukkan melalui stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang rendah, defisit fiskal yang sehat, dan transaksi berjalan yang aman.

Dia melanjutkan transaksi perdagangan yang mulai negatif pun akan didorong menjadi positif dalam waktu yang tidak lama.

"Hal ini ditempuh melalui penguatan bauran kebijakan moneter BI, kebijakan fiskal oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ketersediaan bahan pokok strategis, perkembangan sektor riil pada umumnya, dan juga penguatan pengawasan lembaga keuangan oleh OJK, serta menjaga dan mempersiapkan langkah yang perlu diambil oleh LPS," papar Darmin.

Reformasi di sektor riil juga diklaim terus dipercepat, seperti peningkatan daya saing, perbaikan iklim investasi, dan pembangunan infrastruktur strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menambahkan bauran kebijakan antar instansi maupun di masing-masing instansi akan ditingkatkan.

Kemenkeu menyebutkan pertumbuhan ekonomi 5,06% pada kuartal I/2018 yang sebesar 5,06% dan inflasi di kisaran 3,41% secara year-on-year (yoy) masih tetap rendah serta berada di kisaran yang sudah diasumsikan di APBN 2018.

Defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) yang naik menjadi 2,1% terhadap PDB disebut sesuai dengan pola musiman. Meski ada peningkatan dalam beberapa bulan terakhir, tapi angka ini disebut lebih rendah dibandingkan kuartal I/2013 ketika terjadi taper tantrum.

CAD akan dijaga di level 2,5% dari PDB sepanjang tahun ini, atau di bawah kisaran aman yaitu 3% dari PDB.

"Kami akan terus waspada karena terlihat pada saat pertumbuhan ekonomi menguat, maka external balance kita juga menunjukkan tekanan dari sisi current account. Cadangan devisa cukup untuk pembalikan aliran modal yang terutama diakibatkan oleh kebijakan di AS," tuturnya.

Kemenkeu menegaskan bakal tetap bersama BI, OJK, dan LPS untuk menjaga sistem keuangan nasional tetap terjaga dan stabil.

Seperti diketahui, bank sentral AS menaikkan Fed Rate dari 1,5% ke 1,75% pada rapat 21 Maret 2018. Para analis dan pasar memperkirakan masih akan ada kenaikan suku bunga lagi antara 2-3 kali tahun ini.

Adapun cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar US$124,86 miliar per April 2018. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,7 bulan impor atau 7,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ekonomi

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top