DEFISIT PERDAGANGAN: Saatnya Agresif Pacu Ekspor

Sejumlah kementerian dan lembaga mengambil kebijakan memacu ekspor untuk meningkatkan devisa negara di tengah depresiasi nilai tukar rupiah.
Tim Bisnis Indonesia | 28 Mei 2018 11:51 WIB
Loading the player ...
Pemerintah menempuh sejumlah kebijakan untuk memacu ekspor, untuk meningkatkan devisa negara. Apa saja langkah yang diambil pemerintah?

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah kementerian dan lembaga meng­ambil kebijakan memacu ekspor untuk mening­katkan devisa negara di tengah depresiasi nilai tukar rupiah.

Itulah topik headline koran Bisnis Indonesia edisi Senin 28/5/2018. Berikut laporan selengkapnya.

Upaya memacu ekspor itu dilakukan antara lain dengan melakukan lobi terhadap sejumlah negara untuk mengurangi hambatan perdagangan, khususnya produk perikanan.

Selain itu, pemerintah juga melakukan diversifikasi pasar produk manufaktur, di luar pasar tradisional seperti Amerika Serikat, China, Jepang, India, dan Singapura.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo menjelaskan pemerintah saat ini intensif melobi Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang agar memberikan akses yang lebih besar terhadap produk ekspor perikanan Indonesia.

Pada tahun lalu, ketiga negara tersebut menyerap 62,8% produk perikanan Indonesia dengan nilai sekitar US$4,5 miliar.

KKP juga tengah bernegosiasi dengan Eropa untuk menghapuskan tarif impor produk perikanan Indonesia, dengan mempertimbangkan kesuksesan selama 3 tahun terakhir dalam memerangi illegal fishing.

Dia mengakui Indonesia memang bukan bagian kelompok negara kurang berkembang atau least development countries (LDC’s), tetapi pembebasan bea masuk dimungkinkan dalam skema trade sustainable development. Saat ini, produk seafood Indonesia dikenai bea masuk di Uni Eropa 5,75%–20,55%.

“Kalau food safety itu mutlak, absolut. Kami ini mencoba paralel , tidak menunggu sampai itu selesai,” katanya.

Selain itu, KKP juga telah meminta kepada Pemerintah Jepang agar membebaskan tarif impor produk perikanan Indonesia agar dapat bersaing dengan produk dari Thailand dan Filipina.

Sekalipun telah menjalin kemitraan ekonomi komprehensif dengan Jepang (IJEPA), KKP mencatat ekspor produk perikanan Indonesia masih dikenai bea masuk rata-rata 7%.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menambahkan banyak perusahaan Jepang ingin membuka pabrik pengolahan ikan, termasuk Itochu yang ingin merelokasi pabriknya dari Thailand ke Indonesia.

“Pengusaha Jepang yang melakukan relokasi usaha ke Indonesia, lalu mengekspor ke Jepang lagi kan kena tarif impor Jepang. Padahal dari negara Asean lain, Jepang sudah memberikan tarif masuk nol,” katanya.

Sejauh ini, ekspor perikanan tercatat kerap di bawah target. Pada 2017, nilai pengapalan produk seafood hanya mencapai 59,2% dari target yang ditetapkan US$7,6 miliar.

Secara terpisah, Kepala Badan Pengkajian dan Pengem­bangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan Muhri mendorong pelaku usaha memanfaatkan momentum depresiasi rupiah dengan diversifikasi pasar ekspor karena daya saing produk ekspor kian kompetitif.

Dia memprediksi kinerja ekspor meningkat sekitar 5%–7% sebagai imbas depresiasi nilai tukar rupiah.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Ricky Joseph Pesik, menjelaskan upaya meningkatkan ekspor produk-produk kreatif akan diarahkan ke sejumlah negara Asia dan Afrika.

Selama ini, fokus ekspor produk ekonomi kreatif tertuju ke Amerika Serikat, Swiss, Jepang, Singapura, dan Jerman sebagai pasar terbesar.

Berdasarkan data Bekraf, ekspor produk ekonomi kreatif Indonesia pada 2016 mengalami peningkatan 3,23% menjadi US$20 miliar dibandingkan dengan realisasi pada 2015.

Bila dukungan kebijakan ekspor optimal, dia memperkirakan ekspor produk ekonomi kreatif bisa meningkat menjadi US$40 miliar–US$60 miliar. “Itu ruang kapitalisasinya masih besar,” katanya.

Kebijakan peningkatan ekspor yang dilakukan pemerintah tersebut merupakan jawaban untuk memperbaiki neraca perdagangan yang mengalami defisit akibat peningkatan impor.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan pada April 2018 mengalami defisit US$1,63 miliar, karena nilai ekspor pada bulan yang sama hanya US$14,47 miliar sedangkan impor mencapai US$16,05 miliar.

Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah telah melemah 4,35% sejak awal tahun ini atau berada di kisaran Rp14.000 per dolar AS.

TIGA SEKTOR

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya peningkatan kinerja industri yang berorientasi ekspor, terutama tiga sektor utama yakni industri makanan, logam dasar dan industri bahan kimia.

Pada kuartal I/2018, industri makanan mencatat nilai ekspor sebesar US$7,42 miliar, industri logam dasar US$3,68 miliar, dan industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia US$3,25 miliar.

Secara keseluruhan, industri manufaktur pada Januari–April 2018 membukukan nilai ekspor US$32 miliar atau naik 4,5% dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama tahun lalu dengan angka US$30,6 miliar.

Airlangga berharap upaya meningkatkan ekspor produk manufaktur dapat memperbaiki kinerja neraca perdagangan nasional.

Dia menargetkan pada 2030, nett export Indonesia bisa mencapai 10% dari produk domestik bruto.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pereko­nomian Iskandar Simorangkir mengatakan penerapan tax holiday dinilai sebagai langkah yang strategis sehingga produk Indonesia lebih kompetitif.

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM Tony Prasetiantono mengemukakan sangat sulit mendorong ekspor secara instan.

Tag : defisit neraca perdagangan
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top