Serapan Belanja Pemerintah Dinilai Belum Sesuai Harapan

Meski penyerapan belanja pemerintah diakui sudah lebih baik dibandingkan tahun lalu, tapi realisasinya masih belum memenuhi harapan.
M. Richard | 29 Mei 2018 10:50 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers mengenai kinerja APBN 2018 di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (17/5). - ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA -- Meski penyerapan belanja pemerintah diakui sudah lebih baik dibandingkan tahun lalu, tapi realisasinya masih belum memenuhi harapan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penyerapan belanja pemerintah hingga April 2018 telah mencapai 26,3% atau sedikit lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 25,2%.

Sekretaris Jederal Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) Yenni Sucipto berharap memasuki kuartal II/2018, pemerintah setidaknya telah berhasil menyerap 40% anggaran.

"Kalau masuk kuartal kedia itu 40% dan pada akhir kuartal kedua itu 60%, baru bagus. Kalau cuma 26,3% iya lebih bagus, tapi belum sesuai harapan," katanya kepada Bisnis, Selasa (29/5/2018).

Yenni menjelaskan dengan penyerapan yang masih relatif rendah tersebut dapat diperkirakan siklus belanja pemerintah tahun ini tidak akan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni selalu menumpuk pada kuartal ketiga dan kuartal terakhir.

"Kalau sudah begitu, belanja pemerintah hanya mementingkan penyerapan tanpa memperhatikan kualitas," imbuhnya.

Di lain sisi, Fitra sering menemukan praktik pemaksaan belanja dari Kementerian/Lembaga pada kuartal-kuartal akhir hanya karena tidak ingin mendapatkan punishment dari Kemenkeu. Siklus belanja yang menumpuk itu pula yang sering membuat pertumbuhan ekonomi stagnan pada kuartal-kuartal awal.

"Pasti dalam jangka waktu tertentu akan ada stagnansi pembangunan, sudah ada duit baru ada pembangunan, infrastruktur, dan biasanya kalau ada talangan [dari pemerintah] baru bisa jalan," lanjut Yenni.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat mengubah struktur belanja tersebut, yakni dari siklus menumpuk menjadi siklus rata dan dari yang hanya penyerapan menjadi penyerapan plus evaluasi kualitas per belanja.

Sebagai informasi, dalam catatan Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA), Pemerintah Indonesia mendapatkan nilai C dalam keandalan anggaran. Catatan yang diberikan adalah masih adanya beberapa kelemahan terkait alokasi sumber daya strategis, akuntabilitas pelaksanaan anggaran, dan pemberian layanan publik yang efesien.

Tag : apbn, belanja pemerintah
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top