Pemerintah Punya Tenggat Pembayaran Utang Rp68,73 Triliun Pada Bulan Ini

Bisnis.com, JAKARTA Pemerintah memiliki batas pembayaran utang hingga Mei ini sebesar Rp68,73 triliun. Meski demikian, di tengah gejolak ketidakpastian perkembangan global pemerintah memastikan akan tetap disiplin dalam membayar utang.
Ipak Ayu H Nurcaya | 29 Mei 2018 20:19 WIB
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman (tengah), Direktur Surat Utang Negara Loto Srinaita Ginting (kiri), dan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti memberikan keterangan, di Jakarta, Jumat (6/4/2018). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memiliki batas pembayaran utang hingga Mei ini sebesar Rp68,73 triliun. Meski demikian, di tengah gejolak ketidakpastian perkembangan global pemerintah memastikan akan tetap disiplin dalam membayar utang.

Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Loto Srinaita Ginting mengatakan, pembayaran utang akan dibayarkan selalu tepat waktu, karena sudah terjadwal dengan baik jatuh temponya.

"Yang kita exercise adalah efek dari pelemahan rupiah terhadap biaya utang, serta exercise alternatif sumber pembiayaan, agar target pembiayaan tahun ini juga bisa dicapai, di tengah adanya ketidakpastian pasar global," katanya kepada Bisnis belum lama ini.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman menambahkan, seiring dengan berjalannya waktu perkembangan global juga semakin membaik, artinya tidak akan ada persoalan dalam pemerintah membayar utang. Rupiah kemarin, juga sudah kembali menguat meninggalkan level Rp14.000.

Sehingga, lanjutnya, secara umum saat ini crisis management protocol berada pada level normal, Bond Stabilization Framework atau BSF yang sudah dipersiapkan pun belum perlu untuk dieksekusi.

BSF merupakan kerangka penerapan kebijakan ketika level kondisi dinilai sudah keluar dari zona normal.

"Itu akan aktivasi sesuai waktunya ada beberapa tingkatan yakni siaga, waspada, dan krisis. Dalam KSSK pun terus ditekankan kalau kita masih normal, tetapi dalam keadaan terjadi gejolak kita sudah tau mau melakukan apa," ujarnya.

Sementara itu, selain memiliki jadwal pembayaran utang pemerintah pekan lalu juga baru saja melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi Yen Jepang atau Samurai Bonds sebesar ¥100 miliar. Nilai ini sama dengan penerbitan samurai bonds tahun lalu.

Adapun SUN tersebut terdiri dari empat seri, yaitu RlJPY0521, RlJPY0523, RlJPY0525, dan RlJPY0528 dengan nilai masing-masing ¥ 49 miliar, ¥ 39 miliar, ¥ 3,5 miliar, dan ¥ 8,5 miliar.

Masing-masing seri tersebut memiliki tingkat kupon 0,67%, 0,92%, 1,07%, dan 1,27% dan memiliki tanggal jatuh tempo masing-masing pada 31 Mei 2021, 31 Mei 2023, 30 Mei 2025, dan 31 Mei 2028.

Luky mengemukakan penerbitan Samurai Bond yang selama ini reguler dilakukan pemerintah telah mendapatkan respons positif dari investor. Pihaknya mengklaim telah melakukan roadshow selama 2 bulan khusus penerbitan ini.

"Hal ini juga ditunjukkan melalui cukup besarnya permintaan atas instrumen tersebut di tengah kondisi pasar global yang bergejolak dan menantang, khususnya bagi penerbit dari emerging market seperti lndonesia," katanya.

Penerbitan setelmen keempat seri Samurai Bonds akan dilakukan pada tanggal 31 Mei 2018. Joint Lead Arrangers dalam transaksi ini adalah Daiwa Securities Co.Ltd., Mizuho Securities Co., Ltd, Nomura Securities Co., Ltd, dan SMBC Nikko Securities Inc.

 

Tag : utang
Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top