Bisnis.com, JAKARTA-- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 kepada DPR.
Berdasarkan keterangan pers yang diterima Bisnis (31/5/2018), BPK memberikan empat catatan terhadap LKPP unaudited tahun 2017.
Pertama, BPK kinerja pemerintah sudah cukup baik dengan terdapatnya beberapa capaian yang positif terhadap target asumsi dasar ekonomi makro Tahun 2017 yang ditetapkan dalam APBNP 2017, yaitu realisasi inflasi sebesar 3,6% dari target 4,3%, tingkat bunga surat perbendaharaan negara 3 bulan sebesar 5% dari target 5.2%, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar as sebesar Rp13.384 dari target Rp13.400.
Namun, bpk menilai beberapa target pemerintah ada juga yang tidak tercapai, yaitu pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 5,07% dari target 5,20%, lifting minyak hanya mencapai 804.000 barel per hari dari target sebanyak 815.000 barel per harl, dan lifting gas hanya mencapai 1,142 juta barel per hari dari target 1,150 juta barel per hari.
Lebih lanjut, realisasi tax ratio tahun 2017 juga belum begitu optimal, yaitu hanya mencapai 10,7% di bawah target sebesar 11,5% sebagaimana ditetapkan dalam nota keuangan APBN Tahun 2017.
Kedua, rasio utang pemerintah pusat terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015. meskipun rasio utang tersebut masih di bawah ambang batas 60% dari PDB.
Pada Tahun 2014, rasio utang terhadap PDB hanya mencapai 24,7%, atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 24,9%.
Peningkatan rasio utang tersebut tidak lepas dari terus meningkatnya realisasi pembiayaan utang dari tahun 2015-2017 yaitu sebesar Rp380 triliun pada tahun 2015, Rp403 triliun pada tahun 2016, dan Rp429 triliun pada tahun 2017.
Selain itu, nilai pokok atas utang pemerintah tanpa memperhitungkan unamortized discount dan unamortized premium mencapai sebesar Rp3.993 triliun Yang terdiri dari utang Iuar negeri sebesar Rp2.402 triliun atau 60%, dan utang dalam negeri sebesar Rp1.591 triliun atau 40%.
Ketiga, realisasi belanja subsidi tahun 2017 yang turun Rp7 triliun dibandingkan dengan tahun 2016 tidak menggambarkan penurunan secara riil penyaluran subsidi tahun 2017.
Hal hersebut terjadi karena terdapat penyaluran subsidi 2017 yang tidak diperhitungkan dalam proses penganggaran sehingga terjadi penumpukan utang subsidi dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp60 triliun.
Selain itu, terdapat penyediaan bahan bakar minyak dan listrik oleh badan usaha melalui skema subsidi maupun skema penugasan, yang harga jualnya ditetapkan oemerintah di bawah harga keekonomisan sehingga membebani BUMN.
BPK berharap, Pemerintah dan DPR perlu membahas skema pengelolaan keuangan dan pelaporan pertanggung jawaban Yang tepat atas penetapan harga jual di bawah harga keekonomisan tersebut.
Kempat, hasil revaIuasi belum disajikan dalam Neraca Pamerintah Tahun 2017 karena pelaksanaan revaluasi belum selesai secara menyeluruh.
Adapun, hasil revaliluasi yang dimaksud adalah penilaian kembali (revaluasi) Barang Milik Negara mulai tahun 2017 dalam rangka memperoleh nilai aset yang mutakhir dan meningkatkan leverage Barang milik negara sebagai underlying nilai untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
