Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menargetkan semua penduduk Indonesia tercakup layanan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada 2019.
Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan kepesertaan BPJS Kesehatan hingga kini melampaui 198,8 juta orang. Sementara itu, hampir 70 juta penduduk masih belum terdaftar dalam layanan ini.
Pada 2019, semua penduduk Indonesia ditargetkan sudah dilindungi BPJS sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Setidaknya 95% penduduk Indonesia terlayani program ini.
Namun, lanjutnya, untuk mencapai hal tersebut ada sejumlah kendala. Salah satunya, kendala geografis.
Bayu menuturkan Indonesia memiliki 170.000 lebih pulau dan sebagian tinggal di pedalaman. Dengan demikian, akses untuk menjangkau mereka tidak mudah.
Langkah yang sudah ditempuh terkait hal ini adalah dengan menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam hal ini, BPJS memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memudahkan pendataran JKN-KIS.
“Satu komitmen kami [untuk mengatasi hal itu] dengan single identity dengan NIK. Kami berjalan bersama beriringan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (6/7/2018).
Meski demikian, jika peserta tidak mampu di daerah belum masuk segmen Penerima Bantuan Iuran alias belum dilindungi oleh Pemerintah Pusat, maka menjadi peran Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengatasinya.
Sejumlah Pemda telah melakukan hal ini seperti Papua Barat, Aceh, DKI Jakarta, dan Gorontalo.
“Provinsi lain juga harus melakukan hal itu. Kalau di daerah mereka tak ada yang miskin, syukur. Kalau ada yang miskin, di situlah peran Pemda,” tambah Bayu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
