Presiden Jokowi Putuskan Tidak Bikin APBN Perubahan 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Presiden Joko Widodo memutuskan tidak membuat APBN Perubahan 2018 karena sejumlah pertimbangan.
Yodie Hardiyan | 09 Juli 2018 20:10 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) bergegas seusai memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/6/2018)./ANTARA FOTO - Widodo S Jusuf

Bisnis.com, BOGOR--- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Presiden Joko Widodo memutuskan tidak membuat APBN Perubahan 2018 karena sejumlah pertimbangan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Sri dalam konferensi pers sesuai rapat terbatas membahas realisasi dan prognosis pelaksanaan APBN tahun anggaran 2018 di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/7/2018) yang dihadiri oleh Presiden dan sejumlah menteri Kabinet Kerja serta kepala lembaga negara.

Menurutnya, pertimbangan untuk tidak membuat APBN Perubahan 2018 antara lain karena postur APBN yang relatif terjaga. Pada 2018, defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semula diperkirakan 2,19% atau sebesar Rp325 triliun. Namun, pemerintah memperkirakan defisit anggaran terhadap PDB turun menjadi 2,12% atau sebesar Rp314 triliun.

"Karena postur APBN kita cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara dan defisit lebih kecil daripada yang direncanakan maka Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk APBN 2018 ini tidak melakukan APBN Perubahan," kata Sri yang menambahkan bahwa pemerintah akan menyampaikan laporan ini kepada DPR pada 13 Juli 2018.

Sampai akhir 2018, Sri menyatakan pemerintah memperkirakan penerimaan mencapai Rp1.903 triliun atau lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan semula sebesar Rp1.894 triliun. Dengan demikian, pemerintah memperkirakan pendapatan negara lebih besar Rp8,3 triliun dari perkiraan awal.

Untuk belanja negara, dengan perkiraan penyerapan hingga 95%-96% atau lebih tinggi dibandingkan dengan tren 93%, menurut Sri, dapat mencapai Rp2.217,4 triliun. Perkiraan itu lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan semula sebesar Rp2.220 triliun.

"Jadi, dalam hal ini karena belanjanya hampir sama hanya berbeda Rp3,4 triliun dan pendapatan negara lebih tinggi Rp8,4 triliun, maka kita memperkirakan defisit anggaran untuk keseluruhan tahun anggaran 2018 hanya sebesar Rp314,2 triliun. Angka ini lebih kecil dari UU APBN yang sebesar Rp325,9 triliun," katanya.

Untuk keseimbangan primer, pemerintah memperkirakan nilainya minus Rp64,8 triliun. Sri menyebut nilai itu lebih kecil dibandingkan dengan perkiraan semula sebesar Rp87,3 triliun. Perkiraan itu dibuat berdasarkan sejumlah hal seperti perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang diprediksi rata-rata sebesar Rp14.200 pada semester II/2018 serta harga minyak mencapai US$73 per barel.

Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% sampai akhir tahun atau di bawah perkiraan APBN 2018 sebesar 5,4%. Sampai semester I/2018, ujar Sri, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1%.

Tag : jokowi
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top