Pemerintah Perlu Mulai Mitigasi Risiko Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan

Bisnis.com, JAKARTA Ekonom menilai pemerintah perlu mulai memitigasi risiko pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.
Ipak Ayu H Nurcaya | 12 Juli 2018 21:53 WIB
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto (kiri) didampingi Deputi Bidang Statistik Sosial M. Sairi Hasbullah menyampaikan paparan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III/2017, di Jakarta, Rabu (6/11). - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai pemerintah perlu mulai memitigasi risiko pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.

Pasalnya, dari persetujuan akhir DPR dalam pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019, asumsi dasar makro yang disetujui yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%-5,6%.

Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan yang disampaikan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2019 yang sebesar 5,4%-5,8%.

Adapun hasil putusan tersebut, akan menjadi bahan penyusunan Nota Keuangan 2019 yang akan dibacakan Presiden Joko Widodo 16 Agustus 2018.

Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan mengatakan, tidak ada yang bisa menjamin bantalan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan. Dari pemerintah statemennya pada kestabilan dengan fokus defisit di bawah 2%.

Sebab, pada tahun politik ke depan pemerintah sedang menjaga isu utang supaya tidak salah persepsi dan sesuai dengan data akurat yang ada.

"Selebihnya tidak kelihatan pertumbuhan, bahkan ekonom sudah ada yang prediksi akan tumbuh di bawah 5%. Namun, kami masih optimistis pada kisaran 5% meski dalam batas paling bawah yang ditetapkan pemerintah," katanya, Kamis (12/7/2018).

Untuk itu, Anton mengemukakan pemerintah harus menggencarkan salah satu jurus andalan yang bisa dilakukan yakni percepatan penyerapan anggaran.

Pemerintah harus mampu memilah tipe-tipe pengeluaran yang mendorong dengan cepat. Anton mencontohkan salah satu yang pasti yakni program-program Bantuan Langsung Tunai yang saat ini bisa didesain pemerintah salah satunya dalam Dana Desa.

Adapun untuk tahun ini, Anton menilai, pertaruhan pertumbuhan ada pada periode kuartal II/2018. Pasalnya, mulai paruh kedua hingga akhir tahun nanti tidak ada gelaran kegiatan yang bisa menjadi pendorong seperti Lebaran dan Pilkada.

"Kalau tahun ini secara tahunan Mandiri masih pada proyeksi 5,1%-5,2% karena beberapa indikator lemah, memang ritel cukup baik tapi pertumbuhan money supply juga lemah, investasi anteng, belanja infrastruktur flat," katanya.

Sementara itu, Anton menambahkan nilai tukar rupiah tahun depan masih bisa berada di bawah level Rp14.000 per dollar Amerika Serikat (AS). Namun, kisaran itu hanya sebagai proyeksi level fundamentalnya saja.

"Kalau bicara fundamental masih masuk di bawah Rp14.000, selebihnya tergantung nanti yang faktor market confidence seberapa besar pergerakannya," ujar Anton.

Dirinya menilai saat ini, kepercayaan pasar masih dipengaruhi oleh tekanan eksternal isu perang dagang yang diangkat Presiden AS Donald Trump.

Namun, menurut Anton, hal itu dilakukan Trump lantaran terkait dengan mid term election di tahun depan. Di sisi lain, jika China masih bisa imbangi, harusnya tidak berpengaruh banyak ke rupiah.

Selain itu, berbagai lembaga internasional juga banyak memproyeksi ekonomi AS melambat pada tahun depan.

Artinya, sejumlah upaya yang dilakukan Trump saat ini mulai dari proteksi perdagangan hingga memperlebar defisit anggaran, tidak akan berdampak jangka panjang terhadap ekonomi Negeri Paman Sam tersebut.

"Kalau seperti itu, pada titik tertentu akan terjadi pembalikan. Dolar itu enggak akan bisa terus menguat. Makanya kami bilang tadi, bisa saja ke bawah Rp14.000 per dollar AS," katanya.

Tag : Pertumbuhan Ekonomi
Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top