Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kurangi Defisit, Pemerintah Perluas Penggunaan Biodiesel B20

Bisnis.com, JAKARTA Setelah memutuskan sejumlah startegi yang akan digunakan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Pemerintah mulai serius melakukan implementasinya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan keterangan pers usai kegiatan halalbihalal di Graha Sawala, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (21/7/2018) | Ipak Ayu H.N
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan keterangan pers usai kegiatan halalbihalal di Graha Sawala, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (21/7/2018) | Ipak Ayu H.N

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah memutuskan sejumlah startegi yang akan digunakan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Pemerintah mulai serius melakukan implementasinya.

Salah satunya dengan mengubah berbagai regulasi yang diyakini mampu memperbaiki neraca tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution hari ini memanggil Menteri Perindustrian untuk melakukan rapat koordinasi terkait optimalisasi pemanfaatan biodiesel B20.

Dirinya mengatakan pemerintah sedang menyiapkan dan mengambil langkah-langkah untuk menjawab situasi defisit neraca perdagangan saat ini.

Hal itu agar tekanan terhadap mata uang Garuda tidak terlalu besar. Sebab, gejolak ini disebabkan oleh faktor global yakni kenaikan suku bunga di Amerika Serikat.

"BI sudah menaikkan bunga kebijakan dan kini saatnya pemerintah juga mengambil langkah-langkah untuk memengaruhi neraca perdagangan," katanya, Kamis (12/7/2018).

Darmin mengemukakan saat ini diskusi pada level pengambil kebijakan pun sudah panjang, ada sejumlah sektor yang benar-benar akan didorong sebagai jurus andalan yakni pariwisata dan perindustrian.

Lebih kongkrit, dalam bidang perindustrian pemerintah akan memperluas penggunaan B20 yakni bukan hanya untuk PSO tetapi juga non-PSO.

Untuk itu, pemerintah akan merubah peraturan presiden atau Perpres Nomor 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

"Ini Perpres sudah lama tapi belum bisa jalan karena masih ada yang belum diatur pelaksanaan di dalamnya. Kita akan ubah tidak banyak hanya satu atau dua pasal kok," ujar Darmin.

Pasal yang akan direvisi antara lain biaya penggantiannya atau selisihnya sebab jika non-PSO itu sebenarnya mitra dengan Badan Usaha. Adapun salah satu sektor non-PSO yakni pembangkit listrik tenaga diesel atau alat-alat berat di pertambangan, atau bisa juga sektor otomotif.

Menurutnya, dengan strategi itu impor BBM akan terpengaruh akan berkurang walaupun belum hilang.

Jadi, lanjut Darmin, nanti setelah digabung dengan langkah-langkah bidang pariwisata dan perindustrian pemerintah percaya dalam waktu dekat bisa menekan defisit walau tidak hilang serta merta.

Tak hanya itu, dengan perluasan B20 ini akan mengurangi penggunaan solar sebab jika dicampur CPO, harga CPO akan membaik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Achmad Aris
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper