Dorong Ekspor, Pemerintah Bahas Upaya Teknis Hingga Insentif

Pemerintah mulai menggelar pembahasan teknis untuk meningkatkan kegiatan ekspor dalam rangka memperbaiki neraca perdagangan Indonesia.
Ipak Ayu H Nurcaya | 13 Juli 2018 15:33 WIB
Terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. - Reuters/Darren Whiteside

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menggelar pembahasan teknis untuk meningkatkan kegiatan ekspor dalam rangka memperbaiki neraca perdagangan Indonesia.

Pada Jumat (13/7/2018), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution memanggil Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merinci berbagai usulan yang masuk dalam upaya mendorong ekspor.

Dia mengemukakan ada banyak hal, termasuk soal mendukung relokasi industri, yang memang banyak dilakukan oleh industri tekstil garmen maupun sepatu.

Menurut Darmin, pemerintah akan memberi dukungan pada pelaku usaha yang mau memindahkan kegiatan bisnis dari daerah yang memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) tinggi ke daerah yang UMP-nya rendah.

"Menteri Perindustrian juga mengusulkan ada dukungan untuk mempermudah relokasi itu, rinciannya belum selesai. Termasuk usulan untuk industri kayu, industri mebel, soal Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Kita ada sertifikat yang sudah ditandatangani dan diwajibkan kepada semua eksportir, perusahaan yang mengekspor mebel untuk produk kayu, tidak peduli besar atau kecil," paparnya, Jumat (13/7/2018).

Tak hanya itu, ada pula usulan Menteri Perindustrian yang didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) supaya pemerintah pusat memberikan pendanaan untuk penyelesaian sertifikat. Dengan demikian, beban pelaku usaha kecil untuk memenuhi proses SVLK berkurang.

Darmin pun menilai pemerintah tidak perlu menerbitkan satu regulasi khusus sebab hal ini hanya sebagai bentuk dukungan.

Terkait insentif, pemerintah menyatakan masih memikirkan bentuk yang paling tepat diberikan. Menteri Perindustrian mengusulkan jika pemerintah membantu merestrukturisasi mesin-mesin yang sudah tua dengan mesin yang lebih baik dan lebih produktif.

"Kalau swasta melakukan itu, pasti mereka memindahkan mesin dan sebagainya, bukan cuma membuat bangunan. Kami sedang evaluasi insentifnya yang pas apa," ujarnya.

Prinsipnya, tegas Darmin, pemerintah akan fokus memperbaiki neraca perdagangan agar menjadi lebih sehat.

Tag : Neraca Perdagangan
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top