Tahun Politik Beri Beban Subsidi pada Pemerintah

Ekonom menilai prognosis APBN semester II/2018 terbebani tahun politik. Pasalnya, belanja yang langsung diterima masyarakat seperti subsidi dan bantuan sosial (bansos) menjadi prioritas yang memberatkan.
Rinaldi Mohammad Azka | 24 Juli 2018 09:35 WIB
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA -- Ekonom menilai prognosis APBN semester II/2018 terbebani tahun politik. Pasalnya, belanja yang langsung diterima masyarakat seperti subsidi dan bantuan sosial (bansos) menjadi prioritas yang memberatkan.

Ekonom Institute of Development for Economics and Finance (Indef) Reza Hafiz mengungkapkan anggaran subsidi yang membengkak tetap menjadi prioritas anggaran.

"Saya melihat ini tahun politik, pasti postur akan dijaga sedemikian rupa sehingga belanja-belanja yang langsung mengena di masyarakat seperti subsidi dan bansos ini akan diprioritaskan. Konsekuensinya bakal ada efisiensi di pos lain dan jangan sampai yang kena efisiensi belanja modal," ungkapnya kepada Bisnis, Senin (23/7/2018).

Menurut Reza, subsidi memang tidak terlepas dari faktor harga minyak dan kurs rupiah. Saat ini, harga minyak dan kurs sudah melewati jauh dari asumsi APBN 2018, sehingga dampaknya harga BBM bersubsidi seperti solar dan tanggungan subsidi akan naik.

Selain faktor eksternal, terdapat faktor internal yang dinilai perlu dikoreksi yaitu produksi dan lifting minyak yang selalu tidak mencapai target.

"Coba kalau produksi dan lifting bisa maksimal, sehingga tidak butuh impor minyak sehingga tidak terpengaruh kurs. Setidaknya untuk solar saja yang masih disubsidi," imbuhnya.

Selain itu, Reza memandang BBM jenis premium memang perlu disubsidi tetapi dengan produksi yang terbatas dan dikhususkan untuk daerah luar Jawa. Hasilnya, pemerintah dan PT Pertamina (Persero) tidak kelimpungan saat harga minyak dunia naik dan terjadi depresiasi kurs.

Menurutnya, pemerintah pasti bakal meningkatkan efisiensi anggaran belanja. Jika penerimaan pada akhir tahun tidak sesuai ekspektasi, maka konsekuensinya sumbangan belanja ke pertumbuhan ekonomi akan turun.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menyampaikan belanja non Kementerian/Lembaga akan lebih tinggi dari pagunya, mencapai Rp640,2 triliun. Hal ini disebabkan belanja subsidi semester II/2018 diperkirakan mencapai Rp154,2 triliun, sehingga realisasi sepanjang tahun menyentuh Rp228,1 triliun.

Proyeksi peningkatan subsidi ini terjadi karena adanya pembengkakan subsidi energi pada semester II/2018 yang mencapai Rp103,9 triliun, sedangkan pagu APBN 2018 untuk subsidi energi hanya Rp94,5 triliun.

Nilai tersebut belum ditambah realisasi semester I/2018 yang mencapai Rp59,5 triliun. Artinya, terjadi pembengkakan sebesar Rp68,97 triliun dari pagu anggaran subsidi energi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
apbn, bansos

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top