Defisit APBN Diproyeksi Turun, Pemerintah Berniat Kurangi Utang Rp11,4 Triliun

Usai meninjau kembali kinerja keuangan negara sepanjang semester I/2018, pemerintah memproyeksi defisit anggaran sebesar Rp325,94 triliun atau 2,19% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dapat diturunkan hingga 2,12%.
Ipak Ayu H Nurcaya | 25 Juli 2018 08:10 WIB
Ilustrasi - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Usai meninjau kembali kinerja keuangan negara sepanjang semester I/2018, pemerintah memproyeksi defisit anggaran sebesar Rp325,94 triliun atau 2,19% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dapat diturunkan hingga 2,12%. 

Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Loto Srinaita Ginting mengatakan dengan kondisi itu, pemerintah berencana mengurangi pembiayaan utang hingga Rp11,4 triliun. Strategi utama yang dilakukan adalah mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan memperbesar porsi SBN ritel.

"Dengan outlook defisit APBN 2,12%, target pembiayaan utang diperkirakan dapat turun Rp11,4 triliun. Ini akan mengurangi penerbitan SBN neto," terangnya, Selasa (24/7/2018).

Loto mengemukakan secara instrumen, penurunan Rp11,4 triliun bisa mengurangi instrumen SBN proporsional ke tenor-tenor menengah panjang. Sehingga, tetap dapat memperbesar porsi ritel. 

Namun, saat ini untuk pengamanan pembiayaan, pemerintah akan tetap mengupayakan pemenuhan pembiayaan atas target defisit APBN 2,19%. 

"Kalau memang tidak terdapat kebutuhan pembiayaan yang sebesar target tersebut, maka target penerbitan SBN bisa dikurangi. Misalnya, dengan menghentikan lelang SBN lebih cepat," ujarnya. 

Fixed Income Analyst MNC Sekuritas I Made Adi Saputra menilai sangat baik jika pemerintah berhasil menjaga defisit APBN hingga posisi tersebut, sehingga dapat menurunkan target neto defisit APBN melalui penerbitan surat utang

Penambahan porsi SBN ritel juga sangat tepat karena dapat memperluas partisipasi investor domestik yang lebih besar. Dengan demikian, volatilitas di SBN akan terjaga apabila terjadi gejolak di pasar keuangan global.

"Bertambahnya porsi SBN ritel bukan berarti menambah jumlah utang neto, tetapi mengalihkan dari yang tadinya diperoleh melalui lelang baik Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diganti dengan penawaran SBN ritel," jelasnya. 

Meski demikian, pemerintah harus memperhatikan instrumen dan struktur SBN yang menarik bagi investor ritel. Apalagi, porsi kepemilikan ritel di SBN masih rendah, yaitu baru 2,82% dari total outstanding SBN.

Selain itu, juga belum bisa menggantikan investor institusi yang masih dominan.

"Kalaupun meningkat bertahap menuju 5% dari total outstanding SBN sudah cukup besar. Artinya, total kepemilikan mencapai lebih dari Rp100 triliun, saat ini baru Rp62,7 triliun," sebut Made.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto sepakat SBN ritel harus ditingkatkan dengan tujuan untuk memperluas basis investor dalam negeri. Meski memang diperlukan upaya yang lebih keras untuk memperluas SBN ritel.

"Namun, ke depannya akan positif efeknya, yaitu keterlibatan masyarakat lebih baik dalam pembiayaan negara, return-nya juga balik lagi ke masyarakat. Harus naik bertahap, kalau sampai 10% itu sudah bagus sekali," ungkapnya. 

Sementara itu, awalnya pemerintah berencana membiayai defisit anggaran sebesar Rp325,94 triliun atau 2,19% dari PDB dengan target nominal yang sama.

Jumlah itu terdiri dari pembayaran utang sebesar Rp399,22 triliun, berupa penerbitan SBN sebesar Rp414,52 triliun dan penarikan pinjaman senilai Rp15,3 triliun.

Tag : apbn, sbn
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top