Rupiah Masih Overshooting, Pemerintah Siapkan Kebijakan Perdagangan

Ekonom menilai kurs rupiah telah melewati level fundamentalnya, sehingga seharusnya ruang penguatan mata uang Garuda terbuka lebar. Sementara itu, pemerintah terus melakukan bauran kebijakan jangka menengah dan panjang untuk memperbaiki neraca perdagangan guna membantu perbaikan rupiah.
Rinaldi Mohammad Azka | 25 Juli 2018 08:26 WIB
Aktivitas bongkar muat di terminal peti kemas Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu petang (6/12). - JIBI/Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA -- Ekonom menilai kurs rupiah telah melewati level fundamentalnya, sehingga seharusnya ruang penguatan mata uang Garuda terbuka lebar.

Sementara itu, pemerintah terus melakukan bauran kebijakan jangka menengah dan panjang untuk memperbaiki neraca perdagangan guna membantu perbaikan rupiah.

Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono menilai pergerakan rupiah sudah jauh melewati level fundamentalnya.

"Jujur saja Rp14.400 per dolar AS, sudah di bawah ekspekstasi dan fundamentalnya. Kalau berkaca pertumbuhan ekonomi, inflasi, cadangan devisa, tidak layak di atas Rp14.400," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (24/7/2018).

Melihat hal tersebut, Tony menilai masih ada persepsi yang kurang tepat terhadap rupiah. Menurutnya, yang sesuai dengan level fundamental rupiah adalah di kisaran Rp13.700-Rp14.000 per dolar AS.

Dengan demikian, masih ada ruang untuk penguatan. Tony melanjutkan seharusnya pelaku pasar memperhatikan fundamental rupiah, karena saat ini pasar masih terpengaruh sentimen psikologis efek The Fed dan perang dagang.

"Saya kira perang dagang itu pasti cenderung negatif, perdagangan Indonesia akan tertekan. Namun, tetap ada peluang jadi ketika AS menghajar produk China di situlah ada peluang karena ada produk yang mungkin kita bisa isi," ungkapnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan hal senada. Momentum yang harus dimanfaatkan saat pelemahan rupiah adalah melakukan ekspor sebanyak-banyaknya.

"Bagusnya [dari depresiasi rupiah] barang-barang kita di luar negeri semakin murah, jadi sebenarnya respons pertama kita adalah bagaimana ekspor banyak-banyak. Ya, walaupun jeleknya kalau kita impor jadi mahal," ungkapnya, Selasa (24/7).

Pemerintah pun mengklaim telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk menyiasati dampak perang dagang dan pelemahan rupiah tersebut.

Darmin menyatakan fokus pemerintah adalah memperbaiki kebijakan untuk menekan defisit neraca perdagangan melalui tiga kebijakan. Pertama, peningkatan penggunaan biodiesel B20 (solar campuran 20% CPO), penggunaannya diperluas dari hanya biodiesel pada kendaraan menjadi pengganti kebutuhan solar seluruhnya.

Kedua, upaya mendorong ekspor melalui penyelesaian negosiasi Free Trade Agreement (FTA) terutama di pasar-pasar non tradisional seperti Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin.

Ketiga, menegosiasikan langkah untuk mempertahankan pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) oleh Pemerintah AS untuk produk-produk Indonesia.

"Kita lagi berunding di Washington, Menteri Perdagangan lagi di sana bawa tim dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian/Lembaga terkait, kita tak tahu hasilnya seperti apa. Perundingan akan berlangsung sampai 27 Juli 2018, tapi jangan lupa, itu adalah mutlak kewenangan AS sebetulnya, kalau dia tidak mau kasih masa memaksa," paparnya.

Negosiasi tersebut juga akan membahas fasilitasi kebutuhan perdagangan AS di Indonesia. 

Tag : Gonjang Ganjing Rupiah, perdagangan
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top