Ekonomi Syariah Kurang Sinergi

Pemerintah mengakui kurangnya sinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah Tanah Air yang berdaya saing di pasar global.
Hadijah Alaydrus | 25 Juli 2018 14:50 WIB
Calon pembeli memilih busana di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Kamis (10/5/2018). - ANTARA/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mengakui kurangnya sinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah Tanah Air yang berdaya saing di pasar global.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah melahirkan berbagai kebijakan untuk mendorong ekonomi syariah.

"Tapi memang kurang tersinergi dengan baik. Barangkali kalau kita hanya bertahan dalam posisi ini, nantinya sektor keuangan berputar sendiri dan sektor riilnya juga sendiri," tuturnya dalam High Level Meeting dengan tema Indonesia Pusat Ekonomi Islam Dunia di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rabu (25/7/2018).

Oleh sebab itu, pemerintah merasa upaya mendorong industri halal juga harus dibarengi dengan sinergi produktivitas barang dan jasa, logistik dan jaringan, serta ekonomi digital, e-commerce dan global value chain.

"Mau tidak mau itu harus dirancang. Harus ada upaya bersama-sama," tegas Darmin.

Dia menambahkan lembaga yang sudah dibentuk seperri Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), dan lain-lain juga memiliki tanggung jawab besar untuk menginisiasi, mendorong, serta menggerakkan jaringan sinergi dari berbagai kegiatan ekonomi syariah tersebut.

Secara potensi, Indonesia memiliki populasi penduduk muslim terbesar di dunia dengan pangsa mencapai 12,7% dari total populasi muslim dunia. Dengan jumlah penduduk sebesar itu, Indonesia diyakini memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci dalam ekonomi syariah global.

Selain dari sisi jumlah penduduk, potensi yang bisa dimanfaatkan juga terletak di berbagai sektor, termasuk keuangan dan riil.

Ukuran pasar industri halal sektor makanan dan minuman (mamin) Indonesia saja sebesar US$169,7 miliar pada 2016 dan diproyeksi mencapai US$1 triliun pada 2030.

Namun, Darmin menilai Indonesia memiliki lebih banyak konsumen dibandingkan pelaku usaha utama global dalam industri mamin halal.

Begitupun dalam industri farmasi, Indonesia tercatat masuk ke dalam lima besar tingkat konsumsi global obat farmasi halal dengan nilai sekitar US$5,7 miliar dan konsumsi kosmetik sebesar US$3,7 miliar.

Sementara itu, sektor industri pakaian muslim Indonesia menduduki peringkat kelima di dunia. Padahal, Menko Perekonomian mengklaim Indonesia sebelumnya berada di urutan pertama.

Indonesia pun tidak masuk dalam lima besar negara pengekspor pakaian muslim dunia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro memaparkan potensi produk halal terbesar meliputi sektor industri mamin dan turunannya, sektor industri farmasi, dan sektor industri kosmetika.

Potensi produk dan jasa halal ini merupakan bagian dari penyusun ekonomi halal. Menurutnya, ekonomi halal merupakan sebuah arus perekonomian baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi global.

Potensi tersebut dapat dilihat dari tiga hal. Pertama, semakin meningkatnya pertumbuhan populasi muslim dunia yang diperkirakan akan mencapai 27,5% dari total populasi dunia pada 2030.

Kedua, meningkatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim. Ketiga, munculnya pasar halal potensial seperti China dan India.

"Mengingat besarnya potensi ini, maka seluruh pihak baik pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat secara umum turut berupaya untuk menangkap potensi pasar ini," tegas Bambang.

Mengacu pada data Global Islamic Economy (GIE) Report 2017/2018, pengeluaran masyarakat muslim dunia terhadap pakaian muslim mencapai US$254 miliar pada 2016 atau setara dengan Rp3.537,7 triliun. Nilainya diproyeksi meningkat menjadi US$373 miliar pada 2022, sekitar Rp5.195,13 triliun. 

Sementara itu, nilai industri mamin halal global pada 2016 sekitar US$1.245 miliar dan diperkirakan tumbuh menjadi US$1.930 miliar pada 2022.

Industri kosmetika halal berkisar US$57 miliar pada 2016 dan diprediksi naik menjadi US$82 miliar pada 2022. Adapun nilai industri farmasi halal sebesar US$83 miliar pada 2016 dan diproyeksi meningkat menjadi US$132 miliar pada 2022.

Dari keempat sektor itu, Indonesia hanya masuk daftar 10 besar di kategori kosmetika dan farmasi halal.

Tag : syariah, ekonomi
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top