Pemerintah Targetkan Kemiskinan Turun Jadi 9,3% Tahun Depan

Pemerintah menargetkan persentase angka kemiskinan di Indonesia kembali menurun menjadi 9,3% pada Maret 2019 dari posisi 9,82% pada Maret 2018.
Hadijah Alaydrus | 30 Juli 2018 16:53 WIB
Warga beraktivitas di kawasan permukiman padat penduduk, di bantaran Kali Krukut Bawah, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (20/7/2018). - ANTARA/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan persentase angka kemiskinan di Indonesia kembali menurun menjadi 9,3% pada Maret 2019 dari posisi 9,82% pada Maret 2018.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat menuturkan ada tiga hal yang menjadi faktor penting dalam upaya menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai level tersebut.

Pertama, substansi kebijakan dan program pemerintah yang didasarkan pada cita-cita kemerdekaan, amanat konstitusi, dan visi-misi Nawacita Pemerintah.

“Itulah sebabnya penurunan angka kemiskinan di Indonesia merupakan suatu prestasi yang mencerminkan keberhasilan Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo,” katanya dalam Forum Merdeka Barat terkait Fakta Penurunan Angka Kemiskinan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Senin (30/7/2018).

Kedua, sinergitas pemerintah dan lembaga-lembaga negara, antarkementerian dan antarlembaga pemerintah, termasuk Bulog dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta kalangan pengusaha atau swasta.

Ketiga, pola kepemimpinan Presiden Jokowi yang langsung turun ke lapangan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional berjalan secara baik dan efektif.

“Perbaikan sistem karena kontrol intensif dilakukan langsung, bahkan dari presiden,” tutur Harry.

Demi menciptakan efektivitas dalam program pengentasan kemiskinan, Kemensos menggelar kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS) yang berlangsung paling sedikit sepekan sekali secara efektif.

Menurutnya, acara ini bertujuan memastikan bantuan sosial (bansos) yang diterima dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi keluarga, biaya kebutuhan pendidikan anak-anak, dan tambahan modal usaha ekonomi produktif dan biaya perawatan lanjut usia dan disabilitas berat yang tinggal bersama Keluarga Penerima Manfaat ( KPMProgram Keluarga Harapan (PKH).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S Brodjonegoro memaparkan salah satu strategi khusus dalam penanggulangan kemiskinan pada 2018 adalah integrasi program kemiskinan.

Integrasi dilakukan dengan pelaksanaan perlindungan sosial didasarkan pada pendekatan siklus hidup (life cycle), penerima bantuan menerima manfaat lengkap yang bersifat single targeting framework untuk intervensi kemiskinan secara holistik, dan mendorong pengembangan pelayanan satu pintu serta implementasi bantuan sosial non tunai.

“Studi empiris menunjukkan kalau kita mengintegrasi program-program kemiskinan, maka tingkat kemiskinan dapat turun sebanyak 2%. Sekarang tingkat kemiskinan kita 10%, harusnya bisa jadi 8%. Harus ada upaya integrasi supaya penurunan kemiskinan lebih cepat,” tegasnya.

Strategi lainnya adalah dengan perluasan bantuan sosial non tunai yang harus dipastikan berjalan tepat waktu, mengarahkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat, serta padat karya tunai (cash for work) untuk masyarakat kurang mampu.

Tag : kemiskinan
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top