BPJS TK Wacanakan Leverage Aset

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) mewacanakan untuk me-leverage aset guna perluasaan manfaat.
Dika Irawan | 06 Agustus 2018 06:03 WIB
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) Agus Susanto (kiri), bersama Direktur M Krishna Syarif meninjau layanan Care Contact Center, selepas peresmiannya, di Jakarta, Rabu (18/10). - JIBI/Endang Muchtar

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) mewacanakan untuk me-leverage aset guna perluasaan manfaat.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, hingga semester I/2018 pihaknya mengantongi dana kelolaan senilai Rp327 triliun dan aset Rp336 triliun. Dana kelolaan itu, berada dalam bentuk saham, obligasi, investasi langsung, dan repo. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.55/2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Namun, kata Agus, instrumen-instrumen itu belum dioptimalkan.

“Nah instrumen ini kan tidur. Sebetulnya duit itu [instrumen]. Kalau itu [dana] tidur kami obligasikan terus diam. Bayangkan, kalau itu [instrumen dijadikan] tunai bisa dipinjamkan. Kemudian bisa menghasilkan,” ujarnya saat ditemui tim Bisnis di kantornya, Jakarta, belum lama ini.

Agar dapat dikembangkan, Agus mengatakan, instrumen itu perlu di-leverage dalam bentuk pinjam meminjam efek atau fasilitas repurchase agreement (repo). Dia percaya dengan cara seperti itu maka aset BPJS TK berupa instrumen investasi dapat dioptimalkan.

Agus mencontohkan, BPJS TK kini memiliki obligasi surat berharga negara hingga ratusan triliun rupiah. Bila instrumen itu dijadikan repo ke pemerintah lewat Bank Indonesia, maka BPJS TK akan mendapatkan uang. Selanjutnya uang inilah yang akan ditaruh ke deposito bank pemerintah pusat dan daerah.

“Apa yang terjadi? [setelah dana itu ditaruh ke bank pemerintah] bank-bang tersebut likuiditasnya menjadi bagus. Dengan demikian [dana itu] bisa digunakan ke sektor riil. Berputar lah [uangnya]. Daripada ratusan triliun tidur,” ujarnya.

Meski begitu, Agus mengatakan, jika menggunakan cara ini maka pihaknya juga harus mengkalkulasi dan memitigasi risiko. Sebab ada risiko tambahan bila aset di-leverage.

Sementara itu untuk merealisasikan hal ini tidak mudah. Agus mengatakan, kendalanya adalah belum ada regulasi atau payung hukum terkait hal itu. Menurutnya, regulasi saat ini belum memfasilitasi leverage aset. “Kami butuh regulasi dan tata aturan terkait hal itu,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Agus tengah membuka wacana ini kepada sejumlah pemangku kepentingan terkait. Diakuinya wacana ini masih menuai pro dan kontra. Akan tetapi, dia akan terus mendorongnya agar dana tidur milik BPJS TK dapat dioptimalkan.

“Di beberapa negara sudah menerapkan praktik seperti ini [leverage aset],” ujarnya.

Dia menambahkan, selama ini BPJS secara tidak langsung juga menginvestasikan dana kelolaan ke Pemerintah dalam bentuk surat berharga negara. Dari total dana kelolaan sebesar Rp327 triliun, sebesar 81,29% dialokasikan dalam bentuk investasi tidak langsung ke pemerintah lewat obligasi, deposito di bank BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, dan surat utang BUMN.

Sementara sisanya, 18,7% diinvestasikan ke sektor swasta. “Kenapa sebesar itu karena kami ada regulasi POJK [Peraturan OJK No.1/2016] yang mengamanatkan minimal dana kelolaan 50% dari aset kami di situ [pemerintah],” ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bpjs ketenagakerjaan

Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top