Mengurai Benang Kusut Ekonomi: Perlu Kebijakan Radikal

Untuk mengatasi defisit transaksi berjalan yang memukul nilai tukar rupiah, Indonesia memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih radikal lagi.
Arif Budisusilo | 13 Agustus 2018 17:57 WIB

Meski di luar sana tengah heboh pencapresan dan pencawapresan dalam duapuluh empat jam terakhir, saya tidak ingin ikut-ikutan, apalagi latah. Mari rehat sebentar. Buat saya, membahas ekonomi lebih menarik, bahkan terkait langsung dengan gaduh politik yang saat ini terjadi.

Pasalnya, politik seyogianya dipandang sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Itu saja. Bukan semata-mata berebut kursi kekuasaan.

Apalagi, beberapa hari lalu berembus kabar baik mengenai geliat ekonomi yang membuat banyak orang kaget. Pasalnya, kabar baik itu justru muncul di saat sejumlah problem ekonomi mencuat ke permukaan. Bahkan seperti benang kusut.

Sebenarnya, benang kusut ekonomi sudah berlangsung cukup lama, sejak drama kejatuhan komoditas dianggap menjadi biang kerok beberapa tahun terakhir. Bukan hanya perusahaan yang berbisnis komoditas yang terlindas, tetapi konsumsi masyarakat pun ikut terpengaruh.  

Apalagi disertai dampak disrupsi digital yang mencuat tiga tahun terakhir, sehingga sektor ritel sempat diselimuti kabar buruk. Banyak yang menutup gerai, bahkan gulung tikar.

Semua kisah itu, disertai gejolak hubungan ekonomi global pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, menambah ketidakpastian baru bagi ekonomi global yang berdampak terhadap ekonomi nasional.

Trump tidak saja nyentrik, tetapi juga berulah dengan tingkah kebijakan kontroversial, terutama baru-baru ini setelah melancarkan serangan dagang terhadap China, negeri yang kini menjadi adidaya ekonomi baru.

Di tengah situasi tersebut, perekonomian Indonesia tumbuh relatif lambat, meski masih di kisaran level 5% per tahun. Akhir-akhir ini, isu pelambatan pertumbuhan ekonomi berteman dengan data neraca transaksi berjalan yang tidak memuaskan alias defisit. Itu semua lalu dianggap sebagai biang kerok terhadap rupiah yang kinerjanya loyo, bahkan sempat melemah ke level Rp14.500-an per dolar Amerika Serikat.

Lalu, semua pihak kalang kabut.

***

Di tengah potret seperti itu, saya kedatangan tamu seorang tokoh ritel nasional, Handaka Santosa. Kabar baiknya, Managing Director Panen Lestari Indah, pengelola departemen store ternama Sogo, itu mengaku kaget. Dia nggak menyangka, pertumbuhan penjualan jaringan ritel yang dikelolanya, selama semester I tahun ini, melampaui target korporasi. Kenaikannya tak tanggung-tanggung, bahkan tumbuh 12,8% dari periode yang sama tahun lalu. Tumbuh double digit.

Pertumbuhan itu, tentu saja, jauh di atas ekspektasi, mengingat persaingan di sektor ritel saat ini begitu sengit. Tidak saja persaingan horizontal antar sesama pelaku sektor ritel, tetapi juga dampak dari serbuan disrupsi digital, yakni perkembangan e-commerce alias belanja online yang marak dan cepat belakangan ini.

Bukan cuma Handaka, banyak pihak merasa surprise, setelah Badan Pusat Statistik awal pekan ini mengumumkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut data resmi BPS, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun ini melaju hingga nyaris 5,3%.

Ini laju pertumbuhan terbaik selama tiga tahun terakhir, bahkan berada di atas ekspektasi pemerintah sendiri—dan Bank Indonesia—yang semula hanya menyangka laju pertumbuhan ekonomi cuma 5,1%.

Banyak catatan dari angka pertumbuhan ini, antara lain dari kebijakan fiskal yang cukup agresif dan populis, termasuk pemberian tunjangan hari raya, permintaan konsumen yang tinggi, dan siklus panen raya pada periode April sampai Juni.

Apakah cerita Handaka dengan data BPS itu berhubungan? Tentu saja iya. Jelasnya, salah satu faktor yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal II adalah geliat konsumsi masyarakat yang tumbuh signifikan. Faktanya, selain laju pertumbuhan konsumsi pemerintah yang mencapai 5,26%, konsumsi rumahtangga tumbuh 5,14%.

Ternyata, data yang lain lagi dari riset Nielsen Indonesia, penjualan barang konsumsi juga tumbuh signifikan dalam kuartal kedua tahun ini. Bahkan khusus untuk penjualan fast moving consumer goods (FMCG) pada kuartal II di minimarket seperti AlfaMart dan Indomaret, angka pertumbuhannya relatif kencang, hampir 17%.

Apakah ekonomi akan terus bergeliat? Nanti dulu. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibereskan.

***

Di sisi lain, kabar baik laju pertumbuhan ekonomi kuartal II itu kontras dengan kerisauan banyak pihak akan defisit transaksi berjalan yang dianggap menjadi masalah serius dewasa ini.

Bahkan, potret buram neraca transaksi berjalan itu dianggap menjadi biang kerok bagi nilai tukar rupiah yang loyo selama beberapa bulan terakhir. Apalagi ada variabel yang lain seperti sentimen negatif terhadap perang dagang Amerika vs China, serta kebijakan bank sentral Amerika yang cenderung akan terus menaikkan suku bunga, yang memukul kondisi pasar keuangan emerging markets termasuk Indonesia.

Malahan, Turki yang kini dipimpin Erdogan pun tengah kalang kabut karena mata uangnya merosot tajam beberapa bulan terakhir. Bahkan disebut-sebut, bisa saja Turki pada akhirnya masuk ke dalam laboratorium IMF, apabila tak sanggup lagi menanggung derita ekonomi berkepanjangan.

Presiden Jokowi, yang tak ingin rupiah terus tertekan, berulangkali berdialog dengan kalangan dunia usaha, mencari cara agar benang kusut defisit transaksi berjalan tersebut dapat diuraikan dengan jalan keluar yang efektif.

Mungkin pada saatnya kita memerlukan kebijakan yang lebih drastis. Dalam kondisi global seperti dewasa ini, Indonesia rasanya memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih radikal lagi.

Presiden Jokowi, dalam sisa pemerintahan pada term pertama ini, perlu menunjukkan kepiawaian dalam memilih kebijakan yang tepat dan efektif, apabila ingin terpilih kembali. Apabila tidak, pemilih tentu akan lebih mudah berpaling.

Geliat ekonomi yang membaik pada paruh pertama tahun ini adalah modal yang penting, untuk berbenah lebih kuat lagi. Berbagai proyek infrastruktur yang telah dibangun, telah menghasilkan sejumlah perbaikan, sehingga Indonesia naik kelas dalam indeks logistik. Bahkan lompat 17 tingkat dibandingkan posisi dua tahun silam, dari posisi 63 ke posisi 46. Artinya, kondisi logistik Indonesia jauh lebih efisien. Ini karena berbagai kemudahan berbisnis, yang dibenahi berbarengan dengan pembangunan infrastruktur yang masif tersebut.

Namun, itu saja tidak cukup. Sebab, manfaat ekonomi yang lebih riil dari pembangunan infrastruktur baru akan dirasakan beberapa tahun kemudian, manakala semuanya sudah tuntas, sehingga aktivitas ekonomi bisa tumbuh lebih kencang dan merata. Premis yang berkembang bisa sebaliknya, apabila pemerintah tidak membangun infrastruktur, aktivitas ekonomi pun akan terkendala. Jadi, prioritas saat ini rasanya sudah tepat.

***

Akan tetapi, sekali lagi, itu saja tidak cukup. Indonesia perlu memiliki bangunan pagar yang lebih tinggi agar ekonomi tidak mudah tergoyahkan oleh angin perubahan dari luar. Pondasi ekonomi pun perlu lebih diperkuat agar semakin kokoh menahan gelombang perubahan ekonomi global.

Perubahan kebijakan internasional, perubahan hubungan dagang bilateral, pertumbuhan ekonomi digital, dan perilaku konsumen global yang terus berubah tampaknya perlu disiasati dengan kebijakan yang lebih relevan.

Sekadar contoh saja, pemerintah kelabakan menghadapi Google dan banyak perusahaan digital global yang menghindari pajak dari Indonesia. Saya juga yakin, pemerintah pun kelabakan mengidentifikasi seberapa besar impor barang konsumsi yang saat ini difasilitasi oleh perdagangan online yang kian marak di Indonesia.

Terlebih, disebut-sebut, 93% produk yang diperdagangkan secara online adalah produk yang berasal dari impor. Jangan-jangan, “impor siluman” ini menjadi sumber tak kentara yang terus menekan defisit transaksi berjalan.

Sementara di sisi lain, ekspor kita banyak mengalami hambatan. Produk minyak sawit mentah alias CPO, yang menjadi salah satu primadona ekspor Indonesia, terus menerus dibombardir oleh pembeli Eropa dengan dalih kerusakan lingkungan. Setelah Wapres Jusuf Kalla menggertak balik bahwa Indonesia akan menghentikan pesanan pesawat Airbus, tekanan Eropa mulai kendor. Itu sekadar contoh saja.

Belakangan, isu mengenai repatriasi devisa ekspor kembali terangkat ke permukaan, setelah nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan. Filosofinya sederhana, sebesar apapun ekspor kita, apabila dolar hasil penjualan produk, jasa dan komoditas tidak masuk ke Indonesia, tak akan membantu memperkuat nilai tukar rupiah.

Rasanya Pak Jokowi tidak cukup lagi sekadar mengatakan: negara butuh dolar. Mengajak eksportir membawa kembali dolarnya ke Indonesia juga bukan perkara mudah, apalagi Undang-Undang Lalulintas Devisa memberikan jaminan penuh bahwa rezim devisa Indonesia adalah sistem devisa bebas.

Dengan kata lain, perlu langkah lebih konkret lagi. Bukan sekadar imbauan, tetapi bahkan perlu mengubah atau menyesuaikan sejumlah undang-undang dan regulasi yang menghadang.

Tentu, masih banyak isu lain lagi, untuk tidak memperpanjang daftar.

Maka, dapat dipastikan, pertarungan mazab dan strategi ekonomi akan menjadi menu menarik dan maknyus dalam rivalitas kampanye pemilihan presiden hingga April tahun depan. Apakah dalam pemilu nanti, Anda akan tetap memilih Pak Jokowi, atau berpaling ke Pak Prabowo, silahkan kalkulasi sendiri cost dan benefit dari strategi yang akan mereka tawarkan. Nah, bagaimana menurut Anda? (*)

Sumber : Artikel ini telah dimuat di kolom Beranda Bisnis Indonesia edisi 10 Agusttus 2018

Tag : Ngobrol Ekonomi, arif budisusilo
Editor : News Editor

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top