PERSPEKTIF: Merawat Stabilitas Ekonomi dari Tekanan Global

Perekonomian Indonesia perlu bersiap diri dalam menghadapi lingkungan ekonomi global yang mengalami perubahan yang dinamis. Oleh sebab itu, pemerintah haru melanjutkan reformasi kebijakan ekonomi yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata | 20 Agustus 2018 12:37 WIB
Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata

Bisnis.com, JAKARTA – Tiga hari yang lalu, bangsa Indonesia merayakan ulang tahun ke-73 kemerdekaan Republik Indonesia. Dinamika perekonomian Indonesia selama 73 tahun perjalanannya memberikan pelajaran berharga dalam menghadapi berbagai faktor risiko baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Prospek perekonomian Indonesia pada 2018 ini dihadapkan pada beberapa faktor risiko baik yang bersifat global maupun domestik. Di sisi global, normalisasi kebijakan moneter beberapa negara maju, diikuti oleh isu perang dagang, serta yang baru-baru ini terjadi adalah krisis perekonomian Turki. Dari dalam negeri, ada pelebaran defisit transaksi berjalan yang didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi domestik.

Kondisi meningkatnya ketidakpastian global yang diikuti oleh pelebaran defisit transaksi berjalan menyebabkan memburuknya kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang kemudian memicu penurunan aliran masuk modal asing yang pada akhirnya menekan nilai tukar rupiah.

Pada akhir pekan lalu, nilai tukar rupiah telah melemah sekitar 7,2% (ytd), sedangkan aliran modal asing juga cenderung menurun karena investor asing membukukan penjualan bersih sebesar US$3,7miliar (ytd) di pasar saham, meskipun kepemilikan investor asing pada Surat Berharga Negara (SBN) tercatat meningkat sekitar US$407 juta (ytd).

Namun, tingkat pelemahan rupiah secara tahun kalender bukan yang terburuk. Lira Turki serta Peso Argentina masing-masing terdepresiasi sekitar 37% terhadap dolar AS, diikuti oleh Rand Afrika Selatan, dan Real Brazil yang juga terkoreksi sekitar 15%, serta Rupee India yang melemah sekitar 9% terhadap dolar AS.

Penguatan dolar AS terhadap sebagian besar mata uang negara berkembang mengonfirmasi bahwa faktor eksternal yang mendominasi gejolak nilai tukar ketimbang faktor fundamental ekonomi Indonesia.

Secara umum, fundamental ekonomi Indonesia dalam 4 tahun terakhir ini cenderung kuat ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang berangsur meningkat, terkendalinya inflasi dalam target sasaran inflasi, terjaganya kesinambungan fiskal yang ditunjukkan oleh defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tetap terkendali dan beban utang pemerintah yang berada dalam level yang sehat.

KOORDINASI KEBIJAKAN

Bank Indonesia (BI) dan pemerintah pun telah bersinergi menempuh berbagai bauran kebijakan sehingga stabilitas ekonomi dapat terkendali dan keseimbangan ekonomi dapat terjaga di tengah ketidakpastian perekonomian global yang cenderung tinggi.

Beberapa langkah Bank Indonesia sudah diterapkan melalui kebijakan suku bunga dan kebijakan stabilisasi diharapkan dapat meredam volatilitas nilai tukar rupiah dalam jangka pendek.

Pertama, BI menempuh kebijakan suku bunga ketat Kebijakan BI dalam mengelola stabilitas antara lain yakni kebijakan suku bunga yakni dengan menaikkan suku bunga acuan, BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-DRR) sebesar 125 bps untuk mengarahkan defisit transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat, yakni di bawah level 3% terhadap PDB serta mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik.

Kedua, BI melakukan intervensi ganda baik di pasar valuta asing (valas) dan pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Ketiga, dalam rangka mendukung stabilitas moneter dan sistem keuangan, BI mendorong efisiensi transaksi di pasar uang dengan menetapkan Indonesia Overnight Index Average (IndONIA) sebagai suku bunga acuan pasar uang yang kredibel dan transparan.

Selain itu dalam rangka pendalaman pasar keuangan, BI juga akan mengembangkan instrumen Overnight Index Swap (OIS) dan Interest Rate Swap (IRS) sedemikian sehingga dapat membentuk struktur suku bunga pasar yang lebih efisien.

Keempat, BI meningkatkan efektivitas penyediaan swap valas dengan tingkat harga yang lebih murah sedemikian sehingga dapat menarik para eksportir untuk menukarkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang akan meningkatkan suplai dolar AS.

Sementara itu, pemerintah juga akan segera mengeluarkan beberapa kebijakan. Pertama, mendorong penerimaan devisa dari sektor pariwisata dengan meningkatkan sektor pariwisata melalui percepatan infrastruktur dasar dan pendukung.

Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah yakni 7% bagi sektor pariwisata sedemikian sehingga dapat mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku sektor pariwisata.

Kedua, pemerintah berencana akan membatasi impor komoditas barang yang non-produktif serta mendorong implementasi kewajiban minimal pemanfaatan biodiesel sebesar 20% (B20) yang diharapkan dapat menekan defisit transaksi berjalan dalam jangka pendek hingga menengah.

Di samping kebijakan tersebut yang diharapkan akan efektif dalam jangka pendek, pemerintah juga perlu menyiapkan kebijakan jangka panjang yang dapat mengelola defisit transaksi berjalan antara lain dengan memberikan insentif fiskal bagi pelaku usaha dan investor untuk mendorong sektor manufaktur yang berorientasi ekspor.

Selain itu, memberikan insentif bagi pelaku usaha minyak dan gas untuk meningkatkan eksplorasi minyak serta mulai berinvestasi dan menyusun kerangka kebijakan yang mendorong sumber energi terbarukan yang dapat mengurangi ketergantungan impor migas.

PROSPEK

Dalam menatap masa depan, perekonomian Indonesia perlu bersiap diri dalam menghadapi lingkungan ekonomi global yang mengalami perubahan yang dinamis.

Oleh sebab itu, pemerintah akan tetap melanjutkan reformasi kebijakan ekonomi yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pidato Presiden Republik Indonesia mengenai RAPBN 2019, pemerintah akan memprioritaskan kebijakan yang mendukung investasi serta daya saing melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN 2019 diproyeksikan tumbuh sekitar 5,3%, meningkat tipis dari outlook APBN tahun ini yang ditetapkan tumbuh 5,2%.

Meskipun lebih rendah dari asumsi APBN 2018, asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3% cenderung lebih realistis dan tetap optimistis dengan mempertimbangkan peningkatan ketidakpastian ekonomi global.

Pemerintah akan lebih memprioritaskan program pemerataan pembangunan dan fokus pada upaya menekan tingkat ketimpangan pendapatan.

Pemberian jaminan perlindungan sosial akan tetap dilanjutkan pada tahun depan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat serta tingkat keyakinan konsumen. Selain itu, reformasi kebijakan ekonomi dalam mendorong perbaikan iklim investasi akan terus dilanjutkan.

Percepatan pembangunan infrastruktur pun masih diprioritaskan dalam rangka meningkatkan produktivitas perekonomian.

*) Artikel dimuat di koran cetak Bisnis Indonesia edisi Senin (20082018)

Tag : ekonomi
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top