OPINI: Mewaspadai Penularan Krisis Lira Turki

Sudah sepatutnya apa yang terjadi di Turki menjadi lampu kuning bagi otoritas kita untuk bersiap siaga mencegah hal serupa terjadi di Indonesia.
Dzulfian Syafrian, Ekonom Indef | 20 Agustus 2018 12:51 WIB
Uang lira Turki. - Reuters/Murad Sezer

 

Bisnis.com, JAKARTA – Kian hari, krisis mata uang Turki makin memburuk. Sudah hampir setahun belakangan, Turki mengalami inflasi yang cukup tinggi, selalu dua digit. Angka terakhir per Juli 2018, inflasi Turki tercatat sekitar 15%.

Turki juga mengalami defisit ekonomi ganda (twin deficit), yaitu defisit fiskal dan defisit transaksi berjalan. Yang paling mengkhawatirkan adalah posisi defisit transaksi berjalan mereka yang telah lebih dari 5% dari produk domestik bruto (PDB).

Buruknya kinerja mata uang Turki, sebagaimana juga yang sedang dialami oleh Emerging Markets (EM) seperti Indonesia, disebabkan oleh derasnya arus modal keluar (capital outflows). Arus modal keluar tersebut didorong oleh pengetatan kebijakan moneter yang terus dilakukan oleh bank sentral Amerika Serikat, the Fed, dengan cara menaikkan suku bunganya (Fed Rate) semenjak 2016. Kebijakan ini dilakukan oleh the Fed guna mengimbangi perkembangan ekonomi AS yang terus membaik.

Terus merangkak naiknya suku bunga the Fed membuat arus modal dunia, khususnya yang diinvestasikan di EM ’balik kandang’ ke Amerika Serikat. Alhasil, dolar AS terus menguat terhadap berbagai mata uang EM, termasuk Turki Lira dan Indonesia Rupiah. Inilah penjelasan utama mengapa saat ini berbagai mata uang EM terus mengalami pelemahan dalam beberapa tahun belakangan.

Ada satu perbedaan mendasar antara Turki dan Indonesia dalam memitigasi efek normalisasi kebijakan moneter AS. Tidak seperti Indonesia, Turki enggan untuk menaikkan suku bunganya. Pemerintah Turki bersikeras mempertahankan suku bunga riil serendah mungkin, mendekati nol.

Hal ini dilakukan karena Turki berharap agar investasi asing masih terus ditanam ke negeri mereka sebagaimana terjadi secara besar-besar pasca krisis 2008 hingga 2016, sebelum AS melakukan normalisasi kebijakan moneternya.

Turki mencoba melawan kekuatan pasar dengan kebijakan yang keliru. Di tengah derasnya arus modal keluar, Turki semestinya menaikkan suku bunga mereka. Namun, selama berbulan-bulan Turki tetap bergeming dan enggan menaikkan suku bunga walaupun inflasi terus merangkak naik dan lira terus melemah.

Irasionalitas kebijakan moneter Turki ini praktis mengundang seribu tanya, ada apa dengan Bank Sentral Turki? Para investor mulai mempertanyakan independensi bank sentral Turki. Pasar menduga Presiden Erdogan adalah aktor dibalik irasionalitas kebijakan moneter Turki tersebut.

Dugaan ini semakin diperkuat oleh penyataan Erdogan pada pertengahan Mei 2018. Dengan lantang pemimpin Turki tersebut mengatakan bahwa ’suku bunga adalah pangkal dari segala kejahatan’ (the mother of all evils). Bahkan, Erdogan menantang AS dengan mengatakan, ”Mereka boleh punya dolar, tapi kita punya Tuhan!”.

Erdogan dengan jeli memanfaatkan sentimen agama yang sedang tumbuh pesat di Turki untuk meraup simpati masyarakatnya agar mendukung kebijakan irasional ini. Jadi, sangatlah wajar jika pasar kemudian khawatir atas masa depan ekonomi Turki. Faktor sentimen jelas berperan besar di sini.

Empat Transmisi Utama

Pertanyaannya sekarang adalah: apakah krisis Lira Turki akan berdampak terhadap Indonesia? Baik Menteri Keuangan Sri Mulyani maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa krisis di Turki tidak akan berdampak besar bagi perekonomian Indonesia.

Pendapat mereka didasarkan atas dua hal. Pertama, kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Turki sangat kecil. Kedua, fundamental ekonomi Indonesia, dilihat dari inflasi dan defisit transaksi berjalan, masih jauh lebih baik dibandingkan dengan Turki. Pendapat ini masuk akal, tetapi bukan berarti Indonesia terbebas dari ancaman krisis serupa.

Setidaknya ada empat proses transmisi penularan krisis keuangan Turki dan faktor global lainnya terhadap perekonomian Indonesia.

Pertama, krisis Turki akan juga berdampak pada pasar keuangan di Eropa. Banyak aset perbankan dan swasta Turki dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan di Eropa. Ketika Lira terus melemah terhadap dolar AS, hal ini akan menekan bank-bank dan sektor swasta Turki yang kemudian dapat menjalar ke berbagai lembaga keuangan Eropa.

Sebagaimana pengalaman krisis 2008, kita bisa melihat bagaimana pasar keuangan dunia sangat terintegrasi. Ketika terjadi guncangan di suatu negara, dengan cepat akan menjalar ke negara lainnya. Apalagi, perekonomian negara-negara Eropa sangat terintegrasi satu sama lainnya dan berperan sangat sentral dalam perekonomian dunia.

Kedua, jika perekonomian Turki ambruk maka akan semakin banyak pengungsi, baik orang-orang Turki maupun Suriah yang bermigrasi ke Eropa. Hal ini akan semakin menyuburkan tumbuhnya gerakan-gerakan populisme di tanah Eropa, seperti Brexit di Inggris, yang dapat membahayakan stabilitas global.

Ketiga, naiknya harga minyak dunia. Semenjak setahun belakangan, harga minyak dunia terus merangkak naik. Kenaikan ini didorong oleh pemulihan ekonomi global, khususnya perekonomian AS. Namun, perlu diingat pula bahwa harga minyak dapat melambung seketika jika geopolitik Timur Tengah terganggu.

Selain krisis Turki, semakin memburuknya hubungan bilateral AS dengan Iran berpotensi besar menganggu stabilitas Timur Tengah yang dapat berujung pada meroketnya harga minyak dunia.

Sebagai negara pengimpor minyak, kenaikan harga minyak ini jelas akan membuat defisit transaksi berjalan kita semakin parah yang berujung pada semakin anjloknya pula nilai rupiah terhadap dolar AS.

Keempat, ancaman kenaikan suku bunga AS. Ini adalah ancaman utama perekonomian EM, termasuk Indonesia dan Turki. Semakin cepat pulihnya perekonomian AS, semakin tinggi pula kenaikan suku bunga mereka, semakin banyak pula arus modal keluar dari EM. Alhasil, nilai mata uang di EM akan terus tertekan.

Pada titik ekstrem, bukan tidak mungkin EM akan mengalami krisis keuangan sebagaimana dialami negara-negara Asia Timur pada 1997—1998. Terlebih, saat ini dunia jauh lebih terintegrasi dibanding 20 tahun lalu, sehingga efek penularannya akan semakin cepat dan kronis. Oleh karena itu sudah sepatutnya apa yang terjadi di Turki menjadi lampu kuning bagi otoritas kita untuk bersiap siaga mencegah hal serupa terjadi di Indonesia.

*) Artikel dimuat di koran cetak Bisnis Indonesia edisi Senin (20082018)

Tag : turki
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top