Ini Strategi Pembiayaan Utang RAPBN 2019

Pemerintah masih memperhatikan pasar uang yang masih bergejolak sebelum menentukan lebih lanjut mengenai strategi pembiayaan utang pada tahun 2019.
Rinaldi Mohammad Azka | 20 Agustus 2018 15:20 WIB
Ilustrasi utang - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah masih memperhatikan pasar uang yang masih bergejolak sebelum menentukan lebih lanjut mengenai strategi pembiayaan utang pada tahun 2019.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, saat ini pemerintah masih memperhatikan volatilitas kurs dalam rangka menimbang kemungkinan penerbitan utang dalam bentuk valuta asing dikurangi.

"Nanti, kalau strateginya yang 2019 akan kami sampaikan bulan Desember. Semuanya nanti, berapa growth issues-nya, komposisi dari rupiah non rupiah, yang sukuk dan yang konvensional itu nanti kita lihat," jelasnya di Bursa Efek Indonesia, Senin (20/8/2018).

Dikatakan, bahwa arah kebijakannya akan menyesuaikan dengan defisit APBN yang berkurang. Artinya, pembiayaan melalui utang juga akan terus berkurang.

"Kan kita defisitnya sudah berkurang, tahun ini 2,19%, outlooknya 2,12%. Tahun depan kita defisitnya 1,84%, maka salah satu konsekuensinya kenaikan utang pun akan berkurang," jelasnya.

Pemerintah menargetkan pembiayaan utang pada 2019 mencapai Rp359,3 triliun. Nilai tersebut turun 7,2% dibandingkan target pembiayaan utang 2018 sebesar Rp387,4 triliun.

Terbitkan SBN

Berdasarkan postur RAPBN 2019, pemerintah akan melakukan pembiayaan utang dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Rp386,2 triliun dan penarikan pinjaman Rp26,9 triliun.

Strategi yang akan dilakukan pemerintah secara umum adalah meningkatkan efisiensi biaya utang, pengelolaan utang secara aktif melalui ALM, mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pasar obligasi domestik (financial deepening), mengelola pinjaman luar negeri secara selektif, dan mengoptimalkan fasilitas pinjaman tunai.

Luky pun mengungkapkan pemerintah tetap akan melakukan kebijakan front loading di tahun depan."Sepanjang market masih volatile, sepanjang kita menghadapi uncertainty, strategi terbaik kita melakukan front loading. Kita akan selalu mengawasi mencermati apa yang terjadi di market semester II-2018 bisa dilihat masih sangat volatile , 2019 sangat mungkin berlanjut, maka mungkin kita lakukan front loading tadi," paparnya.

Menurut Luky, dengan melakukan front loading ini pemerintah dapat mengantisipasi ketidakpastian di akhir tahun akan imbal hasil tinggi.

"Itu salah satu keuntungan front loading," ujarnya.

Risiko Utang

Sementara itu, utang jatuh tempo tahun 2019 akan mencapai Rp409 Triliun. Jumlah utang jatuh tempo tahun 2019 merupakan yang terbesar.

"Tahun ini Rp400 Triliun paling besar 2018-2019. 2020 jauh menurun lagi, jauh lebih kecil dari Rp400 Triliun sehingga 2020 porsi utang kita lebih baik," jelasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan Surat Utang Negara (SUN), yang demand-nya tengah tinggi untuk membiayai utang jatuh tempon tersebut.

"Kita akan memanfaatkan demand dari SUN kita yang luar biasa dan cukup baik karena reputasi Indonesia sebagai investment grade dan juga koalisi fiskalnya yang hati-hati itu menyebabkan SUN permintaannya cukup besar," paparnya.

Utang Indonesia, lanjutnya akan dijaga supaya tetap sustainable dari sisi fiskalnya dan dijaga di kisaran di bawah 30%, ke depan akan di bawah 29,8%. Rasio utang terhadap PDB tersebut, lanjutnya termasuk yang rendah di dunia. 


Selain itu, defisit APBN yang terus turun menurutnya menjadi bukti pemerintah terus menjaga risiko keuangan secara profesional dan kredibel.


"Ini karena yang kami pertaruhkan adalah perekonomian dan kesejahteraan serta keselamatan rakyat Indonesia," tegasnya.

Terbitkan Saving Bond

Direktur Surat Utang Negara Kemenkeu Loto Srinaita Ginting mengatakan, pemerintah masih harus melakukan pembahasan dengan DPR terkait strategi pembiayaan di tahun 2019.

Namun, yang jelas pemerintah lanjutnya, akan terus mengurangi ketergantungan utang dalam denominasi valas. Penerbitan SBN dalam bentuk valas pun dipastikan akan dikurangi.

Pemerintah lanjutnya, akan mengutamakan pembiayaan domestik sehingga di 2019 nanti, sehingga Saving Bond Ritel (SBR) pun akan lebih banyak dari tahun ini. Dia pun masih enggan menjawab jumlahnya.

Seperti diketahui, sampai dengan akhir tahun pemerintah berencana akan menerbitkan 3 saving bond jenis ritel dengan denominasi rupiah ini. Dalam RAPBN tahun 2019, nilai penerbitan sukuk pembiayaan proyek direncanakan sebesar Rp28,4 triliun.

Penerbitan itu meliputi pembiayaan proyek Kementerian Perhubungan sebesar Rp7,99 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp16,8 triliun, Kementerian Agama Rp2,7 triliun, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp106,2 miliar.

Selain itu, penerbitan untuk Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi direncanakan Rp498,1 miliar, Badan Standardisasi Nasional (BSN) Rp50 miliar, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Rp240 miliar.

Sementara, penarikan utang sebesar Rp26,9 triliun terdiri dari pinjaman di dalam maupun luar negeri.

Pinjaman dalam negeri direncanakan sebesar Rp 482,4 miliar atau turun Rp 3,1 triliun dibandingkan 2018 . Pinjaman dalam negeri tersebut adalah penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) Rp1,9 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri Rp1,4 triliun.

Kemudian, utang luar negeri direncanakan senilai Rp27,41 triliun, terdiri atas penarikan pinjaman luar negeri (bruto) Rp58,9 triliun dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri Rp86,3 miliar.

 

 

Tag : utang
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top