Strategi Pengelolaan Utang Pemerintah Tak Berubah

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengakui bahwa strategi pengelolaan utang hingga saat ini tidak banyak mengalami perubahan dari zaman pemerintahan terdahulu hingga saat ini.
Puput Ady Sukarno | 20 Agustus 2018 22:01 WIB
Ilustrasi utang - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengakui bahwa strategi pengelolaan utang hingga saat ini tidak banyak mengalami perubahan dari zaman pemerintahan terdahulu hingga saat ini.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di sela acara Seminar Nasional BPDPKS di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menyatakan bahwa beban utang yang ditanggung pemerintah saat ini merupakan hal yang normal dan banyak dialami oleh banyak negara.

Diketahui bahwa utang pemerintah per Juli 2018 tercatat Rp 4.253,02 triliun, tumbuh 12,51% secara year on year (YoY), dengan rasio utang sebesar 29,75% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sri Mulyani pun menerangkan bahwa strategi pengelolaan utang yang dijalankan pemerintah sudah dilakukan semenjak krisis ekonomi 1997-1998.

Kala itu pemerintah menerbitkan surat berharga negara (SBN) untuk rekapitalisasi perbankan sebagai bentuk pengelolaan, baik dibayarkan dengan mencicil maupun membayar utang jatuh temponya.

"Sebagian pembayaran cicilan sebagian rollover, itu adalah suatu yang normal dilakukan di semua negara. Yang penting bukan jatuh temponya tetapi juga eksposure secara keseluruhan," ujarnya, Senin (20/8/2018).

Menurutnya, pembiayaan lewat utang masih dapat dikelola dengan aman seiring meningkatnya kepercayaan dari para investor terhadap pasar keuangan Indonesia saat ini. Sebab, dengan masih mendapat kepercayaan investor maka penerbitkan SBN menjadi lebih mudah.

"Jadi selama market confidence, dan kita bisa melakukan issue dari SBN, itu sudah masuk growth issueance yang kita pertimbangkan tahun depan.," ujarnya.

Menurutnya, strategi tersebut yang akan ditempuh pemerintah dari tahun ke tahun.

"Sama seperti tahun 2000 sampai sekarang 2018 strategi itu tidak banyak berubah dari pemerintah ke pemerintah, dari dulu pemerintahan Bu Megawati, Pak Gus Dur kemudian sampai sekarang itu selalu kombinasi di antara itu," ungkap dia.

Pihaknya memastikan bahwa proses refinancing saat ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Dan sekarang dengan kondisi pasar surat berharga negara di Indonesia sudah cukup make sure, baik di dalam negeri maupun luar negeri, maka proses untuk refinancing jauh lebih mudah dibandingkan dengan tahun-tahun awal dulu. Itu yang akan kita lakukan," ujarnya.

Sementara itu, pihaknya menekankan bahwa pemerintah memastikan akan tetap menjaga kondisi kas keuangan negara keseluruhan secara optimal.

"Paling penting itu besaran besaran di APBN itu yang kita lihat adalah total defisit kita, primary balance kita, komposisi utang dalam negeri dan luar negeri, dan juga antara para investor dalam dan luar negeri, ini yang akan terus dioptimalkan," tegasnya.

Tag : utang
Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top