PERSPEKTIF: RAPBN 2019 di Tengah Ketidakpastian Global

Dengan kondisi global yang penuh ketidakpastian dan turbulensi, diperlukan pengaman dan bantalan yang kuat agar perekonomian nasional dapat bertahan di tengah guncangan.
Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan | 23 Agustus 2018 12:13 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Bisnis.com, JAKARTA – Tahun 2018 ditandai dengan gejolak ekonomi global yang tidak mudah. Kebijakan ekonomi Amerika Serikat memberikan pengaruh sangat besar ke seluruh dunia.

Normalisasi kebijakan moneter dengan kenaikan suku bunga oleh The Fed disertai pengetatan likuiditas menyebabkan terjadinya penguatan dolar Amerika Serikat dan arus modal keluar yang menyebabkan beberapa negara berkembang dan negara emerging menanggung konsekuensinya. Beberapa negara berkembang dan emerging mengalami krisis mata uang dan neraca pembayaran.

Sementara itu kebijakan perdagangan Amerika Serikat juga menyebabkan ketidakpastian global dalam bentuk gejolak aktivitas perdagangan dunia. Harga komoditas dan harga minyak bumi mengalami kenaikan cukup tinggi dalam paruh pertama 2018, tetapi terus dibayangi oleh sisi penawaran oleh ketidakpastian geopolitik.

Dengan kondisi global yang penuh ketidakpastian dan turbulensi, diperlukan pengaman dan bantalan yang kuat agar perekonomian nasional dapat bertahan di tengah guncangan.

RAPBN 2019 disusun dengan menggunakan asumsi makro yang juga dibayangi oleh ketidakpastian ekonomi global, oleh sebab itu pemerintah menyusun dengan prinsip kehati-hatian yang makin tinggi.

Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5,3%, tingkat inflasi sebesar 3,5%, nilai tukar rupiah Rp14.400/US$, tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3%, harga minyak mentah Indonesia sebesar US$70/barel, lifting minyak 750.000 barel per hari dan lifting gas diperkirakan sebesar 1,25 juta barel per hari.

Dalam mewujudkan perjuangan pendiri bangsa, pemerintah menjadikan APBN sebagai instrumen mendukung investasi dan daya saing dengan fokus pembangunan sumber daya manusia. Rancangan APBN 2019 tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada sidang paripurna DPR tanggal 16 Agustus 2018.

Tema ini menjadi sangat penting karena situasi global yang kian tidak pasti. Pemerintah telah memetakan beberapa isu penting yang perlu diwaspadai karena dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

Hal tersebut adalah adanya tekanan terhadap pasar keuangan global yang sangat besar sebagai akibat normalisasi moneter di AS, adanya perang dagang antara AS dan Tiongkok, menguatnya proteksonisme antar negara, ketegangan dan konflik geopolitik serta perubahan yang ekstrem terhadap iklim/cuaca di bumi.

Pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp2.142,5 triliun yang didapatkan dari penerimaan perpajakan Rp1.7810,0 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp361,1 triliun dan hibah Rp0,4 triliun.

Sementara itu belanja negara dianggarkan sebesar Rp2.439,7 triliun dengan alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.607,3 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp832,3 triliun. Pada RAPBN 2019 terdapat defisit sebesar Rp297,2 triliun atau sebesar 1,84% dari PDB.

Defisit APBN terus diperkecil pada tingkat 1,83% dari PDB sebagai bentuk kehati-hatian yang meningkat. Untuk pertama kali sejak 2013, APBN dirancang dengan defisit di bawah 2% dari PDB. Terjaganya defisit APBN dalam tren menurun merupakan indikator APBN yang sehat dan berkelanjutan.

Indikator kesehatan APBN lainnya adalah defisit keseimbangan primer sebesar 0,13% yang merupakan angka terendah sejak 2012. APBN yang sehat, kredibel dan berkelanjutan merupakan modal yang kuat dalam menahan guncangan global.

RAPBN 2019 juga dirancang agar adil dan merata sehingga dapat dinikmati oleh segenap anak bangsa Indonesia. Peningkatan transfer ke daerah dan dana desa dari Rp763,6 triliun menjadi Rp832,3triliun diarahkan agar dapat memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pencapaian Nawacita.

Elemen terbesar transfer ke daerah adalah dana alokasi umum yang meningkat dari Rp401,5 triliun menjadi Rp414,9 triliun. Peningkatan ini agar dapat mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Sedangkan untuk dana desa, penguatan peran desa diwujudkan dengan peningkatan jumlah rata-rata dana desa yang diterima dari Rp800,5 juta menjadi Rp973,9 juta.

RAPBN 2019 juga dirancang agar semakin mandiri yang dapat dilihat dari pertumbuhan pendapatan negara sebesar 12,6%. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2014-2017 yang pertumbuhan rata-ratanya 3,8%, pertumbuhan 2019 ini sangat tajam. Dari sisi perpajakan, kontribusi penerimaan negara dari pajak meningkat dari dari 74% pada 2014 menjadi 83,1% di 2019.

UTANG MENURUN

Sementara itu dari sisi pembiayaan, pemerintah terus mengupayakan agar pendanaan utang berasal dari sumber dalam negeri dan terus menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas yang dapat menurun secara bertahap.

Pemerintah juga menyadari bahwa sumber daya manusia adalah faktor yang sangat penting dalam membangun Indonesia. Modal dasar pembangunan ini harus sehat, cerdas dan berkarakter sehingga dapat bersaing di dunia internasional.

Untuk itu, fokus pembangunan sumber daya manusia adalah pada bidang pendidikan dan kesehatan. Pada 2019, total belanja negara untuk pendidikan yaitu sebesar Rp487,9 triliun yang merupakan 20% dari total belanja negara.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk 20,1 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar, 57 juta siswa mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar dapat meningkatkan partisipasi murni pada pendidikan dasar dan menengah.

Agar kaum muda penerus bangsa dapat dapat melanjutkan pendidikan sarjana sampai tingkat doktoral, pemerintah menyediakan Program beasiswa bidik misi yang menyasar 471.800 mahasiswa dan 6.000 penerima program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Pemerintah juga akan mendorong program pendidikan kejuruan dengan fokus dan terintegrasi lintas kementerian dengan alokasi dana sebesar Rp17,2 triliun.

Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah mengalokasikan 5% anggaran belanjanya untuk program kesehatan yang difokuskan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan penanganan stunting.

Program Jaminan Kesehatan Nasional akan diarahkan untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum dan khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan tertinggal.

Jumlah penerima bantuan iuran melalui Kartu Indonesia Sehat akan meningkat dari 92,4 juta menjadi 96,8 juta jiwa.

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas akan ditingkatkan dari 86% menjadi 95%. Manfaat yang diterima program bantuan sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan juga meningkat dua kali lipat pada 2019.

Secara keseluruhan, RAPBN 2019 dirancang sebagai instrumen untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan ke tingkat 8,5%—9,5%, indeks kesenjangan ditargetkan turun antara 0,38—0,39, dan menurunkan tingkat pengangguran pada rentang 4,8%—5,2%. Dengan demikian, perbaikan kualitas sumber daya manusia yang diwujudkan dalam Indeks Pembangunan Manusia dapat dicapai menuju 71,98.

Sumber daya manusia Indonesia yang handal akan melengkapi tersedianya infrastruktur yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo selama ini.

Kekuatan keduanya akan menjadi fondasi yang tertanam kuat sehingga dapat menopang pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Fondasi yang kokoh ini juga dapat mengamankan Indonesia dari guncangan perekonomian global serta membawa Indonesia keluar dari middle income trap.

Momentum bonus demografi harus dioptimalkan agar kaum muda Indonesia menjadi sehat dan pintar. Kaum muda Indonesia harus dapat melanjutkan tongkat estafet perjuangan pendiri bangsa ini untuk menjadikan Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

*) Artikel dimuat di koran cetak Bisnis Indonesia edisi Kamis (23/8/2018)

Tag : apbn
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top