Bisnis.com, JAKARTA – Sejak awal 2018, rupiah telah mengalami depresiasi sebesar 8,43% walaupun tetap lebih baik dari Brazil Lira (-18,41%), Afrika Selatan Rand (-20,91%) dan Turki Lira (-54,7%) tetapi tidak sekuat Korea Selatan Won yang hanya turun 5,18% serta Thailand Baht (-2,56%) dan Malaysia Ringgit (-2,17%).
Negara yang berisiko tinggi ditinggalkan investor portofolio sehingga melemah nilai mata uangnya adalah yang tinggi rasio utang luar negeri, tinggi defisit neraca perdagangan dan tinggi defisit fiskal.
RAPBN 2019 perlu dibaca sebagai pilihan pemerintah untuk mengurangi risiko makro dengan menurunkan defisit fiskal menjadi 1,84 % dari PDB yang lebih rendah dari defisit APBN 2017 sebesar 2,12 % dan jauh di bawah realisasi defisit fiskal 2015 yang mencapai 2,8 %.
Pilihan di atas tidak mudah untuk diambil pada 2019 di mana ekonom mempunyai istilah khusus yaitu political business cycle ketika anggaran pemerintah sering kali bersifat ekstra ekspansif dan melebar defisit pada tahun terjadinya pemilu nasional untuk mendorong perekonomian secara temporer dan meraup tambahan suara
Dengan defisit fiskal turun ke 1,84% maka pertambahan hutang luar negeri akan menurun walau target pertumbuhan juga tidak bisa ambisius serta diletakkan pada 5,3%.
Target yang cukup realistis dengan kondisi global yang sedang gonjang-ganjing dan terjadi perang dagang antara Amerika Serikat, Uni Eropa dan China. Mari kita analisa RAPBN 2019 dari segi penerimaan dan pengeluaran secara lebih mendetil.
PNBP NAIK
Hal yang paling menarik dari sisi penerimaan adalah menurunnya target pendapatan pajak 2019 sebesar 5,13 % dibandingkan dengan RAPBN 2018. Penurunan ini berdasarkan outlook dan penerimaan pajak 2018 yang lebih kecil dibanding target awal.
Lebih baik mencantumkan angka yang realistis dan kredibel untuk tercapai walau lebih rendah dibandingkan dengan memasang target penerimaan yang terlalu tinggi serta sulit tercapai dan memunculkan masalah di tengah jalan dengan pengeluaran yang kadung dipatok tinggi. Kondisi ini sekaligus sebagai pemicu bagi Dirjen Pajak dan aparatnya untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Pada sisi lain, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mengalami kenaikan di RAPBN 2019 sebesar 34,8% menjadi Rp361,1 triliun dari Rp267,9 triliun di RAPBN tahun lalu.
Kenaikan ini terutama dengan meningkatnya harga migas dan batu bara sehingga juga menambah pemasukan negara seiring penetapan harga minyak mentah yang lebih realistis pada US$70 per barel.
Adapun target penerimaan dari dividen BUMN hanya naik 4,33 % dari Rp43,7 triliun menjadi Rp45,6 triliun.
Kenaikan ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tetapi mencerminkan kondisi BUMN, khususnya BUMN karya, yang selama tahun ini ditugasi membangun infrastruktur dengan return di bawah pasar untuk mengejar ketertinggalan serta ketimpangan infrastruktur Indonesia.
DANA DESA NAIK
Pengeluaran di RAPBN 2019 ditargetkan pada Rp2435,7 triliun yang naik 10,67% dibandingkan dengan tahun lalu.
Jika kita detilkan berdasar komponen utama pengeluaran, maka belanja non-Kementrian/Lembaga (K/L) naik 21,9% sedangkan belanja K/L hanya naik 3,2% dan dana transfer daerah naik 9,36% termasuk dana desa yang naik 21,7% dari Rp60 triliun menjadi Rp73 triliun.
Di antara komponen belanja non K/L, yang paling tinggi kenaikannya adalah subsidi energi yang naik alokasinya dari Rp94,5 Triliun di RAPBN tahun lalu menjadi Rp156, 5 triliun. Hal ini tidak dapat dihindari dengan komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM dalam negeri padahal harga minyak mentah dunia naik drastis.
Secara ketertiban administrasi negara memang sebaiknya subsidi dinyatakan eksplisit di anggaran negara daripada dibebankan ke BUMN, dalam hal ini Pertamina.
Alokasi belanja infrastruktur naik tipis menjadi Rp420,5 triliun atau peningkatan 2,46% dibandingkan dengan Rp410,5 triliun di tahun lalu. Alokasi sebesar ini perlu diapresiasi karena dampak pertumbuhannya baru akan terasa pada 2020 dan 2021.
Padahal bisa saja alokasi infrastruktur dikurangi dan dialokasikan lebih banyak untuk belanja sosial yang lebih cepat dampak ekonomi dan elektoralnya. Pada sisi lain, alokasi belanja bantuan sosial alami kenaikan dari Rp161,9 triliun menjadi Rp185,9 triliun yang sebagian dipicu oleh kenaikan defisit BPJS.
Lebih tingginya kenaikan dana transfer daerah daripada belanja Kementrian/Lembaga adalah fenomena positif di mana pertumbuhan tidak lagi bergantung pada daya dorong dari pemerintah pusat tapi bersama dengan pemerintah daerah. Hal ini perlu diimbangi dengan pengucuran dana transfer yang lebih cepat sehingga pemerintah daerah punya waktu yang lebih panjang untuk mengimplementasikan program kerja sambil memberikan sanksi pada yang menimbun dana di perbankan.
Naiknya dana desa secara signifikan (21,7%) menunjukkan meningkatnya kepercayaan pemerintah pada aparat desa setelah 2 tahun pagunya tidak berubah di Rp60 triliun.
Tidak mudah dan perlu waktu untuk meng-upgrade aparat desa supaya tertib administrasi dalam prosedur penggunaan dan pelaporan dana desa tapi dalam dua tahun ini sepertinya telah terjadi peningkatan secara nyata.
Tahun anggaran 2018 mencatat sejarah dengan tidak adanya perubahan alias anggaran yang diketok di DPR dijalankan, walau dengan beberapa tantangan khususnya di kenaikan harga minyak mentah global.
Lega melihat bahwa pada RAPBN 2019 telah dialokasikan subsidi energi yang lebih memadai sehingga akrobat fiskal tidak perlu dilakukan.
Barack Obama pernah menyatakan bahwa anggaran dan belanja nasional (APBN) bukan hanya kumpulan angka di halaman kertas, tetapi merupakan perwujudan dari nilai-nilai suatu bangsa. Namun, perwujudan nilai-nilai juga perlu realistis dalam merespons tantangan yang sedang dihadapi serta kondisi ekonomi nasional dan global.
Anggaran yang kredibel dan mencerminkan nilai-nilai serta kesepakatan bangsa Indonesia (contoh: alokasi dana pendidikan dan kesehatan) di tahun politik tidak mudah untuk dicapai.
Kombinasi risiko pasar global dan disiplin di top decision makers menghasilkan RAPBN 2019 yang mengurangi risiko makro sambil memaksimalkan daya dorong ke perekonomian, khususnya di daerah dan desa, dalam batasan realitas fiskal dan kondisi politik.
*) Artikel dimuat di koran cetak Bisnis Indonesia edisi Kamis (23/8/2018)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
