Ini Kendala Pelaksanaan TKDN Versi Bappenas

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan setidaknya ada dua penyebab terhambatnya implementasi program Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
Rinaldi Mohammad Azka | 23 Agustus 2018 12:59 WIB
Seorang pekerja mengawasi proses pengelasan atau welding yang dilakukan oleh robot di pabrik perakitan Suzuki Cikarang, Jawa Barat, Selasa (19/2/2018) - Bisnis.com, Muhammad Khadafi

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan setidaknya ada dua penyebab terhambatnya implementasi program Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan penerapan TKDN merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam utilisasi produk dalam negeri.

"Kalau sekarang TKDN belum terpenuhi, ada banyak sebab. Mungkin belum timbulnya rasa saling percaya antara pemakai dengan produsennya, masalah kepercayaan ini yang banyak jadi alasan," ungkapnya di Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Bambang menyatakan pemerintah akan memperhatikan secara detail pembangunan rasa saling percaya ini, baik dari sisi produsen maupun penggunanya.

Penyebab lainnya terkait dengan ketegasan dalam pelaksanaan aturan. Dia mengakui pemerintah masih belum tegas dalam penerapan aturan TKDN, sehingga orang cenderung melanggar.

"Oleh karena itu, langkah pemerintah adalah memperkuat penegakkan TKDN. Siapa yang melakukannya kan terkait sektornya. Harus ada sanksinya kalau syaratnya tidak terpenuhi. Itu yang saya lihat yang menyebabkan TKDN tidak sesuai harapan," papar Bambang.

Lebih lanjut, pihaknya menilai dari kondisi TKDN sekarang dapat dilihat sektor industri mana yang dapat didorong agar pemenuhannya terlaksana. Artinya, pemerintah akan mendorong industri manufaktur yang diarahkan untuk substitusi impor.

Tag : bappenas, tkdn
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top